Hasil sementara Referandum Kurdistan di Irak yang digelar pada 25 September 2017, menunjukkan jumlah suara yang memilih "YA" untuk berpisah dari Irak mencapai 90 persen. Diperkirakan, setelah semua suara dihitung, persentasenya bisa mencapai 95 persen. Sementara tingkat partisipasi lebih dari 72 persen (sekitar 3.305.000 suara) dari total hampir 4 juta jiwa yang memiliki hak pilih.
Rencananya hasil final referandum akan diumumkan paling lama 72 jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) ditutup pada Senin sore, 25 September 2017. Pemungutan suara sempat ditunda selama satu jam di beberapa TPS akibat berjubelnya pemilih yang ingin memberikan suaranya.
Seperti diketahui, pemungutan suara berlansung di tiga provinsi yang dikuasai Kurdistan Regional Government (KRG), yaitu Erbil, Dahuk, Sulaimaniyah, dan beberapa wilayah yang masih disengketakan seperti beberapa daerah di Provinsi Kirkuk, dikontrol dikontrol oleh Peshmerga Kurdistan, daerah Sinjar yang terletak di sebelah barat Mosul, Daerah Ba'shiqah di sebelah timur Mosul, Daerah Tozkhormatu, Khaniqain dan beberapa kampung di provinsi Diyala.
Pada hari yang sama, ketika pemungutan suara masih berlangsung, Pemerintah Irak langsung melaksanakan keputusan Kabinet Kemanan Nasional yang intinya tidak akan mengakui Referandum ataupun hasilnya.
Pada Senin, 25 September 2017, pukul 16.30 waktu setempat, pemerintahan di Provinsi Kirkuk mengumumkan jam malam sekitar satu jam sebelum TPS ditutup. Sementara pasukan militer reguler Irak digelar di titik-titik utama dalam kota Kirkuk, dan melarang warganya untuk masuk atau keluar sejak jam malam berlaku efektif. Pemerintah Irak juga berkoordinasi dengan negara-negara lain (Turki dan Iran) yang berbatasan dengan wilayah Kurdistan untuk menghentikan kerjasama dengan KRG terkait check-point perbatasan, Bandara dan ekspor minyak.
Sebelumnya, Parlemen Irak telah mengeluarkan keputusan yang mengharuskan Pemimpin Tertinggi Militer Irak, dalam hal ini PM Haedar Abbadi, untuk segera menggelar pasukan  di semua wilayah yang dikuasai oleh KRG sejak tahun 2003.
Merespon keputusan Pemerintah Irak, Kepala Pemerintahan KRG, Negerfan Barazani mengatakan, keputusan-keputusan Pemerintah Irak terhadap Referandum Kurdistan adalah ibarat pemberlakuan sanksi koletif terhadap semua bangsa Kurdistan.
Sebelumnya, Iran sudah lebih dulu menutup ruang udaranya untuk semua penerbangan dari dan ke wilayah KRG. Sementara Turki menilai Referandum Kurdistan terkait langsung dengan keamanan nasional Turki. Masing-masing Turki dan Iran juga telah menggelar latihan militer di dekat perbatasan Kurdistan.
Meskipun demikian, hasil final Referandum Kurdistan menyisakan beberapa hal yang boleh jadi akan memicu ketegangan baru di Irak, dan Timur Tengah secara umum, karena sejumlah alasan sebagai berikut:
Pertama, Referandum Kurdistan miskin dukungan internasional. Sebab Amerika Serikat, Inggris, China, Rusia dan PBB telah menegaskan dukungannya terhadap kesatuan dan integritas wilayah Irak, yang berarti menolak kemerdekaan Kurdistan.
Kedua, salah satu wilayah yang paling mungkin menjadi lokasi terjadinya kontak senjata antara pasukan Irak dan Peshmerga Kurdistan adalah wilayah yang masih disengketakan, terutama di wilayah Provinsi Kirkuk. Dan hampir pasti, begitu kontak senjata terjadi di Provinsi Kirkuk, akan dengan mudah menyebar ke wilayah Kurdistan lainnya.