HIGHLIGHT

Kemunafikan dan Penipuan Publik di Balik Plat Nomer

03 Mei 2012 16:20:00 Dibaca :

Oleh : Ashwin Pulungan



Pemberitaan cukup luas tentang plat nomer mobil "B-1716-SDC" palsu yang dipakai Anas Urbaningrum (AU) adalah bukti kejengkelan banyak orang tentang akting kesucian dan ketenangan palsu yang sedang dijalankan AU didepan publik selama ini. Sudah menjadi ketentuan, bahwa kebohongan yang dilakukan akan diikuti lagi dengan lanjutan kebohongan baru. Sebagai contoh, nomer plat mobil B 1716 SDC palsu diikuti dengan kebohongan baru dari AU yaitu mengatakan sang supirlah yang berinisiatif membuat pergantian nomer itu tanpa sepengetahuan AU. Semua orang mentertawakan pernyataan AU itu yang layaknya bagaikan seorang anak kecil sedang belajar lancar berbicara. Pantaskah seorang AU yang didaulat para pengikutnya sebagai ketua umum sebuah partai politik (Partai Demokrat) berkata demikian ? Pastilah pernyataan seperti itu akan berdampak sangat buruk kepada barisan partai yang dia pimpin. Bahkan sampai saat ini tidak ada protes dari kalangan dalam kader partai terhadap prilaku sang Ketua umum mereka dan dipertanyakan budaya demokratisasi yang digembar-gemborkan selama ini. Kejadian naas bagi Anas U. ini, terjadi ketika AU berunjuk mesra mengantarkan sang istri Athiyyah Laila untuk menjalani awal proses pemeriksaan atas kemungkinan tuduhan manipulasi proyek APBN bertempat di  KPK.



Menurut UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, perbuatan AU melakukan pemalsuan nomer kendaraan dikenakan sanksi pidana. Bahkan sampai saat ini sanksi tersebut tidak diberlakukan kepada AU oleh yang berwenang Kepolisian RI. Betapa lemahnya penegakan hukum saat ini di Indonesia. Hukum hanya berlaku kepada masyarakat bawah yang tidak memiliki ikatan dan hubungan dengan penguasa tertinggi.



Alasan apapun yang digunakan atau argumentasi apapun yang dipakai bahkan siapapun dan apapun jabatannya di negara Indonesia ini, tidak diperkekanankan untuk memakai nomer kendaraan palsu. Kalau ada kebijaksanaan salah yang berlaku selama ini dikalangan para pejabat tinggi, itu adalah kebijakan yang sangat jauh telah melanggar kesepakatan UU yang berlaku dan seharusnya segera diberantas kebijakan yang salah itu.



Dalam kondisi sorotan negatif yang sangat fokus dari masyarakat, AU masih berani menunjukkan budaya berbohong dan memalsukan plat nomer kendaraannya didepan publik. Apalagi pernyataan AU baru-baru ini yang menunjukkan seolah-olah dia layaknya bagaikan malaikat " Saya yakin. Yakin. Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas," kata AU di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (9/3/2012 kompas.com).


Pernyataan ini membuat publik lebih melecehkan AU karena banyak publik mengetahui, terutama publik disekitar rumah AU tentang hedonisme materi yang selalu dipamerkan AU dan keluarganya yang selama ini dipertanyakan publik dari mana harta dan uang sebanyak itu bisa dengan cepat diperoleh. Apalagi persahabatan AU dengan Nazaruddin selama ini yang tidak bisa dibantah (publik sangat mengetahuinya) serta Nazaruddin menjadi Bendahara Umum di Partai Demokrat-pun adalah berkat kekuatan usulan AU sendiri. Semua ini membuat publik mencari sekecil apapun dari AU yang bisa dijadikan awal pembuka kemunafikan AU yaitu pemalsuan nomer plat mobil. Pemalsuan plat nomer polisi inilah yang sangat bertentangan dengan pernyataan AU tentang "satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang ............".



Tinjauan psokologis publik mengatakan, pemalsuan plat nomer mobil sekecil itu saja bahkan dalam negatif sorotan fokus publik, AU berani melakukannya, apalagi yang kaitannya dengan proyek-proyek yang hanya bisa diketahui didalam kalangan pejabat tinggi saja tentang berbagai proyek APBN bernilai Triliunan rupiah yang mereka mainkan secara kotor dengan Nazaruddin sehingga si Nazaruddin terkenal dengan julukan "si-raja proyek" pada saat sebelum dan sesudah menjabat sebagai Bedahara Umum Partai Demokrat.


Proyek APBN yang dimanipulasi, tidak mungkin bisa dilakukan hanya seorang saja atau tiga orang saja, pastilah menyangkut proses awal proyek itu yaitu tentang kebutuhan proyek, banggar DPR yang akan menyetujui proyek, proses lobi-lobi para oknum partai kepada instansi terkait sehingga proyek dikreasi menjadi kebutuhan,  akan dikerjakan oleh siapa proyek itu, proses lobi-lobi tentang bagi-bagi hasil jarahan proyek.


Kalau AU seberani itu memanipulasi plat nomer kedaraan dan dituduh sang supir sebagai pelaku yang berinisiatif sendiri, bagaimana kira-kira kendaraan politik partai demokrat yang sedang dinaiki AU, banyakkah manipulasi dan kemunafikan didalamnya, pemalsuan apakah yang telah terjadi dan sedang terjadi dalam meraih puncak ketenaran materi dan kekuasaan yang sesat ? Tidakkah pelemparan tanggung jawab kepada sang supir sama dengan pengabaian kenyataan scenario bisnis kotor dan teman dekat sebagai sahabat kepada Nazaruddin ? Semua publik yang tidak bisa dibohongi lagi telah mencatat semua jawabannya. Bahkan mata dan telinga publik ada juga didalam Partai yang sedang ditunggangi AU.



Ini negara hukum teriak mereka yang sedang didera tuduhan manipulasi, dan serahkan saja kepada hukum dari para hakim independen, padahal kenyataan selama ini yang disaksikan publik adalah rekayasa dan permainan mafia hukum dimana para Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara juga terlibat dalam mafia peradilan lalu berpihak kepada sipemilik pemberi uang. Terlihat dan terbukti dalam proses perjalanan pengadilan Nazaruddin dimana Hakim tidak lagi independen dan berakibat tidak adil dalam memutuskan vonis. Hukum sudah menjadi momok jahat yang menakutkan bagi publik dalam upaya mencari kedamaian, kebenaran dan keadilan di Indonesia ini. (Ashwin Pulungan).



Salam, selamatkan Indonesia dari penjajah bangsa sendiri sebagai boneka asing.



Ashwin Pulungan

/www.didikbangsaku.blogspot.com

TERVERIFIKASI (HIJAU)

Semoga negara Indonesia tetap dalam format NKRI menjadi negara makmur, adil dan rakyatnya sejahtera selaras dengan misi dan visi UUD 1945.
Pendidikan dasar sampai tinggi yang berkualitas bagi semua warga negara menjadi tanggungan negara. Tidak ada dikhotomi antara anak miskin dan anak orang kaya semua warga negara Indonesia berkesempatan yang sama untuk berbakti kepada Bangsa dan Negara. Janganlah dijadikan alasan atas ketidakmampuan memberantas korupsi sektor pendidikan dikorbankan menjadi tak terjangkau oleh mayoritas rakyat, kedepan perlu se-banyak2nya tenaga ahli setingkat sarjana dan para sarjana ini bisa dan mampu mendapat peluang sebesarnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif dan bisa eksport.

Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

Siapa Yang Menilai Tulisan Ini ?