Mohon tunggu...
Thamrin Sonata
Thamrin Sonata Mohon Tunggu... Penulis - Wiswasta

Penulis, Pembaca, Penerbit, Penonton, dan penyuka seni-budaya. Penebar literasi.

Selanjutnya

Tutup

Politik

3 Walikota: Batu-Tegal-Cilegon Tersangka KPK

24 September 2017   13:39 Diperbarui: 24 September 2017   13:41 485
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
KPK menjelaskan penanganan Walikota Cilegon (foto: KOMPAS.Com)

KOMPAS Minggu (24/9)  pagi ini kubaca yang lebih dulu perihal  Pemberantasan Korupsi: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Jadi Sarana Penyuapan (halaman 2). Yakni dengan ditetapkannya orang nomor satu Golkar di Kota Cilegon, Tb. Dr. H. Iman Ariyadi, S.Ag sebagai tersangka. Bersama lima orang lainnya.

Lagi-lagi orang Golkar? Entahlah. Apa urusannya bagiku, sebagai bukan orang partai. Yang jelas menjadi daftar panjang. Bahwa Kepala Daerah menjadi pesakitan oleh lembaga antirasuah sedang dicoba digoyang dari mereka yang ngeri-ngeri sedap dalam hatinya. Betapa tidak. Mereka bisa saja tertangkap OTT atau ya akan mengenakan baju orangenya KPK.

Hingga September tahun 2017, setidaknya ada 37 kepala/ wakil daerah yang bermasalah dengan hukum. 29 kepala daerah/ wakil bermasalah itu ditangani KPK.

Yang ketangkap terbaru adalah Walikota:

Walikota Batu, Malang.

Walikota Tegal,

Walikota Cilegon.

Kerja KPK dalam mengintip orang-orang (pejabat publik) adalah kerja panjang. Hingga punya waktu pas (mendapatkan sebagai alat bukti) untuk mentersangkakan mereka. Dan ini, jelas bukan main-main. Sekaligus menjadi was-was orang-orang yang menjadi Panitia Angket. Siapa tahu hasilnya tak seperti yang diinginkan mereka -- padahal, mereka sebagian orang partai penguasa saat ini.

Lord Acton kian menjadi pembenar. Bahwa kekuasaan yang absolut akan menggiring seseorang berlaku korup. Para kepala daerah -- yang merasa dipilih secara absah -- pikir kekuasaanya itu diperoleh secara benar. Melalui Pilkada langsung. Itu sebabnya, kekuasaan dan berhak untuk korup.

Jengkel nggak sih, kalau Kepala Daerah yang dikenal warganya secara langsung di wilayahnya itu ternyata bukan orang bersih? Parameter kepala daerah korup, bisa bermacam alasan. Namun kerap disebut, disebabkan biaya atau mahar yang dikeluarkan ketika kampanye sangat besar. Sehingga layak untuk tidak bangkrut dengan memainkan uang yang ada di dekatnya. Dengan berbagai cara.

Disebutkan KPK, modus-modus baru dilakukan orang-orang yang punya kekuasan itu. Kirim via rekening bank, tapi tidak langsung ke atas nama dia. Juga yang belakangan ini di Cilegon. Melalui dana CSR oleh swasta untuk klub Sepakbola. Sebelum-sebelumnya, ada yang lewat kardus durian, apel Washington, dan macam-macam pula.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun