Demokrasi, kata itu sering kali dikumandangkan di negeri ini. Kata "demokrasi" menjadi sering diucapkan oleh rakyat negeri ini semenjak lengsernya pemerintahan Orde Baru. Tapi apakah kita benar-benar tahu apa itu demokrasi? Ada baiknya kita menilik terlebih dahulu makna dibalik kata "demokrasi" ini.
Kata "demokrasi" sendiri berasal dari bahasa Yunani "demokratia". Kata ini sendiri terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos/kratein yang berarti kekuatan/pemerintahan. Secara harafiah, demokrasi dapat diartikan sebagai Pemerintahan di Tangan Rakyat, di mana rakyat yang memegang kontrol utama dalam bidang pemerintahan .
Demokrasi yang dilaksanakan di negeri ini memang tidak sepenuhnya jatuh ke tangan rakyat sipil secara keseluruhan, tetapi diwakilkan oleh para wakil rakyat yang duduk di bangku Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem perwakilan ini memang ada baiknya, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak dan sangat beragam. Tentu tidak mudah untuk mencapai suatu keputusan dengan berbagai pendapat yang sangat beragam. Karena itulah, sistem perwakilan ini diperlukan untuk menjembatani dan menghubungkan berbagai macam aspirasi dan pendapat yang dimiliki oleh bangsa ini.
Tetapi pada pelaksanaannya, apakah demokrasi yang dilaksanakan di negeri ini memang benar-benar demokrasi yang diidamkan oleh seluruh rakyat Indonesia? Pada kenyataannya, banyak masyarakat yang kecewa dengan sistem demokrasi ini. Tidak semua wakil rakyat yang telah mereka tunjuk benar-benar menjadi saluran aspirasi dan pendapat kaum sipil. Para wakil rakyat tersebut memang menjadi jembatan, tetapi seringkali mereka menjadi jembatan bagi kelompok mereka tersendiri demi tercapainya keinginan pribadi atau kelompok. Memang tidak semua wakil rakyat seperti yang saya tuliskan di atas, tetapi masyarakat secara umum sudah apatis terlebih dahulu begitu mendengar kata "wakil rakyat". Wakil rakyat yang pada akhirnya hanya menjadi "wakil kelompok".
Di lain pihak, bangsa ini juga belum benar-benar siap jika pemerintahan tersebut dipegang 100% oleh rakyat. Masih banyak terjadi ketimpangan dalam berbagai bidang antar penduduk di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai contoh, bidang pendidikan, pendidikan di Indonesia ini belum benar-benar merata. Â Para penduduk di kota-kota besar tentu mendapat lebih banyak fasilitas yang dapat menunjang sistem pendidikan. Sedangkan para penduduk di pelosok tentu memiliki fasilitas yang jauh lebih minim dibandingkan fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat perkotaan.
Oleh karena itu, jika kita ingin benar-benar menjalankan demokrasi yang benar-benar ada di tangan rakyat, kita harus memperbaiki dahulu komponen-komponen penunjang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selama kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih buruk, "demokrasi" yang sebenarnya tidak akan pernah dilaksanakan di negeri ini.
