Pelayanan perizinan di Kabupaten Bekasi kembali menuai kritik, terutama terkait pemberian wewenang penandatanganan izin non-perizinan
Laperon: Bikin Perizinan di Badung Makin Simple dan Cepat!
Mengurus perijinan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pendirian yayasan, Perseroan Terbatas (PT), atau Commanditaire Vennootschap (CV)
Legalitas Perizinan Berusaha Kini Dapat Diurus Secara Online
Kemenparekraft memperkenalkan digitalisasi perizinan kegiatan untuk mendukung ekonomi kreatif, khususnya industri musik di Indonesia
Reformasi Birokrasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan di Kabupaten Banyumas
Pengalaman baik regulasi dan birokrasi untuk UMKM.
Reformasi perizinan di daerah yaitu berupa struktur kelembagaan yang menjadi landasan peningkatan daya saing dan kemudahan berusaha.
Beranda Hukum Indonesia Gelar Webinar Seputar Sistem Perizinan OSS RBA
Pentingnya transformasi pelayanan perizinan di era digital
hukum perizinan di indonesia berdasarkan opini dan fakta faktanya
Hukum kebijakan perizinan di indonesia berdasarkan opinin dan fakta fakta yang ada
standar pelayanan perizinan pariwisata merupakan bagian dari pelayanan publik yang sangat penting untuk menjamin kenyamanan dan keamanan wisatawan
Mendirikan organisasi, baik itu organisasi profit (untuk keuntungan) atau nonprofit (tanpa tujuan keuntungan), melibatkan serangkaian
SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah dua bentuk identifikasi usaha yang digunakan di Indonesia.
Masih terdapat banyak agenda yang perlu diselesaikan terkait perizinan di Indonesia. Keadaan ini berkaitan dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan
izin digunakan untuk mempengaruhi hubungan dengan warga dan membuat mereka mau mengikuti metode yang direkomendasikan untuk mencapai tujuan tertentu
Melihat penegakan pengelolaan tata ruang pada hotel pullman bandung yang tidak sesuai dengan izin bangunan yang berlaku
Mahasiswa Fakultas Hukum UMM Gelar Sosialisasi tentang Pentingnya Perizinan pada Usaha di ''Loundry O"
Dalam urusan pemerintahan, perizinan tidak hanya sekedar persetujuan, tetapi juga merupakan instrumen hukum utama dalam pelayanan publik.
