Pilkada, Bukan Gubernurnya yang Penting. Tapi Sikap Kita

Siapapun gubernurnya, siapapun yang menang pada Pilkada serentak ini, nyatanya tidak akan mampu merubah apa yang sudah ada. Terlebih jika menyangkut masalah sifat atau kebiasaan. Karena yang menjadi permasalahan bukanlah siapa yang akan memimpin. Tapi bagaimana masyarakat menyikapi pemimpinnya.

Setiap pasangan calon gubernur di satu daerah saling berlomba- lomba memenangkan hati masyarakat agar terpilih menjadi pemimpin didaerah itu. Tidak jarang ‘manuver- manuver’ dilakukan agar pasangan calon gubernur lain kurang dipercaya oleh masyarakat. Mulai dari membuat janji- janji program yang tidak rasional, mendekatkan diri kepada tokoh masyarakat, ataupun lain halnya. Namun siapa sangka bahwa meskipun terpilih, meskipun janji- janji tersebut ditepati, tetap saja masyarakat adalah pihak yang menentukan segalanya. Ini bukanlah tentang dasar dari azas Demokrasi dimana ‘suara rakyat adalah suara Tuhan’. Tapi ini adalah tentang bagaimana masyarakat menentukan keberhasilan setiap program yang digulirkan.

Satu hal yang kita sama- sama setujui dari Pilkada serentak ini adalah bahwa masing- masing pasangan calon dari daerah manapun pasti menjanjikan kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan kebahagiaan masyarakat. Untuk itulah mereka membuat program- program yang ‘menurut mereka’ akan berhasil mencapai hal- hal diatas. Namun tetap saja, sikap masyarakat adalah hal utama yang harus diperhatikan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kedisiplinan adalah hal yang kurang terlihat di masyarkat kita. Membuang sampah di tempat dimana dilarang buang sampah, parkir kendaraan di tempat dilarang parkir, bahkan enggan mengantri dengan alasan kebutuhannya jauh lebih penting dibanding kebutuhan orang lain. Dan berbicara siapa pemenang saat pilkada nanti sama dengan berbicara batang pada sebuah pohon. Padahal pohon tergantung dari akar. Akar yang baik akan menghasilkan pohon yang baik sedangkan akar yang buruk akan menghasilkan pohon yang buruk. Akar itulah sikap masyarakat.

Hal ini sudah berlangsung sejak lama dan mungkin sudah menjadi kebiasaan tersendiri bagi masing- masing dari kita untuk tidak disiplin. Seperti misalnya saat berada di jalan raya. Pemerintah sudah membuat peraturan lalu lintas dilengkapi dengan marka jalan yang jelas termasuk lampu lalu lintas yang berfungsi dengan baik. Tapi tetap saja ada orang yang melanggar itu semua hanya karena ‘terburu- buru’. Padahal apa bedanya waktu lima menit antara menunggu lampu hijau menyala dengan menerobos lampu merah?

Intinya adalah masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang dapat mendidik. Karena dengan masyarakat yang terdidik dan mengerti apa itu peraturan sudah pasti program apapun yang digulirkan oleh pemimpin siapapun dan dimanapun, pasti akan berjalan dengan baik. Namun masyarakat disini bukan hanya masyarakat sipil saja. Tapi juga seluruh masyarakat termasuk mereka yang bekerja pada lembaga pemerintahan. Berapa banyak pegawai yang bekerja dilembaga pemerintahan yang justeru menjadi contoh bagi masyarkat sipil untuk berbuat yang ‘tidak pantas?’

Mari kita berhenti melangkah untuk ‘protes’ hasil pilkada sejenak. Mari kita renungkan bahwa siapapun pemimpinnya kelak, hasilkan akan sama saja jika masing- masing dari kita tidak menyadari potensi apa yang kita miliki. Baik potensi dalam membangun daerah ataupun potensi yang bersifat menggagalkan program pemerintah. Karena, sekali lagi, membangun daerah bukanlah tugas pemerintah. 

Tapi tugas masing- masing dari kita. Sama seperti keamanan di kampung. Apakah keamanan itu semata- mata tugas pak RT atau security? Tidak. Mereka hanyalah sosok dari penanggung jawab. Kemanan sepenuhnya adalah tanggung jawab seluruh penghuni kampung. Itulah kenapa ada jadwal pos ronda. Keamanan tidak bisa tercipta jika yang menjaga hanya dua atau tiga orang. Kemanan hanya bisa tercipta jika kita semua terlibat. Sama juga halnya dengan kesejahteraan, keadilan, ketertiban, dan hal- hal yang lainnya. Jadi, masihkah kita meributkan siapa yang seharusnya menang?