Partai Politik Berpecah Kongsi, Jokowi Pening Memilih Menteri

Langkah Prabowo merapat ke Megawati menciptakan kekacauan konfigurasi persekutuan partai-partai politik, tidak jelas lagi siapa kawan siapa lawan, masing-masing sedang mencari kawannya.

Pertemuan Anies Baswedan, Guburnur DKI Jakarta dan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem,  Hari Rabu 24 Juli di markas Partai Nasdem tak terduga dan mengejutkan publik. Peristiwa ini menarik dicermati karena secara bersamaan, bukan kebetulan,  ada pula pertemuan Megawati, Ketua Umum PDIP, dan Ketua Umum Gerindra, Prabowo di kediaman Megawati.  Apa bila peristiwa ini dikaitkan dengan saat ini Presiden Terpilih Jokowi sedang memilih nama menteri-menteri untuk kebinet pemerintahannya, maka terlihat benang merahnya.  

Salah satu karakter politik populis di Indonesia seperti Jokowi, adalah bagaimana kemampuan mengelola dan membagi kekuasaan, katakanlah kursi menteri, kadang dengan terpaksa mengorbankan nilai prinsip idealisme.  Jokowi ingin merangkul sebanyak-banyaknya  partai politik dengan memperlakukan pembagian kekuasaan   secara proporsional agar kabinetnya  mendapat legitimasi seluas-luasnya  dalam keterbatsan jumlah kursi menteri. Di sisi lain, golongan profesional, gender,  anak muda, kedaerahan dan sebagainya harus terakomodir juga. Komposisi dan kombinasi menteri-menteri semaksimal mungkin  memuaskan semua pihak untuk meminimalisir jumlah orang berkecil hati atau bahkan sakit hati.

Langkah Prabowo merapat ke Megawati menciptakan kekacauan konfigurasi koalisi partai pengusung Jokowi. Katakanlah seperti partai Nasdem, menghendaki perlakuan kepada rombongan pendatang baru Prabowo yang tadinya  rival tidak boleh diperlakukan sama, apalagi lebih diistimewakan.

Pernyataan Surya Paloh bahwa Anies Baswedan berpotensi didukung sebagai Capres 2024, sebenarnya ditujukan kepada PDIP, cara lain mengatakan kekecewaannya kepada PDIP dan Megawati.  Meskipun peluang mewujudkan pernyataan Surya Paloh tersebut sangat besar dan masuk akal, Pilpres 2024 yang masih jauh memberi kemungkinan berbelok arah ditengah jalan

Di lain sisi, meskipun disebut hak prerogatif Presiden, Jokowi tidak lepas bebas dengan PDIP, dalam hal ini kharisma Megawati.  Perbedaan pendapat tentang pembagian kekuasaan, katakanlah kursi menteri,  oleh Jokowi diserahkan kepada PDIP (Megawati)  untuk diselesaikan dengan partai-partai lainnya. Tampaknya Nasdem  dan PDIP tidak mencapai titik temu soal ini, dan Nasdem  mencoba mencari jalan lain dengan menggalang poros yang senasib di koalisi,  PDIP juga membuka diri pada pendekatan Prabowo.

Dapat dimaknai bahwa hari ini, sesunggunguhnya partai-partai politik tidak mengenal siapa kawan siapa lawan, semuanya sedang mencari kawan baru.  Proses mencari keseimbangan baru, persekutuan baru, dimulai lagi dari titik nol. Proses ini bersamaan dengan Presiden terpilih Jokowi menyepakati dan memilih menteri-menteri kabinetnya. Bila kebinet telah ditetapakan, artinya keseimbangan baru dan persekutuan baru telah terwujud.  

Sekarang nama-nama menteri  sudah disetorkan partai-partai politik kepada Presiden Jokowi,  jumlahnya  suka-suka dari partai politik,  Golkar  meyodorkan 5 nama, PPP  mengusulkan 15 nama, bahkan PKB mengajukan 20, sementara Nasdem dan PDIP walau tidak menyebut jumlah tapi menginginkan banyak juga. Sementara partai-partai yang kurang beruntung perolehan suaranya  seperti PSI, Hanura, Perindo, PKPI, dan  PBB, walau mengatakan tahu diri, tetap  juga mengharapkan ada kadernya dipilih Jokowi. Diluar partai itu semua, Jokowi secara pribadi tentu punya nama pilihan dari orang setianya.

Dengan masuknya rombongan Gerindra dalam gerbong koalisi Pemerintahan Jokowi maka  kursi menteri yang terbatas tersebut harus dibagi lagi kepada rombongan baru. Pada satu sisi, semua pihak menyatakan menyerahkannya kepada hak preorogatif Presiden, disisi lain "memaksa" Jokowi agar pengertian. Wajar kalau Presiden Jokowi pening, bagaimana cara membaginya secara adil, dalam pengertian adil menurut semua.