Sudah banyak program yang digulirkan buat mengentaskan kemiskinan, gak sedikit pula anggaran yang sudah dikucurkan. Berbagai kementerian/lembaga, baik di pusat atau daerah, berlomba memberikan manfaat maksimal bagi penduduk miskin. Tapi sejak 2010, angka kemiskinan cenderung stabil dengan penurunan yang melambat.
Tiap calon kepala daerah maupun anggota legislatif pasti menyisipkan misi pengentasan kemiskinan dalam jualan politiknya. Setelah menjabat, husnuzon aja, ada juga upaya mereka buat membantu. Tapi nyatanya, kemiskinan tetap jadi masalah yang belum mau hilang.
Menurunkan angka kemiskinan akan jauh lebih mudah dilakukan jika dipahami filosofi penghitungannya. Kemiskinan merupakan kondisi ketika besarnya pengeluaran perkapita seseorang lebih rendah daripada garis kemiskinan (GK). Kemiskinan tidak dilihat dari pendapatan atau penghasilan seseorang, melainkan dari pengeluarannya yang dihitung dari total barang dan jasa yang dikonsumsi.
Angka kemiskinan akan kecil jika nilai konsumsi tinggi sementara GK rendah. Dengan sendirinya, kemiskinan dapat ditekan jika konsumsi masyarakat meningkat dan nilai GK bisa stabil. As simple as math..!
GK merupakan nilai minimum rupiah yang dibutuhkan untuk mengkonsumsi 2100 kkal makanan per hari, ditambah komoditas terpilih non makanan untuk tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Nilai GK akan stabil jika harga2 bisa stabil, bahkan turun. Maka langkah pertamadalam menekan angka kemiskinan adalah mengendalikan harga, terutama bahan makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin.
Langkah keduatentu saja, meningkatkan konsumsi makanan. Jargon empat sehat lima sempurna perlu digulirkan kembali untuk menambah semangat melengkapi menu harian. Begitu pun slogan 'hasil kebun sendiri', atau 'menanam di pekarangan rumah', atau 'satu rumah satu ekor ayam', perlu digalakkan kembali buat meningkatkan konsumsi masyarakat.
Ketiga, perluasan program jaminan sosial. Keren ya sebutannya? Hehee.. padahal sudah dan sedang dilakukan pemerintah. Tengok aja program keluarga harapan (PKH), penyaluran beras miskin (raskin), kartu Indonesia pintar (KIP), bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan siswa miskin (BSM), program bidik misi, kartu Indonesia sehat (KIS), kredit usaha rakyat (KUR), dan masih banyak lagi, semua itu ditujukan supaya masyarakat miskin bisa menikmati aneka fasilitas dasar tanpa perlu membayar. Artinya, nilai konsumsi non makanannya bisa meningkat.
Masalahnya sekarang, apakah BDT sudah up to date? Apakah penyaluran program2 tersebut sudah tepat sasaran? Ah pusing, mending kita makan yang banyak aja..
...
[10/05/2017]
