[caption id="attachment_184187" align="aligncenter" width="425" caption="ilustrasi/admin(KOMPAS.com)"][/caption] Saya ingin sedikit membagi mengenai hasil seminar nasional mengkaji 1 dekade pelaksanaan desentralisasi berdasarkan money follows functions yang diadakan selasa (24/4) di Magister Administrasi Publik (MAP) UGM. Seminar ini bekerjasama dengan UNDP menghadirkan pembicara Budiman Sujadmiko, M.Phil (komisi II DPR RI), Dr. Ir. Budhi Santoso MA, (Direktur Otonomi Daerah, Bappenas), Dr. Made Suwandi, M.Soc.sc (Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri) dan perwakilan dari dirjen perimbangan keuangan Kemenkeu (seorang Profesor yang saya lupa namanya). Dan tak lupa pula keynote speech dari Prof. Amien Rais yang berpetuah bahwa desentralisasi ini harus dipertahankan dengan berbagai revisi. Tak terasa, desentralisasi alias otonomi daerah di Indonesia sudah berusia 1 dekade. Awalnya kebijakan ini memang terkesan dipaksakan sebagai jalan keluar dari rejim sentralistik totalitarian orde baru. Namun kenyataannya banyak yang menilai desentralisasi saat ini memang sudah kebablasan. Banyaknya raja-raja kecil di daerah yang seolah sewenang-wenang, bebas dan merdeka mengurus daerahnya sendiri padahal sesungguhnya mereka belumlah benar-benar disapih oleh pemerintah pusat. Dalam hal pemerintahan umum, pemerintah pusat memang berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional dan Internasional. Dan pemerintah propinsi berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas Provinsi (lintas Kab/Kota) dalam norma, standard, prosedur yang dibuat Pusat. Sementara Kabupaten atau Kota berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal dalam satu Kab/Kota, dalam norma, standard, prosedur yang dibuat Pusat. Lihatlah! Bagaimana daerah itu belum bisa disapih oleh pusat. Sementara itu, dalam hal politik, seperti pemaparan Budiman Sujadmiko, desentralisasi menjadi lahan baru bagi premanisme dan politik kotor. Banyak daerah telah mereorganisasi ekonomi-politiknya yang melampaui batas formal, kelemahan aturan digunakan untuk meningkatkan kekuasaan. Belum lagi kelompok oligarkis OrBa berhasil mereorganisasi dengan cara yang demokratis. Tidak sampai di situ, saat ini juga muncul fenomena Shadow State yaitu fenomena yang muncul ketika peranan negara melemah dan peranan tersebut digantikan oleh informal market ataupun strongman yang tidak hanya menjalankan peranan negara tetapi juga mempengaruhi, menguasai, ataupun mendominasi aspek-aspek formal ekonomi politik kita. Praktik nyata misalnya saja ketika saya ingin meng-gol-kan salah satu kandidat gubernur atau wakil gubernur maka dengan berbagai cara saya lakukan agar nanti ketika mereka berkuasa, terjadi pertukaran sumber daya finansial saya dengan sumber daya kekuasaan negara. Aha, kalian jangan berpikir macam-macam, saya tidak mungkin melakukan praktik shadow state ini.. hehe.. Selanjutnya, bagaimana dengan urusan keuangan antara pusat dan daerah? Desentralisasi Fiskal dalam bentuk transfer ke daerah memang meningkat dari tahun 2001-2011 dengan pertumbuhan 18% pertahun. Namun tren transfer hanya sekitar Jawa Sumatera. Namun, pemerintah pusat sebagai top manajer organisasi negara ini juga belum sepenuhnya rela melepas. Lihat saja, 70% APBN masih untuk pusat, daerah hanya mendapat 30% saja. Sementara porsi APBD 70% untuk biaya aparat dan hanya 30% untuk pelayanan publik itupun mungkin habis untuk urusan teknis pegawai pelaksana proyeknya. Jadi mungkin bagi masyarakat, desentralisasi belumlah menjadi kebijakan yang benar-benar berpihak, justru malah menguntungkan penguasa-penguasa di daerah, terlebih lagi menciptakan disparitas kesenjangan pembangunan antar daerah. Jika demikian, apa untungnya desentralisasi selama ini? Setidaknya meminimalisir kebijakan ala Solomon king melongok dari jendela, bung! Salam
