Zulfikar Akbar
Zulfikar Akbar Jurnalis

Jurnalis olahraga di surat kabar berbasis di Jakarta | Pemilik tularin.com | Penggemar sepak bola dan tinju, dan hubungannya dengan realita sosial, politik, dan budaya

Selanjutnya

Tutup

Humaniora headline

Setelah Penghina Istri Presiden Tertangkap

13 September 2017   01:52 Diperbarui: 13 September 2017   05:51 6295 15 19
Setelah Penghina Istri Presiden Tertangkap
Pelaku penghinaan istri Presiden RI diapit aparat kepolisian (tribunnews.com)

Salah satu berita paling menjadi sorotan publik per Selasa 13 September 2017 adalah keberhasilan aparat kepolisian meringkus seorang pemuda berstatus mahasiswa. Penyebabnya tak lain lantaran ulah oknum mahasiswa tersebut yang menjadikan media sosial Instagram untuk melecehkan Iriana Joko Widodo dengan kata-kata yang merendahkan perempuan. 

Ada silang pendapat di balik penangkapan tersebut. Sebagian berpendapat, Polri bergerak cepat hanya karena kasus itu menimpa seorang istri presiden. Sedangkan lainnya ada yang memberikan respons negatif, dengan menyebut aparat kepolisian mencari muka di depan orang nomor satu di Indonesia. Namun yang tak boleh dilupakan, masih banyak yang mengapresiasi jika Polri memang telah melakukan langkah tepat.

Kalangan yang mencibir tindakan kepolisian, cenderung karena afiliasi politik yang lebih berpihak ke kalangan oposisi. Ada alasan kritis di balik cibiran itu, dengan menyandingkan kasus penghinaan istri presiden dengan berbagai kasus besar yang belum tertangani. Tak pelak, beberapa komentar bermunculan di jejaring sosial, "Kasus kecil seperti ini direspons cepat, dan melupakan kasus-kasus besar."

Tentunya sudut pandang seperti itu dapat dikatakan menyesatkan. Tidak meletakkan persoalan pada porsinya. Namun itu yang juga sempat disahuti meriah oleh kelompok yang cenderung antipati kepada pemerintah. Sekaligus kacamata ini juga yang sahut-bersahut bermunculan di media sosial, meski absurd. Ya, absurd, lantaran penghinaan tersebut dipandang sebagai suatu fenomena yang tak perlu diseriusi.

Tragisnya lagi, ada pula yang berpandangan jika terbekuknya oknum mahasiswa yang dilaporkan menempuh pendidikan di Bandung itu, sebagai pembungkaman atas suara publik. Pandangan ini juga dapat dikatakan penyesatan, lantaran suara publik seperti apakah yang pantas dan tak pantas disuarakan di depan umum seolah masih belum cukup jelas.

Ada kecenderungan, penangkapan tersebut dikait-kaitkan dengan fenomena politik. Bahwa pihak pemerintah ingin membungkam sikap kritis masyarakat, dan di pihak lain ada yang menuding para pejabat kepolisian ingin mendapatkan pujian dan perhatian presiden. Lagi-lagi sudut pandang ini dapat dikatakan sebagai penyesatan. 

Padahal kritikan dengan penghinaan jelas dua hal berbeda. Terlebih dikaitkan dengan kritikan kepada pemerintahan, apakah dapat dikatakan sebagai kritikan jika isinya adalah kalimat yang merendahkan perempuan? Namun inilah yang sering disamarkan sementara pihak, untuk makin memantik kebencian hingga kemarahan publik kepada pemerintah. 

Sayangnya, itu juga yang memang belakangan gencar dipamerkan berbagai kelompok politik atau yang memiliki afiliasi ke komunitas politik tertentu. Jangan heran jika yang tertangkap pun dapat saja merasakan kebanggaan alih-alih jera untuk mengulangi tindakan penghinaan. Kenapa? Lantaran mereka acap dicitrakan secara paksa sebagai pahlawan umat, pahlawan agama, dan puji-pujian yang dapat mengembangkempiskan hidung siapa saja.

Kasus penangkapan oknum mahasiswa yang menghina seorang ibu negara tersebut dapat menjadi bukti lain dari kerancuan berpikir yang dapat dikatakan sebagai efek dari propaganda terus menerus dan cenderung masif. Alhasil, makin banyak masyarakat terutama pengguna media sosial yang alpa untuk melihat jernih berbagai ukuran secara norma hingga berbagai aturan sosial lainnya, dalam beraktivitas di media sosial.

Mereka cenderung melihat kegiatan beraroma penghinaan itu sebagai hal yang heroik, bahwa mereka telah mewakafkan jiwa dan raga untuk agama. Terkesan begitu mulia, dan itu juga yang belakangan juga acap dicitrakan sendiri oleh seorang seleb Facebook, Jon Riah Ukur alias Jonru Ginting, dan "ajaran" ini juga yang tampaknya merasuki penghina istri presiden hingga mereka yang memiliki kaitan langsung dengan komunitas Saracen.

Jika ditarik benang merah dari kecenderungan itu, hampir selalu diseret pada alasan berbau agama. Seolah agama melegalkan penghinaan sepanjang itu ditujukan kepada mereka yang dipandang jauh dari agama, tak cukup beriman, berdasarkan kacamata subjektif mereka pribadi.

Fenomena ini juga yang memang ratusan tahun silam menjadi kritikan dari para penganut Teori Kritis, seperti Sigmund Freud hingga Karl Marx, yang bahkan memvonis bahwa "ideologi"--terlepas di beberapa sisi menguntungkan dan membangun--namun di sisi lain juga menjadi persoalan jika dikaitkan dengan cita-cita besar bernama pembebasan (baca: Geus, R. The Idea of a Critical Theory, Cambridge University Press). 

Apa hubungan kritik dari "nabinya para filsuf modern" tersebut dengan kondisi kekinian? Ya, lantaran faktanya agama pun acap dijadikan senjata untuk membuat akal yang semestinya bisa melihat segala sesuatu lebih jernih melebihi beningnya mata, justru kabur. Alih-alih membawa perubahan positif untuk masyarakat banyak, tapi justru menghancurkan diri sendiri tanpa membawa manfaat apa-apa. 

Keterkungkungan pikiran membuat hal-hal yang merugikan dan merusak justru dipandang sebagai sebuah cara pengabdian kepada agama, kepada Tuhan. Tak terkecuali dalam "kasus remeh"--menurut sekelompok masyarakat yang antipati kepada pemerintah--penghinaan istri presiden, mereka melihatnya bukan sebagai persoalan, bukan sebuah masalah. Ini justru sebuah "kebenaran" yang mesti diperjuangkan dengan keberanian penuh, yang harus siap hingga "mewakafkan" nyawa demi agama.

Tak hanya terjadi atas mereka yang antipemerintah, tapi juga yang propemerintah pun dapat terjebak ke dalam keyakinan membabibuta seperti itu. Sepanjang segala sesuatu dipandang memiliki keterkaitan dengan pihak yang dibenci, maka mereka pantas dibenci, hingga dinista. Sialnya, di tengah maraknya media sosial, mana rujukan yang pantas untuk menjadi "model" sebuah sikap bermedia sosial pun menjadi samar.

Para pengguna media sosial yang memiliki kecenderungan politik tertentu, terseret ke sana, dan bahkan membiarkan sudut pandang hingga sikap mereka hanya mengikuti ke mana lingkungan mereka lebih berkiblat. Seperti kasus anyar tersebut, ada berbagai petunjuk yang menyebut ia berada di sebuah organisasi yang telah dilarang pemerintah, yang juga dipenuhi kalangan yang antipemerintah, sehingga sudut pandangnya pun hanya mengikuti kecenderungan di sekelilingnya.

Apakah oknum tersebut dapat melihat penghinaan yang dilakukannya itu sedikit lebih sederhana? Misal saja, ia dapat lebih peka untuk menyadari bahwa yang dihina olehnya bukan soal istri presiden, tapi ini adalah seorang perempuan, seorang ibu bagi anak-anaknya. Namun karena kecenderungan berada di lingkungan yang melihat "perlawanan" kepada pemerintah sebagai sikap heroik, maka mereka abai melihat itu lebih jernih, hingga tak dapat bersikap jernih ketika mungkin mereka memiliki niat untuk memberikan kritik.

Padahal, jika sekadar melempar kritikan kepada pemerintahan, ya monggo,namun jika kritik dengan penghinaan saja belum mampu ditafsirkan dengan baik, bagaimana bisa berharap memberikan kritik dengan baik? Sekali lagi, inilah yang masih bias, dan sialnya lagi keinginan melempar sumpah serapah terkesan jauh lebih diminati sementara pengguna media sosial. Mungkin saja, ini juga kebiasaan kita.*