Jawa Barat Masih Timpang? Analisis Ketimpangan Wilayah Menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil

SELAYANG PANDANG POTENSI JAWA BARAT

Lahirnya UU No.23 Tahun 2000 tentang penetapan Provinsi Banten mengubah luas wilayah Jawa Barat menjadi 34.816,96 km2 (Survei Sosial Ekonomi 2005) dengan jumlah kota dan kelurahan yang ada menjadi 17 Kabupaten dan 9 Kotamadya yaitu Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, serta Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Banjar. Luas wilayah kota/kab. terbesar pada provinsi ini ialah Kabupaten Sukabumi 4.160,75 km2 disusul oleh Kabupaten Cianjur dengan luas 3.594,65 km2 dan Kabupaten Garut dengan luas 3.094,40 km2 (Jabar Dalam Angka 2010). Jawa Barat merupakan memiliki alam dan pemandangan yang indah serta memiliki berbagai potensi yang dapat diberdayakan,antara lain menyangkut sumber daya air, sumber daya alamdan pemanfaatan lahan, sumber daya hutan, sumber daya pesisir dan laut serta sumber daya perekonomian.

Jumlah penduduk Provinsi yang beribukota di kota Bandung ini hingga akhir tahun 2007 mencapai 41.483.729 jiwa dengan konsentrasi penduduk terbesar berada pada kabupaten Bandung dan Bogor yaitu masing-masing sebesar3.148 951 jiwa dan 4.453 927 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di provnisi ini rata – rata pertahun sebesar 1,89% dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 1.157 jiwa/tahun. Jumlah penduduk ini merupakan yang terbesar diantara provinsi lainnya di Indonesia. Sebagian besar penduduk Jawa Barat bekerja pada lapangan pekerjaan utama di sektor pertanian, perdagangan, industri dan jasa-jasa. Dominasi sektor pertanian merupakan implikasi dari potensi tanah yang subur dan iklim yang optimum untuk pembudidayaan pertanian. Selain pertanian, pemerintah provinsi juga mengembangkan sektor industri, seperti kawasan industri JABABEKA di Cikarang, salah satu kecamatan di KabupatenBekasi, yang ditetapkan sebagai ZEE Industri. Tujuannya ialah meningkatkan daya saing secara global dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat akibat efek pengganda (multiplier effect) yang besar dari kegiatan industri ini. Selain Cikarang, perkembangan industri skala menengah juga di subsidi oleh Bogor yang merupakan penyerap tenaga kerja yang besar diantara sektor indusrti yang ada di wilayah provinsi Jawa Barat.

KETIMPANGAN  WILAYAH DI JAWA BARAT

Indikasi ketimpangan wilayah yang terjadi pada wilayah diprovinsi Jawa Barat ini dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

1.Perbedaan potensi sumber daya yang berbeda antar satu wilayah dengan yang lain karena pengaruh kondisi lingkungan (topografi, geologi, hidrologi, klimatologi) dan ketersediaan infrastruktur penunjang kesejahteraan masyarakat.

2.Tujuan investasi modal hanya pada daerah tertentu yang memiliki sumber daya alam ataupun manusia serta infrastruktur yang memadai. Wilayah tujuan itu ialah kabupaten cianjur, tasikmalaya, cirebon, majalengka, dengan investasi pada sektor pertanian, indramayu pada sektor pertambangan dan Kabupaten Bogor, Purwakarta, Bandung, serta Kota Bandung dan Bekasi pada sektor industri,perdaganan, dan jasa.

Berdasarkan data-data dari Jabar Dalam Angka 2010, terdapat wilayah yang memiliki sektor unggulan industri namun minim akan produksi hasil pertanian seperti kabupaten bogor, bandung, purwakarta, karawang, bekasi  kota bogor, bekasi dan cimahi. Ada juga daerah yang sebaliknya yaitu unggul dalam produksi pertanian namun minim akan industri yaitu Kabupaten Cianjur, Bandung Barat, Indramayu, Ciamis dan Tasikmalaya. Wilayah lainnya yang memiliki dua karakteristik sekaligus yaitu kaya akan industri dan produksi pertanian memilki kekurangan juga dalam hal investasi yang ditanamkan pada sektor industrinya yaitu kabupaten Garut, Majalengka dan Sumedang.

Faktor infrastruktur, potensi SDA dan SDM  merupakan hal yang penting dalam mempengaruhi pertumbuhan wilayah. dengan adanya SDA dan adanya SDM yang mampu untuk mengolah sumber daya memberikan nilai tambah yang besar tersendiri pada produk hasil wilayah. Tambahannya adalah dibutuhkan infrastruktur yang memadai untuk bisa mendapatkan SDM yang berkualitas dan menunjang dalam pengolahan SDA nantinya. Infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur dasar yaitu pendidikan dan kesehatan. Bila siklus ini sudah tercipta dengan baik dalam suatu wilayah maka investasi akan menuju pada wilayah ini dengan sendirinya. intinya, investasi ini akan mencari daerah yang memiliki sumber daya yang berdaya guna.

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI TIPOLOGI KLASSEN, INDEKS WILLIAMSON DAN INDEKS ENTROPI THEIL

Jika kita merujuk pada Widodo yang dikutip dari Masli, analisispertumbuhan ekonomi tipologi klassendigunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis ini membagi wilayah menjadi empat klasifikasi, yaitu wilayah maju dan tumbuh cepat (Rapid Growth Region), wilayah maju dan tertekan (Retarted Region), wilayah yang sedang tumbuh (Growth Region), wilayah yang relatif tertinggal (Relatively Backward Region). Laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dari Tahun 1993 sampai Tahun 2006 adalah sebesar 3,34% berdasarkan hasil analisis pola pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat pada tahun 1993-2006 dengan menggunakan analisis tipologi Klassen, dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah Jawa Barat termasuk klasifikasi wilayah relatif tertinggal. Fenomena ini disebabkan oleh terjadinya aliran investasi dari daerah relatif miskin ke daerah relatif kaya. Gejala ini disebabkan oleh mekanisme pasar, yang menurut Masli merupakan kombinasi dua faktor berikut :

1. Tabungan yang ada di daerah miskin walaupun jumlahnya kecil, tidak dapat digunakan denganefektif karena kurangnya permintaan investasi di daerah tersebut

2.  Tabungan akan diinvestasikan ke daerah yang relatif kaya, karena lebuh terjamin dan memberikan keuntungan lebih besar.

Hal ini menyebabkan proses pembangunan didaerah miskin menjadi terhambat dan ketimpangan semakin tinggi.  Untuk itu, harus dilakukan percepatan dalam megejar ketertinggalan dengan dipenuhinya infrastruktur dasar masyarakat, pemberian batuan modal serta melakukan penguatan masyarakat di perdesaan.

Indeks ketimpangan Williamson (VW) yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika VW mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antarkabupaten/kota di provinsi Jawa Barat adalah rendah atau pertumbahan antar daerah merata. Jika VW mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antardaerah di provinsi Jawa Barat adalah tinggi atau atau pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak merata. Berdasarkan hasil analisis Indeks ketimpangan Williamson (VW) dan indeks Entropi Theil pada periode 1993-2006, dapat dilihat bahwa besaran indeks Williamson di Jawa Barat pada periode tersebut cukup tinggi, yaitu berkisar antara 0,31 sampai 0,96 dengan modus nilai 0,95. Angka ini termasuk sangat tinggi dan mencerminkan bahwa kesenjangan yang terjadi antarkabupaten/kota di Jawa Barat pada periode tersebut sangat tinggi. Begitu pula jika dilihat dari indeks Entropi Theil nya yang besar dan menjauhi nol dengan kecenderungan meningkat pula. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan wilayah antarkabupaten/kota di Jawa Barat pada periode ini cenderung meningkat. Menurut Masli, beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 1993-2006 menunjukkan arah yang negatif dibandingkan dengan awal periode penelitian adalah teknologi, peningkatan SDM, penemuan material baru, peningkatan pendapatan, dan perubahan selera konsumen

PERLU KEBIJAKAN STRATEGIS UNTUK DAERAH TERTINGGAL

Berdasarkan hasil analisis menggunakan analisis tipologi Klassen, indeks Williamson, dan indeks Entropi Theil, dapat dilihat bahwa terdapat ketimpangan wilayah yang cukup tinggi yang terjadi antarkabupaten/kota di Proponsi Jawa Barat selama periode 1993-2006. Ketimpangan ini terutama dilihat dari tiga aspek, yaitu aliran investasi yang terkonsentrasi di daerah yang relatif kaya di Jawa Barat, perbedaaan potensi sumber daya yang terdapat di kabupaten/kota yang satu dengan  yang lain, dan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari rata-rata lama sekolah atau rata-rata pendidikan terakhir penduduk.

Fenomena ketimpangan wilayah yang terjadi di Jawa Barat berimplikasi terhadap kebijakan ekonomi Jawa Barat yang perlu diambil di masa yang akan datang. Beberapa kebijakan strategis yang seharusnya diambil oleh pemerintah terkait dengan ekonomi di Jawa Barat, yaitu sebagai berikut :

1. Perlu kebijakan pemda yang berkaitan dengan teknologi, peningkatan sumber daya manusia, penemuan material baru, dan peningkatan pendapatan

2. Diperlukan kebijakan dalam menangani daerah tertinggal, antara lain dengan mengadakan peningkatan, perluasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi dengan mempertimbangkan dan memperhatikan daerah-daerah yang relatif tertinggal dengan sasaran meyerasikan pertumbuhan antardaerah

3. Diperlukan adanya program yang memadai dalam menjalankan kebijakan seperti prioritas pembangunan daerah terutama dalam sarana dan prasarana ekonomi utuk kabupaten/kota yang tertinggal agar dapat mengurangi tingkat kepentingan karena baik indeks Ketimpangan Williamson dan Indeks ketimpangan Entropi Theil telah menunjukkan kecenderungan arah peningkatan

Ditulis Oleh :
Yunie Nurhayati R/ Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota ITB/ Penerima Beasiswa Bakrie Center Foundation (BCF)

Masli, 2006. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpagan Regional Antar Kabupaten/kota di Jawa Barat