Media

Larangan Liputan Langsung dan Ancaman pada Kebebasan Pers

17 Juli 2017   11:57 Diperbarui: 17 Juli 2017   11:59 22 1 0

Larangan Liputan Langsung dan Ancaman pada Kebebasan Pers

PENDAHULUAN

Televisi dan radio dengan sifatnya yang sangat khas memiliki peran terhadap perkembangan anak dan memberikan pesan-pesan tertentu kepada khalayak, membantu membentuk stigma positif terhadap perempuan, dan membantu pengungkapan kasus-kasus hukum. Kerjasama antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dilaksanakan dengan tujuan diantaranya mewujudkan penyiaran yang bebas dari segala bentuk muatan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, pelabelan dan merendahkan harkat perempuan dan anak; dan meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengupayakan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan pelabelan terhadap perempuan dan anak di bidang penyiaran.

KPI sendiri memiliki agenda penting di bulan Februari, yakni International Conference "Media for World Harmony" yang dilanjutkan dengan pelaksanaan 5th IBRAF Annual Meeting 2017. Sebagai Presiden (OIC-Broadcasting Regulatory and Authorities Forum), KPI menghelat pertemuan tahunan ini guna membahas permasalahan aktual di dunia penyiaran. Maka dari itu dengan adanya KPI, acara di televisi akan terkondisikan guna memberikan hal yang baik untuk pengguna media penyiaran

ISI

HAK ANAK MEMPEROLEH SIARAN MENDIDIK

Memperoleh informasi dalam bentuk siaran merupakan hak setiap warga Negara yang dijamin oleh Negara dalam UU. Hak ini berlaku untuk siapa pun termasuk anak-anak di dalamnya. Lalu, bagaimanakah hak bagi anak-anak ini bisa sesuai dengan kebutuhan mereka, mendapatkan siaran yang aman, mendidik sekaligus menghibur. Sayangnya, tayangan yang dimaksudkan di atas masih belum banyak di layar kaca televisi kita. Kebanyakan tayangan televisi didominasi program siaran untuk kategori dewasa.

Bahkan, tidak sedikit anak-anak justru ikutan menonton tayangan dewasa tersebut. Minimnya acara khusus anak inilah yang disorot KPI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Sampai-sampai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise harus meminta lembaga penyiaran televisi untuk produktif menciptakan program anak. Kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang merendahkan harkat perempuan dan anak di televisi dan radio.

lembaga penyiaran Indonesia. Anak-anak saat ini justru disuguhkan tayangan yang tidak seharusnya ditonton oleh anak seusianya, yang tentu mempengaruhi tumbuh kembang anak. Salah satunya kehadiran-kehadiran sinetron yang tidak mendidik, justru malah digandrungi oleh anak-anak. Bahkan, karena tayangan-tayangan tersebut anak-anak sampai rela meninggalkan waktu belajarnya untuk tayangan tersebut.

 KPI DAN KEMKOMINFO UJI COBA E-LICENSING

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melakukan uji coba pelaksanaan proses pelayanan izin penyelenggaraan penyiaran secara elektronik. Uji coba dilakukan di kantor Direktorat Penyiaran Direktorat. Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kemkominfo dengan melibatkan KPI Pusat, KPI DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya, (24/1).

Komisioner KPI Pusat, Koordinator bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran, Agung Suprio mengatakan bahwa proses perizinan secara elektronik diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan kepada publik. "Serta memberikan kepastian usaha bagi pelaku bisnis di industri penyiaran", ujar Agung. Dalam uji coba tersebut, diketahui bahwa proses perizinan secara elektronik ini meliputi proses permohonan, pembayaran, pengawasan, serta pelaporan dan evaluasi.

Sistem ini sendiri, tentunya akan terintegrasi dengan data base dari institusi terkait, seperti Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemkominfo dan KPI Pusat. Agung menegaskan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan, selaras dengan Peraturan Menteri Kominfo no 18 yang akan disosialisasikan Februari mendatang.

Kemkominfo sendiri menjelaskan bahwa seluruh lembaga penyiaran akan diberikan surat edaran untuk melakukan pemutakhiran data, baik untuk LP yang sudah mendapatkan IPP ataupun yang sedang mengurus IPP. Diharapkan dengan terintegrasinya data base pelayanan perizinan lewat e-licensing, akan menghindari bertemunya para pemohon izin dan pengelola layanan izin penyiaran. Sehingga diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pelayanan masyarakat yang bersih dan transparan untuk penyelenggaraan penyiaran ke depan.

Larangan Liputan Langsung dan Ancaman pada Kebebasan Pers

Contoh kasus

Senin, 13 Februari 2017 adalah sidang ke-10 kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dipindahkan ke Auditorium Kementerian Pertanian di Ragunan, Jakarta Selatan. Pada sidang dengan pemeriksaan saksi dan ahli, sidang dilarang disiarkan langsung. Namun kini agenda sudah berbeda, dan tetap tak boleh disiarkan langsung. Sebab, baik sidang beragendakan pemeriksaan saksi ataupun beragendakan pemeriksaan terdakwa, pada dasarnya sama-sama sidang berkategori acara pembuktian.

Pelarangan itu, di satu sisi dinilai sebagai pembatasan kebebasan pers. Namun di sisi lain dapat dipahami sebagai upaya hakim untuk mengurangi dampak sosial liputan televisi sekaligus menegakkan pasal 159 ayat (1) KUHAP yang antara lain melarang para saksi saling berhubungan atau saling tahu informasi. Dari kasus Ahok , kita dapat mempelajari bahwa sangat pentingnya media penyiaran. Karena Kita bisa tahu informasi mana yang bisa kita cermati dalam kasus tersebut . Kebebasan pers tidak lantas berarti kebebasan untuk memberitakan apa saja sesuai cara pembuatnya dan dengan gaya apa saja. Kebebasan pers didayagunakan untuk kepentingan yang lebih besar, yakni persatuan bangsa.

PENUTUP

Dari semua opini tersebut kita dapat mempelajari apa saja yang sangat penting dari bidang penyiaran. Bahwa Penyiaran diatur dan mempunyai badan pengawasan yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Stasiun Televisi tidak bisa seenaknya memberikan tontonan yang kurang berkenan , karena bisa mempengaruhi psikologis anak-anak yang sedang melihat tayangan televisi jika kurang baik untuk di tonton oleh golongan anak-anak. Maka peran KPI sangatlah penting untuk mendidik dan mengawasi semua tayangan Stasiun Televisi bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

 

Sumber buku :

Ubaidillah. (2017). "Melendungi Anak dan Perempuan di Ranah Penyiaran." , Jakarta. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Hidajanto Djamal dan Andi Fahcruddin. (2011)." Dasar- Dasar Penyiaran", Jakarta, Kencana, Media Group.Prenada