Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) tahun 2018 yang akan digelar secara serentak merupakan momentum bagi masyarakat  di daerah untuk menentukan ulang nasib dan strategi pembanguanan selama 5 tahun ke depan. Pikada serentak gelombang tiga akan dilaksanakn di 171 daerah, tepatnya di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah resmi meluncurkan tahapan-tahapan yang akan dilalui, tahapan penting di antaranya pendaftaran pasangan calon pada 8-10 Februari, dan pemungutan suara pada 27 Juni 2018.
Selain program-program yang di usung oleh calon kepala daerah, hal yang selalu menjadi perhatian adalah profil calon yang di usung mulai dari; asal partai politik, background organisasi, kekuatan finansial untuk menggerakkan roda kampanye, dan yang paling penting adalah dari keluarga dan keturunan nya siapa?.
Sejak pertama kali dilaksanakanya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat, mulai munculnya kepala daerah yang berkuasa lebih dari satu periode dan ketika masa jabatannya akan berakhir maka yang dicari sebagai pengganti adalah sanak family yang belum tentu memiliki kapasitas dan integritas. Patut di duga tujuannya adalah mengamankan sumber daya ekonomi dan proyek-proyek daerah agar tidak jatuh ke tangan orang lain.
Sementara itu, tantangan pembangunan daerah abad ke 21 memiliki tantangan yang berbeda dengan membangun di abad ke 19, kepala daerah di tuntut untuk memiliki kapasitas dan integritas. Kapasitas di tandai dengan kemampuan kepala daerah tersbut mendatangkan investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Di level pembangunan internasional, tersedia lembaga-lembaga yang siap bekerjasama untuk membangun daerah dalam berbagai bidang, baik itu pengentasan kemiskinan, buta huruf dan pencegahan terhadap gizi buruk.
Faktor lain yang harus dimiliki oleh kepala daerah adalah integritas, integritas ini tidak boleh hilang dalam diri kepala daerah. Berintegritasnya kepala daerah dapat dilihat dari sikap profesional dalam pengelolaan birokrasi, penempatan aparatur secara profesional dan ketegasan terhadap bawahan yang dipimpinnya. Kedua tuntutan tersebut sulit terwujud jika kepala daerah di sandera oleh kepentingan keluarga dan golongan.
Sayangnya, beberapa daerah yang dikuasai oleh satu keluarga memiliki pembangunan ekonomi yang relatif lambat dan cenderung banyak kasus. Proyek-proyek untuk percepatan pembangunan tidak dilelang secara fair, pengisian jabatan-jabatan startegis di kedinasan di isi oleh siapa yang dekat dan siapa yang siap memberikan upeti. Terbukti juga dengan banyaknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di daerah dikarenakan penggarongan uang negara oleh keluarga terdekat sang kepala daerah.
Lalu bagaimana cara memilih kepala daerah agar suatu daerah terhindar dari politik oligarki?
Telusuri rekam jejak calon, di era digital sekarang ini sangat mudah mencari rekam jejak sang seseorang, tinggal ketik di google atau youtbe "nama calon" maka kita akan menemukan rekam jejak calon tersebut. Jika sudah menemukan, harus di cek kebenaran berita tersebut dengan membandingkan satu sumber dengan sumber yang lain. Â Jika calon memiliki hubungan keluarga dengan pethana, lihatlah profil dan prestasi pethana tersebut. Bagaimana capaian-capaian pembangunan; indikator-indikator ekonomi (kesenjangan, kemiskinan, pengangguran), pengelolaan anggaran, sosial dan politik di daerah tersebut.
Hal yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana petahana membagi proyek-proyek, apakah sudah sesuai dengan Undang-undang, proses lelang secara transpran dan siapa yang dimenangkan, biasanya ciri-ciri oligarki itu adalah proyek-proyek strategis di pegang oleh keluarga dekat. Lalu lihat juga, posisi-posisi strategis di SKPD, apakah di jabat oleh profesional di bidangnya, atau dijabat oleh titipan keluarga dekat.
Jika indikator-indikator diatas sudah mengarah ke penguasaan oleh satu keluarga, mau tidak mau harus di lawan dengan memilih calon di luar golongan tersebut, tentunya dengan mempertimbangan track record dan prestasi. Jika kita gagal memilih kepala daerah yang memiliki kapasitas dan integritas, maka siap-siap untuk meraskan perih nya kemiskinan dan bersiap untuk menyaksikan kepala daerah tersebut masuk dalam jeruji besi (cepat atau lambat).
