Perlakuan Anggota DPRP Provinsi Banten Terhadap Anggaran dan Pembangunan di Provinsi Banten

08 Juni 2012 22:09:48 Dibaca :

Tugas fungsi kinerja DPRD Provinsi Banten mempunyai 3 yaitu membuat Peraturan Daerah, Membuat Anggaran, dan Pengawasan. Provinsi Banten masuk dalam Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK Banten Pemprov Banten kembali meraih predikat wajar dengan pengecualian (WDP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemprov Banten. dan juga Banten mempunyai anggaran terbesar yaitu 6 Triliun


dan SDM yang sangat kaya menurut ibu Siti Saidah Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten. Dan juga dalam Perda (Peraturan Daerah) Meski selama ini anggota Komisi I DPRD Banten sering dilibatkan menjadi pembicara dalam sosialisasi perda kepada masyarakat, namun dirasa belum maksimal karena belum menyentuh masyarakat desa. "Sosialisasi harus sampai ke pelosok desa,"


Setiap tahun menurut ibu Siti Saidah Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk kegiatan sosialisasi, termasuk sosialisasi penyusunan Perda. "Komisi I DPRD Banten siap mendorong anggaran sosialisasi perda diperbesar, jika dinggap kurang," tegasnya. ibu Siti Saidah menilai, sosialisasi perda tidak hanya melalui media massa, tetapi bisa melalui website yang dimiliki Pemprov Banten. "Website yang dimiliki Pemprov Banten bukan hanya untuk pencitraan, tetapi juga edukasi dan sosialisasi perda," ujarnya.


Banyak masyarakat yang mempermasalahkan sekarang ini tentang fasilitas di DPRD Provinsi Banten ujar Ibu Siti Saidah Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, menurutnya jika memang fasilitas tersebut digunakan untuk karaoke, itu merupakan tindakan yang tidak etis. “Jaman sekarang ini komputer saja bisa digunakan untuk karaoke. Tapi kenyataannya kami memang tidak menggunakan fasilitas itu untuk bersenang-senang. Meski begitu, kami tak keberatan jika peralatan itu harus ditarik,


Saat ini Reses Anggota DPRD Banten banyak dikeluhkan oleh masyarakat ? menurut tanggapan ibu Siti Saidah Wakil Ketua Komisi I DPRD yang tengah menjalani masa reses pertama tahun sidang 2012. Nampaknya lebih memilih melakukan pertemuan dengan konstituennya masing-masing pada malam hari. Menurut Ibu Saidah Silalahi beralasan, pertemuan malam hari lebih efektif dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. kinerja anggota Dewan salah satunya dilihat dari bagaimana melakukan pengawasan terhadap berbagai program pembangunan yang dilakukan Pemprov hingga ke pelosok desa, sehingga peningkatan kinerja Dewan salah satunya bisa efektif dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Siang hari kan mereka bekerja, jadi bisanya malam. Kalau kita paksakan siang pasti tidak maksimal yang hadir.



Dan juga saya melihat bagaimana melakukan kunjungan kerja ? Masyarakat banyak mengkritik pembelian mobil dinas bagi anggota DPRD Banten. Kata Ibu Saidah Silalahi, untuk menunjang kinerja pengawasan, cukup diberikan bus setiap komisi yang bagus dan nyaman. Selain itu. Mereka dinilai tidak bisa memberikan perubahan dan mendorong penolakan mobil dinas Dewan. Menurut Ibu Siti Saidah Silalahi dari Komisi I DPRD Provinsi Banten, anggota Dewan tetap fokus bekerja semaksimal mungkin. “Cukup banyak masukan dari masyarakat ketika kami melaksanakan reses yang harus kita perjuangkan, tapi kritik tersebut tentunya tetap menjadi masukan positif bagi kami,” ujar perempuan berkaca mata ini.


Menurutnya, seorang anggota Dewan tidak hanya dilihat dari bisa atau tidaknya bicara, tapi mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. “Anggota Dewan perempuan ini juga turun ke bawah masyarakat untuk menyerap aspirasi rakyat dan memperjuangkan di parlemen,” ujarnya.


Terakhir Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten Ibu Siti Saidah Silalahi berbicara mengenai potensi Pariwisata, Pertanian dan Kelautan sangat luar biasa. Pada saat ini belum tergali di Banten. Dan kedepannya Ibu Siti Saidah Silalahi Provinsi Banten tidak hanya sendiri-sendiri terhadapa kinerja dewan tetapi Pelaku politik harus ikut campur dengan wartawan, karena wartawan mempunyai citra mempresepsikan terhadapa kinerja terhadap DPRD Provinsi Banten yang benar dan institusi mahasiswa untuk gerakan yang bisa memaksa dan merubah sebuah orde yang lebih baik untuk banten. Membantu segala potensi dan membuat sosialisasi kepada masyarakat agar tidak salah persepsi terhadap kinerja Anggota DPRD Provinsi Banten.



Demikian wawancara terhadap kinerja DPRD Provinsi Banten yang banyak dipermasalahkan sekarang ini. do’akan saja kedepannya kinerja DPRD Provinsi Banten menjadi lebih baik lagi dan tidak ada gonjang-ganjing yang di permasalahkan oleh masyarakat di Provinsi Banten yang tercinta ini.

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

Siapa Yang Menilai Tulisan Ini ?