Menatap Ulang Perjalanan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Efektivitasnya dalam Menjaga Stabilitas Nasional

11 September 2012 05:00:16 Dibaca :





Seperti yang kita ketahui terbentuknya bangsa Indonesia diawali dengan sumpah pemuda yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1928. Melihat
keberaneka-ragaman perbedaan yang ada didalam Bangsa Indonesia (Suku, Agama,
Golongan) maka ketika para pendiri bangsa melanjutkan perjuangannya untuk
membentuk sebuah negara, mereka bersepakat
membuat rumusan yang dapat mempersatukan berbagaimacam perbedaan
tersebut, sehingga terbentuklah suatu rumusan yang disepakati dalam sidang yang
diselenggarakan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang pada awalnya beranggotakan 21 orang (12 orang
dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa). Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6. Yang kemudian setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang Mengesahkan
Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan pada Pancasila.< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama para Pendiri Bangsa yang kemudian
sering disebut sebagai sebuah “Perjanjian Luhur” bangsa Indonesia, menjadi suatu
ideologi pemersatu ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang selain
berbeda suku, dan golongan juga merupakan masyarakat komunal religius.
Pancasila dapat diterima menjadi ideologi serta dasar Negara karena merupakan
suatu rumusan yang digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia.

Pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno
diselenggarakan indoktrinasi operasionalisasi Pancasila dengan menyiapkan bahan
yang dikenal sebagai “Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi.”.

Namun permasalahan yang dihadapi tidak terselesaikan. Bahkan
pada masa pemerintahan saat itu, mendapat serangan ideologi yang berasal luar
begitu kuat, tidak dapat dilawan hanya berharap pada suatu rumusan Pancasila
saja, sehingga puncak dari serangan tersebut ialah oleh situasi
kehidupan negara yang terjadi pada pertengahan tahun 1965. terjadinya tragedi
nasional, G-30-S/PKI pada tahun 1965, yang kemudian oleh pemerintahan orde baru
yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, dikatakan bahwa bangsa Indonesia tidak
melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen
serta perlu untuk membenahi karakter bangsa dengan mengembangkan sikap dan
perilaku warga negara sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang
Dasarnya yang berdasarkan Pancasila.

Sesungguhnyalah sejarah telah
mengungkapkan, bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesiam yang
memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam
mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, didalam masyarakat Indonesia
yang adil dan makmur.

Menyadari bahwa untuk kelestarian
keampuhan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan
terus-menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di
dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta
setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di Pusat maupun di
Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka
Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam Sidang Umumnya, pada tanggal 22 Maret
1978 menetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) melalui
ketetapan MPR Nomor II Tahun 1978. Dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila
oleh manusia Indonesia akan terasa dan terwujudlah Pancasila dalam kehidupan
masyarakat dan bangsa Indonesia

Seperti yang terdapat dalam Tap MPR pada
konsideran menimbang, secara jelas ditekankan dalam huruf a “bahwa Pancasila
yang merupakan pandangan hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia perlu
dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya
demi terwujudnya tujuan Nasional serta cita-cita Bangsa seperti tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”. Kemudian huruf b menegaskan “bahwa demi
kesatuan bahasa, kesatuan pandangan dan kesatuan gerak langkah dalam hal
menghayati serta mengamalkan Pancasila diperlukan adanya Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila”.

TAP MPR yang terdiri dari 6 (enam) pasal
ini merupakan suatu kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MPR RI sebagai
penjelmaan rakyat, yang berperan penting dalam menuntun dan menjadi Pandangan
Hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang wajib
dipatuhi seluruh masyarakat serta wajib ditindaklanjuti sebaik-baiknya oleh
pemerintah bersama dengan DPR.

Dalam pasal 1 dikatakan “bahwa Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini tidak merupakan tafsir Pancasila
sebagai Dasar Negara, dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila Dasar
negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Batang
Tubuh dan Penjelasannya”. Selanjutnya dalam pasal 4 kembali ditegaskan bahwa
“Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila ini merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap
penyelenggara Negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan,
baik di Pusat maupun di Daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.

Jika kita mencermati pasal 1 dan pasal 4
ini, maka dapat kita simpulkan bahwa materi muatan yang ada dalam P4, adalah
merupakan Tonggak/kekuatan dari Implementasi Pancasila dalam berbangsa dan
bernegara. Karena pedoman ini menjadi penuntun dan pegangan hidup Bangsa
Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, sehingga segala bentuk perbedaan
identitas yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia (Suku, Ras, Agama dan Antar
Golongan) dilebur dan dibentuk menjadi satu pandangan dalam
berbangsa/bermasyarakat dan bernegara.

Penyatuan pandangan/pegangan hidup
inilah yang kemudian membentuk pola pikir “mindset” bangsa Indonesia menjadi
satu, searah, dalam melihat, menilai segala permasalahan dalam berbangsa dan
bernegara, yaitu berdasarkan Pancasila. Sehingga terciptalah suatu bangsa yang
kuat bersatu dalam perbedaan dan tidak mudah terpecah dengan upaya adu domba
dengan menggunakan perbedaan dengan membenturkan nilai-nilai/akidah Suku,
Agama, Ras dan Antar Golongan) atau yang populer disebut SARA.

Kemudian TAP MPR No. II Tahun 1978
ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan membentuk suatu Lembaga Pemerintah Non
Departemen yang disebut Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila disingkat BP-7 dengan surat Keputusan
Presiden No.10 tahun 1979. Keputusan Presiden tersebut ditindak lanjuti oleh
Menteri Dalam Negeri, dengan menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 239
tahun 1980, No. 163 tahun 1981, dan No. 86 tahun 1982, tentang pembentukan BP-7
di Pemerintah Daerah tingkat I dan tingkat II sehingga di setiap propinsi dan
kabupaten dan kotamadya memiliki lembaga yang bernama BP-7 Daerah.

Untuk keperluan penyelenggaraan
penataran P-4 bagi masyarakat dikembangkan pola-pola penataran sebagai berikut:

a. Pola
120 jam, yang dikemudian hari berkembang manjadi pola 144 jam, bagi calon
penatar yang akan bertugas di BP-7 daerah tingkat I maupun tingkat II, dan bagi
tokoh-tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi;

b. Pola
45 jam, bagi kader-kader organisasi kemasyarakatan;

c. Pola
25 jam dan pola 17 jam bagi masyarakat pada umumnya; di kemudian hari pola 17
jam dihapus karena dipandang kurang efektif.

d. Memasuki
tahun 1990-an dikembangkan pula pola penataran P-4 yang disesuaikan dengan
profesi target audience, yang disebut pola terpadu. Hal ini dimaksudkan
untuk lebih mengaktualisasikan dan mengkontekstualisasikan muatan penataran P-4
dengan berbagai lapangan kerja.

e. Dengan
beberapa modifikasi penataran P-4 pola 120 jam dikembangkan menjadi pola
penataran bagi para mahasiswa yang baru masuk perguruan tinggi menjadi
penataran P-4 pola 100 jam, pola 45 jam bagi murid klas 1 SLTA, dan pola 25 jam
untuk murid klas 1 SLTP.

Penataran pola 120/144 jam menjadi kewenangan BP-7 Pusat,
sedang pola yang lain menjadi kewenangan BP-7 Daerah, dan lembaga-lembaga
pendidikan. Di samping metoda penataran dikembangkan juga pemasyarakatan P-4
dengan menggunakan modul, metoda simulasi dan cerdas tangkas P-4 yang
diselenggarakan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Muatan P-4 yang terdiri dari Pancasila/P-4, UUD 1945 dan
GBHN dikemas dalam bentuk bahan ajar dan diintegrasikan dalam kurikulum
pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Untuk Sekolah Dasar dan Menengah bahan
ajar tersebut diberi nama Pendidikan Moral Pancasila yang kemudian diubah
menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sedang di Perguruan Tinggi
menjadi Pendidikan Pancasila. Ketentuan ini dikokohkan dengan Undang-undang
tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989.

Apabila kita cermati bahwa penataran P-4 lebih dititik
beratkan pada pembinaan moral bangsa yang esensinya adalah pengendalian diri.
Seorang warganegara diharapkan mampu mengendalikan diri dalam segala aspek
kehidupan, diperlukan toleransi yang tinggi, dan tidak mementingkan diri
sendiri. Hanya dengan jalan ini maka kebersamaan akan terwujud dalam masyarakat
yang pluralistik.

Namun kemudian ketika reformasi
bergulir, desakan agenda reformasi yang salah satunya menganggap bahwa P4
melalui sarana pelaksananya yaitu BP7 menjadi alat politik yang dimainkan oleh
Orde Baru untuk dapat mempertahankan kekuasaannya selama 32tahun.

Keadaan tersebut memicu timbulnya
kelompok-kelompok yang pesimis dan bahkan timbul sinisme terhadap usaha
menjadikan Pancasila sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa kelompok tersebut
sebenarnya mempunyai maksud terselubung, menginginkan dasar negara yang lain
bagi bangsa Indonesia, yang bersifat sektarian murni ataupun sebaliknya yang
bersifat murni nonsektarian tertentu. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini
tampaknya terjebak oleh pemikiran sesaat yang sempit atau bahkan oleh dorongan
perasaan irasional-emosional, sehingga mengingkari kenyataan yang dimiliki
bangsa Indonesia sendiri yakni sebagai masyarakat majemuk, multikultural dan
heterogenitas bangsa yang sangat pluralistik.

Salah satu upayanya ialah dengan
mendesak pencabutan P4 yang kemudian dikuti dengan pembubaran BP7. Desakan
tersebut diakomodir oleh MPR dengan dikeluarkannya TAP MPR No. XVIII Tahun 1998
tentang pencabutan TAP MPR No. II Tahun 1978 tentang P4 yang dalam konsideran
menimbang pada huruf a dikatakan “bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, perlu ditegaskan posisi dan peranannya
dalam kehidupan bernegara”.

Jika kita mencermati maksud dari
perlunya menegaskan posisi dan perana Pancasila dalam kehidupan bernegara pasca
reformasi. Maka penegasan yang dimaksud, terhadap posisi Pancasila bahkan semakin
tidak jelas peranannya dalam implementasinya. Terbukti dengan tercabutnya
penuntun serta pegangan hidup yang kemudian menjadi cara pandang yang satu,
dengan jerih payah membangun, membentuk penyatuan pola pikir “mindset” untuk
memiliki cara pandang yang satu dalam melihat segala permasalahan dalam
berbangsa dan bernegara, mengakibatkan bangsa Indonesia yang merupakan pondasi
Bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi terpecah-belah, sehingga
secara fakta pasca reformasi maraknya konflik horizontal yang merupakan konflik
Suku, konflik Agama, Ras dan konflik Antar Golongan (SARA).

Kemudian pada konsideran menimbang,
huruf b dikatakan “bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) yang materi muatan dan pelaksanaannya tidak
sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara, perlu dicabut”.

Melihat pertimbangan MPR yang dituangkan
dalam huruf b, dengan mengatakan bahwa P4 tidak sesuai dengan perkembangan
kehidupan bernegara dinilai sangat sempit dalam memahami materi muatan yang ada
dalam TAP MPR tersebut. Karena jika dipahami secara mendalam, materi muatan
yang ada dalam TAP MPR No. II Tahun 1978 tersebut bersifat universal dan
merupakan pengontrol bangsa Indonesia dalam menjalani perkembangan kehidupan
bernegara, sehingga tidak terjadi perkembangan kehidupan yang kebablasan dan
tidak mengindahkan nilai-nilai atau acuan yang ada dalam Naskah P4 tersebut.

Fakta yang terjadi, perkembangan
kehidupan bernegara saat ini sudah sangat keluar dari apa yang diinginkan dalam
P4, sebagaimana berfungsi layaknya saringan yang menyaring segala bentuk pola
pikir, budaya, karakter yang bukan berasal dari nilai-nilai luhur bangsa
Indonesia.

Jika kita melihat kondisi saat ini,
masuknya budaya luar atau yang dikenal dengan istilah popular culture, ideologi
yang bukan berasal dari nilai-nilai bangsa Indonesia, semakin kuatnya
radikalisme, sehingga memunculkan gerakan-gerakan yang semakin mempercepat NKRI
masuk kepada babak perpecahan “Disintegrasi”,

Terakhir, dengan tidak adanya penuntun
dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap
warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga
kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan seperti yang ditegaskan dalam pasal 4 TAP
MPR No. 2 Tahun 1978, yang terjadi adalah sesame penyelenggara Negara konflik,
sesama lembaga kenegaraan konflik, sesame lembaga kemasyarakat konflik. Semua
itu dikarenakan hilangnya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang
menjadi penuntun dan pegangan hidup yang mempersatukan cara pandang/pola piker
“mindset masyarakat Indonesia dalam melihat, menilai segala sesuatu permasalahan.


Penulis :


Victor Santoso Tandiassa




Sumber :


http://lppkb.wordpress.com/


www.wikipedia.org


TAP MPR No.II/MPR/1978


TAP MPR No. XVIII/MPR/1998


Keputusan Presiden No.10 tahun 1979


Keputusan Presiden No. 85 tahun 1999

Victor Tandiasa

/vict_recht

Constitutional Lawyer -ll-
Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi -ll- Twitter : @VST_Recht -ll- Blog FKHK : http://forumkajianhukumdankonstitusi.blogspot.com

Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

Siapa Yang Menilai Tulisan Ini ?