KETUA KPUD SUMBA BARAT DAYA JADI TERSANGKA PIDANA PILKADA - ADA APA DENGAN KEPUTUSAN MK

16 September 2013 20:52:54 Dibaca :

Pasca penghitungan ulang surat suara Pilkada Sumba Barat Daya (SBD) di Mapolres Sumba Barat, Sabtu (14/9) lalu, ketua KPUD Sumba Barat Daya, Yohanes Bili Kii ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu ditetapkan oleh Kapolres Sumba Barat AKBP Lilik Apriyanto. Lebih lanjut Kapolres menuturkan tidak tertutup kemungkinan semua anggota KPUD SBD bisa jadi tersangka  bergantung dari hasil penyidikan.

Penetapan tersangka atas komisioner KPUD ini berdasarkan temuan tindak pidana setelah dilakukan perhitungan ulang hasil Pilkada di dua Kecamatan yaitu Wewewa Tengah dan Wewewa Barat. Dalam perhitungan ulang ditemukan adanya penggelembungan surat suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) SBD dan menguntungkan pasangan paket MDT-DT. Berikut ini hasil rinci perhitungan ulang surat suara di dua kecamatan dimaksud:

Wewewa Tengah

No

Nama Paket

Hasil perhitungan KPU 10-8-2013

Hasil perhitungan ulang 15-9-2013

Selisih

1

Manis

565

1.068

503

2

Konco Ole Ate

3.339

3.856

517

3

MDT – DT

22.891

11.454

11.437

Wewewa Barat

No

Nama Paket

Hasil perhitungan KPU 10-8-2013

Hasil perhitungan ulang 15-9-2013

Selisih

1

Manis

563

640

77

2

Konco Ole Ate

2.941

3.270

329

3

MDT – DT

23.373

21.638

1.735

Berdasarkan hasil perhitungan ulang di dua kecamatan di atas, maka setelah menggabungkan seluruh perolehan suara setiap paket secara keseluruhan di Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut:

1. Paket MANIS : 10.97 + 580 = 10.759

2. KONCO OLE ATE : 79498 + 846 = 80.344

3. MDT – DT : 81543 – 13172 = 68.371.

Dengan demikian, selisih antara Paket Konco Ole Ate dengan MDT - DT yaitu 80.344 – 68371 = 11.973. Jadi kemenangan seharusnya ada pada paket Konco Ole Ate dengan selisih angka 11.973.

Setelah fakta perhitungan ulang ini terkuak dan ditetapkannya Ketua KPUD SBD sebagai tersangka tindak pidana pelanggaran Pilkada, maka demi tegaknya hukum yang berkeadilan, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang kita banggakan sebagai benteng demokrasi tingkat akhir, yang telah memenangkan pihak KPUD SBD dengan keputusan nomor 103/PHPU.D-XI/2013 atas perselisihan Hasil Pilkada di Sumba Barat Daya (SBD), NTT tahun 2013, serta  menguatkan keputusan KPUD SBD, bertanggal 10 Agustus 2013 dengan Berita Acara nomor: 41/BA/VII/2013) dan nomor 45/kpts/KPU-Kab.180.964761/2013 tentang penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati SBD tahun 2013, maka WAJIB HUKUMnya bagi MK untuk melakukan revisi atas kekeliruan fatal dalam penetapan keputusan dalam perkara sengketa Pilkada SBD antara Paket Konco Ole Ate dan KPUD SBD tersebut.

Bila hal itu tidak dilakukan oleh pihak MK, maka hal itu merupakan genderang kematian bagi sebuah keadilan hukum di republik yang katanya menjunjung tinggi supremasi Hukum. Setiap warga Negara akan selalu bertanya ada apa dibalik keputusan kontroversial yang dilakukan oleh sebuah lembaga terhormat dan terpercaya sekaliber Mahkamah Konstitusi. Mari kita tunggu langkah nyata yang diambil oleh pihak MK untuk mencermati kembali keputusannya.

Saverinus Kaka

/saverinus_kaka

Penulis adalah seorang lulusan dari Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta dengan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada tahun 1997. Setelah lulus, langsung mengajar di salah satu SMA swasta terkemuka di Jakarta. Pada tahun 2007 menjabat sebagai Kepala sekolah di SMA swasta terkemuka di Jakarta. Tahun 2013, menyelesaikan Program Magister Pendidikan dengan konsentrasi di bidang Pembelajaran Bahasa Inggris untuk para penutur Asing (Teaching of English for Speakers of Other Language/TESOL) di Universitas Pelita Harapan Jakarta. Kepala Sekolah di sebuah Sekolah Internasional di Surabaya sejak 2013
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

Siapa Yang Menilai Tulisan Ini ?