Setiap negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengandunia internasional, baik dengan negara maupun komunitas intenasional lainnya. Kebijakantersebut nerupakan bagian dari politik luar negeri yang dijalankan negara dan merupakanpencerminan dari kepentingan nasionalnya. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat jugamenjalankan politik luar negeri yang senantiasa berkembang disesuaikan dengan kebutuhan.dalam negeri dan perubahan situasi internasional. Ini adalah sebiuh manuver penting sebagaibentuk power selain ekonomi dan militer yang membuat sebuah negara diperhitungkan.Politik luar negeri dapat diartikan sebagai strategi da taktik yang digunakan suatuNegara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam arti luas, politik luar negeriadalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untukmengikuti pilihan jalan tertentu. Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1988), politik luar negeri diartikan sebagai “suatukebijksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan duniainternasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional, atau dapat juga kita artikan bahwapolitik luar negeri adalah sebuah alat bagi negara untuk memenuhi national interestnya”.Pengertian Politik Luar Negeri RI dapat ditemui didalam pasal 1 ayat 2, Undang-UndangNo. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjelaskan bahwa Polugri RepublikIndonesia adalah : “kebijakan, sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambildalam melakukan hubungan dengan negara lain, Organisasi Internasional, dan subjek hukuminternasional lainnya dalam menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional”Indonesia sebagai negara yang besar telah mengalami pasang surut dalam politik luar negerinya. Berbagai peristiwa yang mewarnai perkembangan negara ini membawa Indonesiasemakin matang dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan dari politik luar negeriitu sendiri. Indonesia sebelum kemerdekaannya, telah menggunakan diplomasi sebagai caraatau alat untuk memperoleh kemerdekaan tersebut. Bahkan, pengakuan secara de facto ataskeberadaan Indonesia bukanlah diperoleh melalui angkat senjata tetapi negosiasi yang alot dimeja perundingan. Sungguh, diplomasi telah menjadi cara utama untuk mencapai tujuan-tujuandari politik luar negeri Indonesia dengan hubungannya terhadap negara-negara lain.Dengan semakin berkembangnya Indonesia, kebijakan politik luar negeri yang munculjuga semakin kompleks. Bagaimanapun juga, dengan perubahan-perubahan kapabilitas negaradan stabilitas politik dalam negeri memberikan pengaruh yang sangat besar demi tercapainyatujuan tersebut. Namun, terlihat jelas, tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika politik domestik,Politik luar negeri Indonesia sekarang ini juga dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yangmuncul dalam hubungan internasional. Ia tidak sekedar berubah karena adanya pergantiaanOrde, dari Orde Kemerdekaan hingga Reformasi, tetapi kekuatan tersebut juga dipengaruhioleh dinamika sistem internasional itu sendiri.Untuk mengkaji lebih dalam saya akan membagi perkembangan Politik Luar NegeriIndonesia ini dalam pembagian berdasarkan orde, yakni sejak Orde awal kemerdekaan hinggareformasi dan era demokratisasi yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini.
Selama 65 tahun kemerdekaan Indonesia, ia mengalami berbagai dinamika yangmenimbulkan pasang-surut dari diplomasi dan politik luar negeri. Pergantian kepemimpinanyang telah berlangsung enam kali menandakan maju mundurnya proses demokrasi diIndonesia yang juga mempengaruhi kebijakan negara dalam mencapai tujuan dari diplomasi.Pada setiap periode pemerintahan juga terjadi pemaknaan yang bervariasi terhadap prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri indonesia.Perbedaan interpretasi tersebut diantaranya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi didalam negeri maupun di luar negeri. sementara itu, terdapat prinsip atau landasan yang tetapdipertahankan, namun mengalami persoalan dalam relevansi dan dilema karena dianggapsudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perubahan situasi yang demikian cepat.Untuk memahaminya lebih lanjut, kekuatan diplomasi dan politik Indonesia jelas terlihatmelalui pembagian-pembagian periode Orde yang menyertainyaA. Politik Luar Negeri Indonesia pada masa awal KemerdekaanPeriode awal kemerdekaan Indonesia yang dimulai sejak Soekarno dan Moh. Hattamemproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah pada 17 agustus 1945,bagaimanapun juga telah membawa bangsa ini menuju suatu Era yang baru dimana Indonesiaresmi menjadi sebuah Negara. Sebagai sebuah negara yang baru tentu saja Indonesiamembutuhkan pengakuan dari Negara lain bahwa negara Indonesia sudah berdiri dan siapuntuk menjadi anggota dari komunitas Internasional.Landasan operasional dari politik luar negeri Indonesia dinyatakan melalui maklumatdan pidato-pidato Presiden Soekarno yang dikeluarkan beberapa saat setelah kemerdekaan,Maklumat politik pemerintah tanggal 1 November 1945, yang diantaranya memuat hal-halsebagai berikut:
1. Politik damai dan hidup berdampingan secara damai.2. Politik Tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain.3. Politik bertetangga baik dan kerjasama dengan semua negara di bidang ekonomi,politik dan lain-lain.4. Politik berdasarkan piagam PBB.
Berdasarkan maklumat tersebut sesungguhnya telah jelas prinsip yang digunakanIndonesia dalam pelaksanaan Politik Luar Negerinya, yaitu kebijakan untuk bertetangga baikdengan semua negara-negara di kawasan, kebijakan tidak turut campur tangan urusandomestik negara lain dan mengacu pada Piagam PBB dalam melakukan hubungan dengannegara lain.Tetapi, kedatangan sekutu yang berniat melucuti senjata Tentara Jepang menimbulkanancaman bagi kemerdekaan yang baru diraih karena sekutu ternyata ditunggangi oleh NICA(Netherlands Indies Civil Administration). Tindakan ini jelas memperlihatkan sikap PemerintahBelanda yang tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dan berniat menanamkankembali kekuasaannya atas Indonesia. Kedatangan Belanda ini semakin memperparah situasipasca kemerdekaan. Ditengah kondisi membangun negeri ini mlai dari NOL, Indonesia harusmelawan pasukan sekutu dan NICA demi mempertahanlan kemerdekaan yang telah diraih.Pada masa pasca kemerdekaan (1945-1950), keadaan ekonomi indonesia sangatlahburuk dan militer Indonesia hanya mengandalkan sisa-sisa dari penjajah Jepang. Keputusanuntuk melawan Belanda secara frontal adalah keputusan yang salah, sehingga diplomasidianggap sebagai cara yang tepat untuk memperoleh pengakuan dari dunia luas. Pihak-pihakyang mendukung jalur diplomasi seperti Sutan Sjahrir beranggapan bahwa diplomasi adalahjalan keluar yang paling realistis agar Republik Indonesia di akui secara de facto oleh duniainternasional khususnya pengakuan kedaulatan dari Belanda. Hal ini perlu dilakukan karenapada saat itu, Belanda adalah pihak yang termasuk dalam pemenang Perang Dunia IIsedangkan Indonesia sama sekali belum dikenal di dunia internasional. Pada saat itu,proklamasi kemerdekaan pun belum banyak diketahui oleh orang karena keterbatasanteknologi komunikasi. Sehingga, pengakuan dunia internasional menjadi penting sebagai modalawal menghadapi kolonialisme Belanda.Pada bulan November 1945, Belanda menutup pintu perdagangan luar negeri RIsehingga menghambat ekspor Indonesia. Kondisi ekonomi yang parah semakin memburukdengan banyaknya barang yang bertumpuk di dalam negeri. Berbagai peperanganpun terjadiantara sekutu dan Indonesia dalam perebutan kekuasaan. Untuk mengupayakan pengakuanIndonesia dari negara lain, pada Agustus 1946, Soekarno mengirimkan beras sebagai bantuanIndonesia untuk rakyat India yang sedang dilanda bencana kelaparan. Diplomasi ini dikenaldengan diplomasi beras. Pemerintah India membalas dengan mengirimkan obat-obatan,pakaian, dan mesin yang dibutuhkan Indonesia. Ini dinilai sebagai keberhasilan awal dariproses diplomasi Indonesia menuju NKRI.Baru, pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killearn keIndonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7Oktober 1946 bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Killearn. Perundingan ini menghasilkan persetujuangencatan senjata pada 14 Oktober dan mencanangkan perundingan Linggarjati yang dimulaitanggal 11 November 1946.4 Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Kabinet Sjahrir IIIyang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan tiga anggota: Mohammad Roem,Susanto Tirtoprodjo, dan AK Gani. Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jendral dan dipimpin oleh Schermenhorn dengan anggota Max Van Poll, F de Boer, dan HJ Van Mook. LordKillearn dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini.Perjanjian Linggarjati dianggap sebagai kekalahan diplomasi Indonesia karena Belandamengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari Jawa, Sumatera danMadura. Terlebih, Indonesia diakui bukan sebagai NKRI tetapi RIS dengan Ratu Yulianasebagai kepala perserikatan. Kekalahan ini dianggap sebagai hasil dari lemahnya kekuatandiplomasi Indonesia pada saat itu hingga menghasilkan pergolakan dan menguatkan upayarevolusi. Jenderal Sudirman dan Tan Malaka beranggapan bahwa berunding denganPemerintahan Belanda tidak ada gunanya karena hanya merugikan Republik saja, tuntutanMerdeka 100% serta slogan-slogan “merdeka atau mati” menjadi tujuan perjuanganrevolusioner.Perjanjian Linggarjati akhirnya dilanggar oleh pihak Belanda dengan melakukan AgresiMiliter I. Kemudian perjanjian Renville yang mulai melibatkan pihak ketiga mengalamikegagalan akibat ketidak patuhan Belanda terhadap isi perjanjian. Kegagalan yang terusberlangsung dari pihak yang berdiplomasi menimbulkan banyak kecaman dari dalam negeriterutama bagi mereka yang menuntut gerakan-gerakan revolusioner dan konfrontasi karenakecewa atas hasil-hasil yang dicapai selama ini.Hal tersebut yang kemudian membawa Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri RIMohammad Hatta menyampaikan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri RI yang bebas dan aktif di hadapan Sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 2 September 1948. Pada pidatonya yang berjudul “Mendayung di Antara Dua Karang”, menegaskan perluadanya sikap rasional dalam menanggapi permasalahan yang muncul pada bangsa Indonesiasaat itu.5 Perjuangan melawan kekuatan Belanda yang kala itu mendapat dukungan dari pihakBarat tidak serta merta harus dilawan melalui peperangan yang menggunakan media fisik tetapijuga perlu adanya perjuangan diplomasi.
Tindakan ini yang kemudian ditekankan oleh BungHatta melalui slogan politik luar negerinya yaitu Politik Bebas Aktif dimana frase tersebut tidakhanya sebuah retorika tetapi ada makna penting yang tersimpan di baliknya. Makna Politik Bebas Aktif Perkataan bebas dapat diberi makna yang kurang baik, apabila dengan bebasdimaksudkan perbuatan yang sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab. Dalampenjelasan ciri-ciri politik luar negeri Indonesia, kiranya perkataan bebas dalam konotasi yangkurang baik itu dapat sedini mungkin dikesampingkan, mengingat politik luar negeri Indonesiamemang bukan politik yang tidak bertanggung jawab.Jadi, bebas dapat didefinisikan sebagai “berkebebasan politik untuk menentukan danmenyatakan pendapat sendiri terhadap tiap-tiap persoalan internasional sesuai dengan nilainyamasing-masing tanpa apriori memihak kepada suatu blok”.A.W Wijaya merumuskan: Bebas berarti tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh suatupolitik negara asing atau oleh blok negara-negara tertentu, atau negara-negara adikuasa (super power). Aktif artinya dengan sumbangan realistis giat mengembangkan kebebasan
persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain.Sementara itu Mochtar Kusumaatmaja merumuskan bebas aktif sebagai berikut: Bebas dalampengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidaksesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif : berartibahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadiankejadian internasionalnya, melainkan bersifat aktif .B.A Urbani menguraikan pengertian bebas sebagai berikut : perkataan bebas dalam politikbebas aktif tersebut mengalir dari kalimat yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945sebagai berikut : supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi menurut pengertian ini,dapat diberi definisi sebagai “berkebebasan politik untuk menentukan dan menyatakanpendapat sendiri, terhadap tiap-tiap persoalan internasional sesuai dengan nilainya masing-masing tanpa apriori memihak kepada suatu blok”.Politik bebas aktif sejak lahirnya sudah ditakdirkan aktif. Pembukaan Undang-UndangDasar 1945 aline pertama menyatakan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah haksegala bangsa, dan oleh sebab itu, harus dihapuskan karena tidak sesuai denganperikemanusiaan dan perikeadilan.” Kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945alinea keempat dicanangkan pula bahwa Indonesia berkewajiban untuk “ikut sertamelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dankeadilan social.” Bagaimana gerangan dapat “menghapuskan penjajahan di atas bumi” danbagaimana pula mungkin “ikut serta melaksanakan ketertiban dunia,” apabila Indonesiamenjalankan politik yang tidak aktif.Pada Desember 1948, Belanda menggelar agresi militer untuk kedua kalinya terhadapIndonesia. Presiden Soekarno, Wapres Moh. Hatta dan Menteri Luar Negeri Agus Salimditangkap Belanda di ibukota Yogyakarta dan kemudian diasingkan ke Pulau Bangka, Sumatra.Sidang Kabinet Darurat RI kemudian menunjuk Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegaraagar membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). A.A. Maramis yang saat itusedang berada di New Delhi menjadi Menteri Luar Negeri PDRI. Ini menimbulkan kecaman bagimasyarakat internasional karena Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar Belandadan Indonesia segera menghentikan segala aktifitas militer. Belanda diminta DK PBB untuksegera melepaskan semua tahanan politik yang ditahan sejak awal Agresi Militer II. Pada masa-masa ini, mulai terlihat buah dari hasil perjuangan diplomasi Indonesia.Untuk membantu Indonesia yang sedang diserang Belanda, India dengan dukunganBirma menyelenggarakan Konferensi Asia mengenai Indonesia di New Delhi. Konferensidipimpin langsung oleh PM India Jawaharlal Nehru. Terselenggaranya KKA menjadi poin utamamunculnya simpati dari dunia internasional terhadap perjuangan bangsa Indonesia denganpengakuan kedaulatan dari kebanyakan negara-negara di Afrika maupun Asia. Selain itu,semua delegasi yang hadir saat itu, mulai dari negara-negara Asia hingga Australia danSelandia
Baru dari Pasifik, mengutuk Agresi Militer II Belanda. Indonesia juga mendapatbantuan dari negara tetangga Birma yang memberikan dukungan bagi perjuangan Indonesiamelawan Belanda dengan mengizinkan pesawat “Indonesian Airways” Dakota RI-001 Seulawahuntuk beroperasi di Birma. Pesawat Seulawah adalah hadiah dari rakyat Aceh kepada PresidenSoekarno.
Semakin menuju titik kemenangan, kemudian Konferensi Inter-Indonesiadiselenggarakan diantara “negara-negara federal” di Hindia Belanda, seperti: Jawa Tengah,Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar. Dalam Konferensi tersebut, negara-negara tersebut mendukung penyerahan tanpa syarat kedaulatan mereka kepada RepublikIndonesia. Lalu, barulah dengan ditandatanganinya Persetujuan Meja Bundar di Den Haagpada 27 Desember 1949, konflik diantara Indonesia dan Belanda berakhir. Di hari yang sama,Wakil Kerajaan Belanda menyerahkan kekuasaan formal kepada Pemerintah RepublikIndonesia Serikat (RIS) di Jakarta, yang diwakili oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX selakuPenjabat Perdana Menteri RIS.Keberhasilan Indonesia dalam merebut kemerdekaan melalui meja perundingan inimenjadi titik tolak dari perjuangan diplomasi Indonesia mencapai kepentingannya. Betapa padamasa ini, kekuatan diplomasi Indonesia disegani oleh negara-negara lain. Pada kondisikapabilitas militer dan ekonomi yang kurang, Indonesia mampu meraih simpati publikinternasional dan memperoleh kemerdekaannya dengan diplomasi
B. Politik Luar Negeri Indonesia Pada masa Orde Lama
Setelah berakhirnya Konferensi Meja Bundar. berlangsung aksi besar-besaran menuntutdibentuknya NKRI menggantikan Republik Indonesia Serikat. Hal ini ditanggapi dengandiadakannya perjanjian oleh tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara IndonesiaTimur, dan Negara Sumatera Timur pada 17 Agustus 1950. Sejak itu, Negara Indonesiadiperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950yang menganut sistem kabinet parlementer dan mulai berlangsungnya Orde Lama.Orde lama menandakan jalan baru bagi Indonesia untuk membangun negaranyaterbebas dari ancaman-ancaman sekutu untuk melakukan invasi. Orde ini berlangsung dari 17Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Dengan terbentuknya NKRI, Indonesia mulai terlibat secaraaktif dengan hubungan-hubungan antarnegara baik dalam high politics atau low politics
. Padadasawarsa 1950-an landasan operasional dari prinsip bebas aktif mengalami perluasan makna.Hal ini dinyatakan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya berjudul “Jalannya Revolusi Kita”pada 17 Agustus 1960. Dalam pandangan Presiden Soekarno, pendirian Indonesia yang bebasaktif itu, secara aktif pula harus dicerminkan dalam hubungan ekonomi dengan luar negerinyayang tidak berat sebelah ke barat atau ke timur”.Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno ini Indonesia terkenal mendapat sorotantajam oleh dunia internasional. Bukan hanya keaktifannya dan juga peranannya di kancahinternasional tetapi ide-ide serta kebijakan luar negerinya yang menjadi panutan beberapanegara pada saat itu. Masa orde lama merupakan titik awal bagi Indonesia dalam menyusunstrategi dan kebijakan luar negerinya. Dasar politik luar negeri Indonesia digagas oleh Hattadan beliau juga yang mengemukakan tentang gagasan pokok non-Blok. Gerakan non-Blokmerupakan ide untuk tidak memihak antara blok Barat yang diwakili oleh Amerika Serikat danblok Timur yang diwakili oleh USSR. Perang ideologi anatara kedua negara tersebut merebahke negara-negara lain termasuk ke negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia merupakannegara pencetus non-Blok dan menjadi negara yang paling aktif dalam menyuarakan antimemihak antara kedua blok tersebut. Indonesia juga menegaskan bahwa politik luar negerinya independen (bebas) dan aktif yang hingga kini kita kenal dengan politik luar negeri bebas aktif.Indonesia merupakan salah satu negara yang berani keluar dari PBB dalam menyatakankeseriusan sikapnya.Kemudian inti dari politik luar negeri indonesia kembali dinyatakan oleh presidensoekarno dalam “perincian pedoman pelaksanaan manifesto politik republik indonesia”sekaligus merupakan garis-garis besar politik luar negei indonesia dengan Keputusan DewanPertimbangan Agung NP.2/ KPTS/ SD/ I/ 61 tanggal 19 Januari 1961. inti kebijakan tersebutantara lain berisi tentang sifat politik luar negeri republik indonesia yang bebas aktif, antiimperalisme dan kolonialisme, dan memiliki tujuan sebagai berikut:1. mengabdi pada perjuangan untuk kemerdekaan nasional indonesia.2. mengabdi pada perjuangan untuk kemerdekaan nasional dari seluruh bangsa di dunia.3. mengabdi pada perjuangan untuk membela perdamaian di dunia.ketiga tujuan politik luar negeri tersebut pada kenyataannya tidak bisa dipisah-pisah satu dariyang lain, khususnya dalam perjuangannya untuk membengun dunia kembali yang aman, adil,dan sejahtera.Tetapi, pada masa ini, Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno memiliki kecenderunganuntuk menjalin hubungan yang hangat dengan Uni Soviet yang berhaluan komunis daripadatetangganya yang berlandaskan demokrasi. Sejumlah monumen persahabatan Indonesia danUni Soviet bertebaran di berbagai wilayah Indonesia yang antara lain, Stadion Utama BungKarno, Pabrik Baja Krakatau Steel, dan jalan raya di Kalimantan dari Palangkaraya ke Sampit.Pembangunan Stadion Utama Bung Karno mendapatkan bantuan lunak dari Uni Sovietsejumlah 12,5 juta Dollar AS. Stadion dibangun mulai tahun 1958 dan pembangunan tahappertama selesai pada tahun 1962Secara jelas terlihat Indonesia pada saat itu cenderung berporos ke Timur dan dekatdengan negara-negara komunis seperti Cina dan USSR dibandingkan dengan negara-negaraBarat seperti Amerika Serikat. Presiden Soekarno juga menetapkan politik luar marcusuar dimaana dibuat poros Jakarta-Peking-Phyongyang. Hal ini menyulut kontrofersi dimata duniainternasional, karena Indonesia yang awalnya menyatakan sikap sebagai negara non-Blokmenjadi berpindah haluan. Hal ini membuat tidak berjalan dengan efektifnya politik luar negeribebas aktif saat itu.Hubungan Indonesia dengan Barat tidaklah harmonis. Indonesia pada masakepemimpinan Soekarno memperlihatkan sifat-sifat militan dan cenderung konfrontatif terhadapsegala unsur yang diidentifikasi sebagaiimperialisme
. Dalam hal ekonomi, Soekarno mengatur segala rencana pembangunan ekonomi dan memiliki semboyan BERDIKARI yangmerefleksikan pendirian anti-Barat. Karena inilah, secara umum hubungan Indonesia dengannegara – negara Barat bisa dikatakan tidak harmonis.
C. Politik Luar Negeri Indonesia pada masa Orde Baru
Pergantian kekuasaan dari rezim Orde Lama yang dipimpin Soekarno menuju rezimOrde Baru yang dipimpin Soeharto memberikan perubahan yang cukup mendasar dalam sifatdiplomasi Indonesia. Soekarno dengan haluan politik luar negeri yang revolusioner dan anti-imperialisme bersifat sangat konfrontatif. Sebaliknya, setelah memasuki rezim Orde Baru, sifatpolitik luar negeri Indonesia yang konfrontatif tersebut berganti dengan politik yang bersifatkooperatif. Pada rezim Orde Baru, hubungan yang tidak baik dengan Barat mulai diperbaiki. Halini dilakukan terutama karena orientasi politik luar negeri Indonesia berubah haluan menjadipembangunan ekonomi dalam negeri melalui kerja sama dengan negara-negara lain.Walaupun Orde Baru dianggap bobrok, namun kekuatan diplomasi Indonesia dianggapkembali pada kejayaannya dengan kembali diperhitungkannya keberadaan Indonesia dalamkancah politik dan ekonomi. Indonesia dipandang sebagai negara tempat berinvestasi yangmenjanjikan dan suara Indonesia didengarkan di kawasan Asia Tenggara. Pada masa ordebaru, landasan operasional politik luar negeri indonesia kemudian semakin dipertegas denganbeberapa peraturan formal, diantaranya adalah ketetapan MPRS no. XII/ MPRS/1966 tanggal 5Juli 1966 tentang penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri indonesia. TAPMPRS ini menyatakan bahwa sifat politik luar negeri indonesia adalah:1. Bebas aktif, anti-imperealisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinyadan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi, dan keadilan sosial.2. Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat.Pemerintah Orde Baru menyadari bahwa untuk melakukan pembangunan, Indonesiamembutuhkan dana yang sangat besar. Karenanya kerja sama dengan negara-negara lain inimulai dibuka untuk mendapatkan bantuan luar negeri demi melaksanakan pembangunanekonomi dalam negeri. Diplomasi yang dilakukan oleh Orde Baru banyak disebut sebagai”Diplomasi Pembangunan” ( Diplomacy For Development ). Salah satu hasil diplomasipembangunan Orde Baru terkait dengan upaya untuk mendapatkan bantuan luar negeri adalahInter-Governmental Group on Indonesia
(IGGI/Kelompok Antarpemerintah MengenaiIndonesia).Usaha untuk membentuk IGGI tersebut mulai dilakukan pada bulan September 1966dalam pertemuan antara 12 negara kreditor yang dilaksanakan di Tokyo untuk mengetahuirencana Indonesia dalam memperbaiki keadaan ekonomi dan evaluasi IMF akan rencanatersebut. Dalam forum ini, Indonesia berhasil menggalang dukungan dan menegosiasikanutangnya kepada para kreditur dalam forum Paris Club dan dirasakan perlunya forum antar pemerintah untuk membantu pembangunan di Indonesia, baik berupa dana maupun pemikiran.Kesepakatan untuk membentuk sebuah forum formal dalam rangka membantu perekonomianIndonesia dicapai pada pertemuan ini. Hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah keberhasilandiplomasi pembangunan waktu itu. Pada tanggal 20 Februari 1967, IGGI dibentuk melalui pertemuan formal di Amsterdam yang dihadiri oleh sejumlah negara kreditor utama danlembaga Internasional.Diplomasi pembangunan Indonesia pada masa awal Orde Baru tersebut dapat dikatakan berhasil dalam memperoleh bantuan luar negeri. Hal ini sesuai dengan tujuan dari diplomasi ekonomi, yaitu mengamankan resourcese ekonomi yang berasal dari luar negeri untuk pembangunan ekonomi luar negeri. Dalam hal ini,resources ekonomi utama yang berusahadiamankan adalah bantuan luar negeri yang berasal dari negara – negara maju. PembentukanIGGI ini dapat kita anggap sebagai pelaksanaan dari teoricontainment untuk mencegahIndonesia kembali memihak blok Timur seperti pada masa Demokrasi Terpimpin. Indonesia dinilai sebagai sebuah negara yang sangat strategis dalam pelaksanaan teori containment inikarena merupakan negara Asia Tenggara yang cukup terkemuka. Karena itu, penanamanpengaruh blok Barat pada Indonesia dinilai sangat penting untuk menjaga dan meningkatkanpengaruh blok Barat di kawasan Asia Tenggara.
Masuknya bantuan luar negeri tersebut jugabertujuan untuk mengendalikan berbagai kebijakan dalam negeri Indonesia. Hal ini bertujuanuntuk mengamankan kepentingan para negara kreditor tersebut di Indonesia, terutamakepentingan ekonomi.Sesuai dengan perspektif realis yang menyatakan bahwa pemberian bantuan luar negeripada dasarnya dilakukan atas dasar kepentingan negara pemberi bantuan tersebut. Pemberianbantuan dengan tujuan seperti ini membuat Indonesia terjebak dalam kondisi dependensi.Indonesia menjadi sangat tergantung dengan bantuan asing tersebut, yang terlihat daridimasukkannya hutang luar negeri dalam daftar sumber dana APBN. Ketergantungan terhadapsumber pendanaan asing ini memungkinkan intervensi pihak asing terhadap berbagai kebijakanpemerintah. Dengan begitu, lewat bantuan luar negeri, maka negara – negara Barat dapatmengontrol kehidupan politik dan ekonomi dalam negeri. Hal ini terlihat dari penguasaan pihakasing terhadap sumber daya alam di Indonesia, kemudahan masuknya barang impor darinegara – negara Barat, dan berbagai kebijakan Pemerintah yang selalu memihak terhadapperusahaan asing jika terjadi konflik antara buruh lokal dan perusahaan asing tersebut.Indonesia dalam hal ini berada dalam posisi sebagai negara perifer yang selalu bergantungpada negara – negara sentral. Indonesia diposisikan sebagai pemasok tenaga kerja yangmurah serta bahan mentah dalam pembagian kerja global tersebut.Kondisi dependensia ini menjadi sebuah ”bom waktu” bagi Indonesia. Terbukti, setelahPerang Dingin berakhir dan nilai strategis Indonesia dalam teori containment
hilang, makaberbagai akses terhadap sumber pendanaan luar negeri tersebut menjadi sulit. Stabilitasekonomi dan politik dalam negeri menjadi terganggu dan akhirnya berpuncak pada terjadinyaKrisis Moneter tahun 1998. Pihak asing pun telah menguasai banyak sumber daya strategisdalam negeri melalui berbagai perusahaan multinasional.Meski begitu, di luar berbagai efek negatif yang disebabkan oleh bantuan luar negeriyang masuk ke Indonesia, terbentuknya IGGI tetap dapat dilihat sebagai keberhasilan diplomasipembangunan pertama Indonesia, karena merupakan bentuk kepercayaan luar negeri yangdilembagakan. Hal lain yang menjadi sasaran politik luar negeri indonesia dijelaskan secaralebih spesifik dan rinci pada TAP MPR RI No. II/ MPR/ 1983 yang menandakan bahwaindonesia sudah mulai mengikuti dinamika politik internasional yang berkembang saat itu.
Indonesia berusaha untuk mengangkat hubungan yang lebih akrab dengan tetangga-tetangganya yang satu kawasan melalui peningkatan hubungan ASEAN. Dengan demikian,Soeharto mengalihkan prioritas politik luar negeri Indonesia dari lingkungan geografis yanglebih luas, yakni dari Gerakan Asia-Afrika dan Non Blok, ke lingkungan geografis yang lebihkecil.Soeharto berusaha untuk mengangkat regionalisme Asia Tenggara sebagai landasanpolitik luar negeri Indonesia. Ia memberikan prioritas yang paling utama kepada hubungan yangdekat dan harmonis melalui penggalangan kerja sama yang lebih mantap dengan negara-negara tetangga karena di sinilah terletak kepentingan nasional kita yang paling vital.Karenanya penciptaan kestabilan dan kerja sama regional di Asia Tenggara mendapatkanprioritas yang tinggi". Asia Tenggara yang diidam-idamkan Jenderal Soeharto adalah suatuAsia Tenggara yang terintegrasi, ia menjadi benteng dan pangkalan paling kuat untukmenghadapi pengaruh ataupun intervensi dari luar. Ia juga harus mampus menghadapiimperialisme dan kolonialisme dalam bentuk apa pun dan dari pihak mana pun.Untuk mencapai peningkatan stabilitas dan pengembangan itulah Indonesiamemprakarsai pembentukan ASEAN yang lebih terintegrasi melalui pembukaanpembukaanjalan menuju Komunitas ASEAN yang diharapkan dapat memupuk dan membina kerja samayang lebih erat dan berguna bagi pengembangan ketahanan masing-masing.
D. Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Reformasi B.J. Habibie
Pemerintahan pasca-orde baru ini setidaknya secara substansif dalam landasan politikluar negerinya berusaha untuk menuju kembali kepada masa kejayaan pada masa dulu.Indonesia yang tengah meniti jalan menuju demokrasi yang menyeluruh. Dalam kaitannyadengan kondisi dalam negeri, politik luar negeri Indonesia sejak kejatuhan pemerintahan OrdeBaru pada tahun 1998 tidak dapat dilepaskan dari perubahan politik secara besar-besaran yangmengikuti kejatuhan pemerintahan otoritarian tersebut. Pemerintahan Habibie, yangmenggantikan Soeharto, merupakan salah satu contoh tepat untuk menggambarkan pertautanantara proses demokratisasi dan kebijakan luar negeri dari sebuah pemerintahan di masatransisi.Di awal masa pemerintahannya, Habibie menghadapi persoalan legitimasi yang cukupserius. Tidak hanya menangani masalah ekonomi yang akut, ia juga harus menyelesaikanmasalah HAM yang dihasilkan oleh pemerintahan terdahulu. Untuk hal ini, Habibie berusahamendapatkan dukungan internasional melalui beragam cara. Diantaranya, pemerintahan Habibie menghasilkan dua Undang- Undang (UU) yang berkaitan dengan perlindungan atashak asasi manusia antara lain:1. UU no.5/1998 mengenai Pengesahan Convention against Torture and other Cruel,Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
2. UU no.29/1999 mengenai Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965.Selain itu, pemerintahan Habibie pun berhasil mendorong ratifikasi empat konvensiinternasional dalam masalah hak-hak pekerja. Pembentukan Komnas Perempuan jugadilakukan pada masa pemerintahan Habibie yang pendek tersebut.Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Habibie menaikkan kembali derajat kepercayaaninternasional terhadap Indonesia. Habibie mampu memperoleh simpati dari IMF dan BankDunia dengan keputusan kedua lembaga tersebut untuk mencairkan program bantuan untukmengatasi krisis ekonomi sebesar 43 milyar dolar dan bahkan menawarkan tambahan bantuansebesar 14 milyar dolar. Hal ini memperlihatkan bahwa walaupun basis legitimasi dari kalangandomestik tidak terlampau kuat, namun dukungan internasional yang diperoleh melaluiserangkaian kebijakan untuk memberi citra positif kepada dunia internasional memberikandukungan bagi keberlangsungan pemerintahan Habibie saat periode transisi menuju demokrasidimulai.Tetapi, Pemerintahan Habibie pula yang memberi pelajaran penting bahwa kebijakanluar negeri, sebaliknya, juga dapat memberi dampak negatif bagi kelangsungan pemerintahantransisi. Kebijakan Habibie dalam persoalan Timor-Timur menunjukan hal ini dengan jelas.Habibie mengeluarkan pernyataan pertama mengenai isu Timor-Timur pada bulan Juni 1998dimana ia mengajukan tawaran untuk pemberlakuan otonomi seluas-luasnya untuk provinsiTimor Timur. Hingga pada akhirnya Indonesia harus kehilangan Timor- Timur melalui jajakpendapat. Aksi kekerasan yang terjadi sebelum dan setelah referendum kemudian memojokkanpemerintahan Habibie. Habibie kehilangan legitimasi baik dimata masyarakat internasionalmaupun domestik. Di mata internasional, ia dinilai gagal mengontrol TNI, yang dalampernyataan-pernyataannya mendukung langkah presiden Habibie menawarkan refendum,namun di lapangan mendukung milisi pro integrasi yang berujung pada tindakan kekerasan diTimor Timur setelah referendum. Abdurrahman Wahid.
Pemilu pada 1999 membawa Abdurrahman Wahid sebagai presiden terpilih periode1999-2004. Tidak banyak kemajuan yang terjadi pada masa pemerintahannya, terutama dalampolitik luar negeri. Terlepas dari perjalanan transisi menuju demokrasi, kepercayaaninternasional masih terasa rendah terhadap Indonesia. Hubungan sipil militer menjadi salahsatu isu utama dalam perjalanan transisi menuju demokrasi di Indonesia. Dinamika hubungansipil militer ini terutama terlihat dalam isu separatisme, baik di Aceh maupun Papua. Isu Timor Timur seperti menjadi contoh penting yang memperlihatkan keterkaitan antara faktor domestik(hubungan sipil militer) dan faktor eksternal (diplomasi dan politik luar negeri).Hubungan sipil militer merupakan salah satu isu utama dalam perjalanan transisi menujudemokrasi di Indonesia. Dinamika hubungan sipil militer ini terutama terlihat dalam isuseparatisme, baik di Aceh maupun Papua. Isu Timor Timur seperti di uraikan diatas jugamenjadi contoh penting yang memperlihatkan keterkaitan antara faktor domestik (hubungansipil militer) dan faktor eksternal (diplomasi dan politik luar negeri). Bila dalam periode Habibie terjadi hubungan saling ketergantungan antara pemerintahan Habibie dengan TNI, pada masaAbdurrahman Wahid terjadi
power struggle yang intensif antara presiden Wahid dengan TNIsebagai akibat dari usahanya untuk menerapkan kontrol sipil atas militer yang subyektif sifatnya.Pasca reformasi, ketika Abdurrahman Wahid memimpin Indonesia, politik luar negeriIndonesia cenderung mirip dengan politik luar negeri Indonesia yang dijalankan oleh Soekarnopada masa orde lama, dimana lebih menekankan pada peningkatan citra Indonesia pada duniainternasional. Pada masa pemerintahannya, politik internasional RI menjadi tidak jelas arahnya.Hubungan RI dengan dunia Barat mengalami kemunduran setelah lepasnya Timor Timur. Salahsatu yang paling menonjol adalah memburuknya hubungan antara RI dengan Australia. Wahidmemiliki cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional, untuk itu dia melakukanbanyak kunjungan ke luar negeri selama satu tahun awal pemerintahannya sebagai bentukimplementasi dari tujuan tersebut. Dalam setiap kunjungan luar negeri yang ekstensif selamamasa pemerintahannya yang singkat, Abdurrahman Wahid secara konstan mengangkat isu-isudomestik dalam pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya. Termasukdalam hal ini, selain isu Timor Timur, adalah soal integritas teritorial Indonesia seperti dalamkasus Aceh dan isu perbaikan ekonomi. Namun, sebagian besar kunjungan – kunjungannya itutidak memiliki agenda yang jelas. Bahkan, dengan alasan yang absurd, Wahid berencanamembuka hubungan diplomatik dengan Israel, sebuah rencana yang mendapat reaksi keras didalam negeri. Dan dengan tipe politik luar negeri Indonesia yang seperti ini membuat politik luar negeri Indonesia menjadi tidak fokus yang pada akhirnya hanya membuat berbagai usaha yangtelah dijalankan oleh Gus Dur menjadi sia-sia karena kurang adanya implementasi yang konkrit.
E. Politik Luar Negeri Indonesia pada masa Demokrasi Hingga saat ini.
Megawati Soekarnoputri
Setelah Presiden Wahid diberhentikan pada tahun 2001, ia digantikan oleh PresidenMegawati yang menjabat sebagai wakil presiden pada saat itu. Sebagai presiden, Megawatisecara ekstensif melakukan kunjungan ke luar negeri untuk memperoleh dukunganinternasional. Megawati antara lain mengunjungi Rusia, Jepang, Malaysia, New York untukberpidato di depan Majelis Umum PBB, Rumania, Polandia, Hungaria, Bangladesh, Mongolia,Vietnam, Tunisia, Libya, Cina dan juga Pakistan.Tetapi, Presiden Megawati menuai kritik dalam berbagai kunjungannya tersebut, baikmengenai frekuensi ataupun substansi dari berbagai lawatan tersebut. Mengingat, seringnyabeliau berada di luar negeri untuk kunjungan kenegaraan padahal seorang presiden tidakdiperbolehkan untuk berlama-lama ke luar negeri. Diantara kontroversi tersebut adalahpembelian pesawat tempur Sukhoi dan helikpoter dari Rusia yang merupakan buah darikunjungan Megawati ke Moskow. Terlepas dari berbagai kunjungan formal tersebut, politik luar negeri Indonesia selama masa pemerintahan Megawati juga dipengaruhi beragam peristiwanasional maupun internasional. Peristiwa serangan teroris 11 September 2001 di AmerikaSerikat, pemboman di Bali 2002 dan hotel JW Marriott di Jakarta tahun 2003, penyerangan keIrak yang dipimpin Amerika Serikat dan Ingrris dan juga operasi militer di Aceh untukmenghadapi GAM merupakan beberapa variabel yang mewarnai dinamika internal dan
eksternal Indonesia. Variabel tersebut membawa persoalan turunan yang rumit. Misalnya,perang melawan terorisme di satu sisi mengharuskan Indonesia untuk membuka diri dalamkerjasama internasional. Di sisi lain, peristiwa ini juga menjadi isu besar mengenai perlindunganterhadap kebebasan sipil di tengah proses demokratisasi, seiring dengan meningkatnyakekhawatiran bahwa negara akan mendapatkan momentum untuk mengembalikan prinsip
security approach
di dalam negeri.Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa diplomasi Indonesia kembali menjadi aktif pada masa pemerintahan Megawati. Dalam pengertian bahwa pelaksanaan diplomasi di masapemerintahan Megawati kembali ditopang oleh struktur yang memadai dan substansi yangcukup. Bahkan Departemen Luar Negeri mengalami restrukturisasi guna memperbaikikinerjanya. Restrukturisasi ini sangat tepat waktu mengingat perubahan global terjadi begitucepat, terutama setelah peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat. Perubahan cepat inimemaksa setiap negara untuk mampu beradaptasi dan mengelola arus perubahan tersebut.
Susilo Bambang Yudhoyono
Dengan kemenangan pada pemilu 2004, membawa Susilo Bambang Yudhoyono danJusuf Kalla memangku jabatan presiden dan wakil presiden. Kabinet ini meletakkan landasanoperasional politik luar negerinya dalam tiga program utama nasional kebijakan luar negeri,yang termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tahun 2004-2009, yaitu:1. pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi indonesia dalam penyelenggaraanhubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. tujuan pokok dari upaya tersebutadalah meningkatkan kapasitas dan kinerja politik luar negeri dan diplomasi dalam memberikankontribusi bagi proses demokratisasi, stabilitas politik dan persatuan nasional. langkah inisejalan dengan pidato bung hatta pada 15 desember 1945, yang menyatakan bahwa “politikluar negeri yang dijalankan oleh negara mestilah sejalan dengan politik dalam negeri”. seluruhrakyat harus berdiri dengan tegak dan rapat dibelakang pemerintah republik indonesia.sebagaimana lebih lanjut disampaikan oleh hatta, bahwa “persatuan yang sekuat-kuatnya harusada, barulah pemerintah dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya dalam diplomasi yangdijalankan”.2. peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan memanfaatkan secara optimal berbagaipeluang dalam diplomasi dan kerja sama internasional, terutama kerjasama ASEAN dalamnpenyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri merupakanaktualisasi dari pendekatan ASEAN sebagai concentric circle utama politik luar negeriindonesia.3. penegasan komitmen perdamaian dunia yang dilakukan dalam rangka membengun danmengembangkan semangat multilateralisme yang dilandasi dengan penghormatan terhadaphukum internasional dipandang sebagai cara yang lebih dapat diterima oleh subjek hukuminternasional dalam mengatasi masalah keamanan internasional. komitmen terhadapperdamaian internasional relevan dengan tujuan hidup bernegara dan berbangsa, sebagaimanadituangkan dalam alinea IV pembukaan undang-undang dasar 1945.Hal yang cukup mengejutkan mengenai politik luar negeri Indonesia adalahdigalakkannya politik luar negeri dari “Bebas-Aktif yang menuju Dinamis- Proaktif”. Dalampidato bersejarah, “Mendayung di Antara Dua Karang”, Bung Hatta mengatakan:
“...mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negarakita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika?
Beliau kemudian menggariskan bahwa Indonesia tidak boleh sekadar menjadi objek dalampercaturan internasional. Indonesia harus menjadi subjek yang dapat menentukan kebijakannyasendiri.Dalam pandangan Presiden Yudhoyono, prinsip bebas-aktif tidak berarti menjadikanIndonesia tidak berani bersikap. Dengan prinsip itu, Indonesia berjuang sebagai pelopor membebaskan bangsa-bangsa dari segala macam penjajahan dan aktif mendorongmewujudkan tata dunia baru yang menjunjung tinggi perikemanusiaan dan perikeadilan.Presiden Yudhoyono menyatakan bahwa sudah waktunya Indonesia memiliki kebijakan luar negeri baru sesuai dengan perubahan dunia saat ini. Indonesia harus menegakkan hargadirinya dan tidak mengedepankan sikap emosional dalam menghadapi masalah internasional.Melihat realitas yang ada, dalam bersikap kita juga harus dapat memadukan aturan, nilaihubungan internasional, kondisi pasar dunia, demokrasi, dan rasionalitas.Karena itu, strategi polugri mendatang harus akomodatif agar mampu menghadapiberbagai perubahan dunia kontemporer. Indonesia harus dapat menentukan skala prioritas,apakah fokus pada masalah multilateral, regional, ataukah bilateral. Selain itu, harus beraniberpihak pada masalah-masalah yang tak kenal batas negara, seperti hak asasi manusia,lingkungan, gender, dan kemiskinan. Indonesia juga dituntut untuk menyelaraskan kemampuandan kapasitasnya sendiri dan mendefinisikan kepentingan nasionalnya dengan jelas. Paraleldengan itu, Indonesia tampaknya perlu prioritas kepada masalah regional dan bilateral yangsecara langsung berdampak pada kepentingan nasional dan mampu meningkatkan bargainingposition Indonesia di dunia.Sekarang ini, berdasarkan pandangan Menlu Marty Natalagawa, pemerintahanIndonesia saat ini tampak tegas dalam menjalankan politik luar negerinya karena Indonesia bisadengan tegas mengambil keputusannya sendiri dengan tidak ingin ikut-ikutan membentuk ataubergabung dalam aliansi tertentu sehingga Indonesia tidak memiliki musuh dalam kontekshubungan internasional. Selain itu pula, katanya, Indonesia juga tidak pernah menganggapnegara mana pun sebagai ancaman sehingga semua negara sebetulnya mempunyai tataranyang sama dan setara.Posisi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif menjadikan Indonesia bisa memainkan peranannya dalam kancah dunia internasional, khususnya dalam menciptakanperdamaian dunia. Demikian juga untuk pelaksanaan politik di dalam negeri, pemerintah tetapmenganut asas demokratis dalam upaya untuk menunjang politik luar negeri yang bebas aktif.Presiden Yudhoyono menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menjalankan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Tetapi, Indonesia perlu membangun sebuah jangkar yang lebihkuat untuk peran regional dan globalnya dimasa depan memang diperlukan, tetapi tidak cukup
Jika kita ingin mendapatkan perspektif yang lebih baik mengenai bagaimana politik luar negeriIndonesia dapat menjadi jangkar untuk membantu Indonesia dalam menghadapi tantanganyang lebih berat di tahun-tahun berikutnya yang jelas keputusan luar negeri Indonesia dibuatdan dipengaruhi oleh faktor-faktor domestik dan internasional. Jika PLNRI yang diterjemahkanBung Hatta adalah ‘bagaikan mendayung di antara 2 karang’, maka Pak Banto mengatakanbahwa PLNRI di masa SBY adalah ‘mengarungi lautan bergelombang’, bahkan ‘menjembatani2 karang’. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai insiatif Indonesia untuk menjembatanipihak-pihak yang sedang bermasalah.Kemudian, terdapat aktivisme baru dalam PLNRI masa SBY. Ini dilihat pada: komitmenIndonesia dalam reformasi DK PBB, atau gagasan SBY untuk mengirim pasukan perdamaiandi Irak yang terdiri dari negara-negara Muslim (gagasan ini belum terlaksana hingga kini).Selain itu, terdapat ciri-ciri khas PLNRI di masa SBY, yaitu:
•terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain (Jepang, China,India, dll).
•terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia pada perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan di luar negeri.
•‘prakmatis kreatif’ dan ‘oportunis’, artinya Indonesia mencoba menjalim hubungandengan siapa saja yang bersedia membantu dan menguntungkan pihak Indonesia.
•TRUST
, yaitu: membangun kepercayaan terhadap dunia Internasional. Yakni: unity,harmony, security, leadership, prosperity.
Menjadikan TRUST sebagai sasaran berarti politik luar negeri Indonesia itu tegas,efektif, konsisten, tetapi fleksibel dan adaptif. Oleh sebab itu, Indonesia, dalam menjalankanpolitik luar negerinya membutuhkan kepercayaan dari publik domestik dan masyarakatinternasional. Jangkar yang lebih kuat terhadap politik luar negeri Indonesia dapat membangunkepercayaan yang membawanya kepada kemitraan yang ekstensif. Keputusan politik luar negeri harus dibuat berdasarkan prioritas dan berdasarkan perkiraan mengenai apa yang dapatdiberikan oleh mitra Indonesia untuk pembangunan Indonesia. Disinilah pentingnya sebuahkemitraan. Karena tantangan politik luar negeri Indonesia yang akan semakin keras di masadepan, maka politik luar negeri Indonesia harus dirancang sedemikian rupa sehingga iamerefleksikan kebutuhan-kebutuhan Indonesia sekarang maupun di masa depan.Bagi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sendiri, TRUST sesungguhnya adalah bagianpenting dari kepentingan nasional yang mencakup ruang domestik dan internasional.Karenanya, pemerintah Indonesia akan tetap memilih pendekatan diplomasi multilateral dalampelaksanaan politik luar negeri dan kerjasama internasional pada 2010 dan seterusnya.
Dalam perkembangan global, MPR secara tegas menggariskan adanya urutan prioritas dari pemikiranstrategis Indonesia, yaitu :
-Pelaksanaan polugri yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan disegala bidang (sekarang recovery);
-Meneruskan usaha-usaha pemantapan stabilitas dan kerjasama di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, khususnya lingkungan ASEAN sebagai corner stones dalam rangka mempertinggi tingkat ketahanan nasional untuk mencapai ketahanan regional;
-Meningkatkan peranan Indonesia di dunia Internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara bangsa-bangsa;
-Memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama ekonomi;
