Geliat Partai Amanat Nasional (PAN) kian menarik. Pemilik 49 kursi di DPR atau 7,59 persen suara nasional hasil Pemilu 2014 lalu itu, terus melakukan manuver yang berpotensi mengganggu langkah politik Presiden Jokowi. Sebuah poros baru tengah digagas untuk menyatukan kubu di luar Istana.
Adalah Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang berada di balik semua manuver politik partai berlambang matahari terbit tersebut. Setelah menolak bergabung dengan koalisi pemerintah dalam Pilkada DKI Jakarta, PAN kembali terang-terangan menolak RUU Pemilu yang melegalkan presidential threshold (PT) 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional. Aksi aksi walk out anggota Fraksi PAN bersama Partai Gerindra, Partai Demokrat dan PKS dari rapat paripurna DPR untuk persetujuan RUU Pemilu, seolah menantang PDIP yang selama sebulan terakhir menggugat keberadaan kader PAN di Kabinet Kerja.
Amien Rais tampaknya sudah gerah melihat situasi politik saat ini. Tudingan-tudingan miring terhadap PAN, termasuk dirinya yang disebut-sebut menerima aliran dana korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan dengan tersangka Siti Fadilan Supari, membuat politisi sepuh itu mulai menebar ancaman langsung terhadap Istana. Bahkan Amien Rais sudah menginstruksikan agar Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur- yang merupakan kader PAN, untuk mundur dari Kabinet Kerja, meski yang bersangkutan tidak menanggapinya.Â
Manuver Amien Rais bisa dimaknai ganda. Pertama, sebagai alat tawar agar PAN lebih mendapat perhatian Jokowi. Bentuknya bisa berupa penambahan kursi di kabinet, bisa juga hal lain semisal jaminan tidak akan ada lagi kader PAN yang "diusik". Kedua, penjajagan untuk melihat lawan dan kawan menuju Pilpres 2019. Bagaimana pun Amien Rais kurang bisa diterima di kubu Hambalang yang berisi Gerindra dan PKS, dan juga kubu Cikeas yang digawangi Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Sikap PAN yang mendukung pemerintah dan keberadaan kadernya di kabinet, menjadi alasan mengapa Prabowo, terutama SBY, tidak terlalu terbuka kepada Amien Rais.
Kemungkinan kedua lebih mendekati kalkulasi politik saat ini setelah DPR menyetujui RUU Pemilu dan kini tinggal hanya menunggu tanda tangan Presiden Jokowi untuk diundangkan. Dari komposisi anggota DPR dan perolehan suara nasional ada kemungkinan pilpres akan diikuti empat pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden dengan catatan koalisi antarav PDIP (109 kursi), Hanura (16) dan Nasdem (35) tetap utuh mendukung Jokowi. Tiga perahu lainnya milik kubu Hambalang yakni gabungan Partai Gerindra (73) dan PKS (40); kubu Cikeas yang beranggotakan Demokrat, PKB dan PPP di mana gabungan ketiganya memiliki 147 kursi dari 112 kursi yang dibutuhkan; dan terakhir koalisi antara Golkar (91 kursi) dengan PAN.
Skenario kedua, Jokowi didukung PDIP, Golkar, Nasdem dan Hanura. Maka masih tersisa dua perahu lain yakni Hambalang dan Cikeas. Bagaimana dengan PAN? Kemungkin terbesar bergabung dengan kubu Cikeas. Tetapi bila Golkar, PPP dan PKB tetap dengan keputusan politiknya saat ini, Pilpres 2019 hanya diikuti dua paslon. Lalu siapa yang akan menjadi lawan Jokowi?
Amien Rais akan membawa PAN merapat ke Cikeas jika SBY bisa "memaksa" PKS untuk bergabung. Nama Agus Harimurti Yudhoyono dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berada di urutan teratas sebagai kandidat yang akan mereka usung. Nama Prabowo Subianto pun tersingkir dari bursa capres. Pada titik ini Amien akan kembali menjadi "musuh" Prabowo seperti saat awal reformasi.
Namun jika PKS keukeuh berada di kubu Hambalang, maka Amien Rais akan membuat poros baru dengan "mengorbankan" PAN untuk memberi jalan bagi PKB atau PPP mengusung kadernya sebagai calon wakil presiden, agar mau bergabung ke kubu Cikeas. Dengan demikian PIlpres 2019 akan diikuti tiga paslon.Â
salam @yb
Note: sebagian isi artikel ini sudah dipublikasikan di sini.
