[caption id="attachment_259379" align="alignleft" width="650" caption="PKL berjubel memadati jalan dan trotoar di Pasar Raya Padang. Foto: Sutomo Paguci"][/caption] Begitu sayangnya Pemerintah Kota Padang pada pedagang kaki lima (PKL). Sampai-sampai fasilitas publik berupa jalan dan trotoar dibiarkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi para PKL. Ambil contoh jalan-jalan kawasan Pasar Raya Padang, Jalan Permindo, Pasar Bandar Buat, dll. PKL berjubel memenuhi fasilitas publik seperti terlihat dalam foto di atas. Berbeda dengan Pemerintah DKI dibawah pimpinan Jokowi-Ahok dan para Walikota se-DKI, yang komit menertibkan para PKL di Pasar Tanah Abang dll, Pemerintah Kota Padang sudah angkat tangan dan mengibarkan bendera putih tanda menyerah dalam menghadapi PKL. Pemerintah Kota Padang seperti kebingungan. Mau diapakan dan dikemanakan para PKL ini bila ditertibkan. Pusing. Tidak ada lagi tersedia tanah sebagai perluasan pasar, sebagai tempat menampung para PKL tersebut. Semua pasar di Kota Padang sudah terisi penuh bahkan overload dari para pedagang dan PKL. Akhirnya, ya, dibiarkan saja PKL berdagang semau-maunya. Keadaan di pasar-pasar Kota Padang makin diperparah dampak gempa September 2009. Gedung-gedung pasar yang rusak akibat gempa belum sepenuhnya dapat dibangun kembali. Sebagian gedung masih dalam proses pembangunan. Jadilah para pedagang dan PKL mengungsi ke tempat mana pun yang dapat dijadikan tempat berdagang. Himbauan Walikota Padang Dr Fauzi Bahar MSi melalui radio-radio justru bukan ajakan untuk menjaga ketertiban dan larangan berdagang sembarang tempat. Melainkan, ajakan untuk mendirikan sholat. Maklum, jualan politik Fauzi Bahar adalah politisasi agama. Himbauan lainnya, biasa terdengar di radio SUSI FM Padang 99.1 Mhz, adalah ajakan untuk menjaga kebersihan. Namun ajakan ini bertolak belakang dengan pembiaran para pedagang berjualan di sembarang tempat fasilitas publik. Padahal, solusinya sederhana sekali, persis seperti dilakukan oleh Jokowi-Ahok di Jakarta. Yakni: tegakkan aturan; tegakkan aturan; dan tegakkan aturan. Titik. Aturannya sederhana. Berjualan di pasar---kenyataannya: berjualan di jalan dan trotoar; jalan raya tempat kendaraan dan orang lewat---kenyataannya: tempat PKL mangkal; trotoar tempat pejalan kaki---kenyataannya: tempat PKL mangkal. Dalam situasi ini mestinya kembalikan fasilitas publik pada publik. Tertibkan PKL. Biar lebih bijak carikan solusi penggantian tempat PKL berjualan pasca penertiban, seperti dilakukan Jokowi di Solo dan Jakarta saat ini. Itulah tugas pemerintah. Tak perlu tunduk pada tuntutan PKL yang melanggar hukum dan mengambil fasilitas publik demi kepentingan pribadi. Adalah menyedihkan seperti dicontohkan Walikota Padang Fauzi Bahar di atas. Dan itu terjadi dalam 10 tahun jabatannya. Awalnya satu dua PKL berjualan di jalan dan trotoar. Lalu makin ramai. bertambah-tambah ramai. Sampai pada suatu titik yang sangat sulit untuk ditertibkan seperti saat ini. Kekacauan kota inilah yang menjadi warisan pekerjaan Walikota Padang yang baru, pengganti Fauzi Bahar, hasil Pilwako Padang 30 Oktober 2013 mendatang. (SP)
