Jalan Samurai PLN dari Jokowi

PLN Harus Jadi Perusahaan Listrik Terkuat Kelas Dunia, Bukan Permainan Mafia, Calo dan Politisi.

Paradigma PLN menjadi perusahaan listrik terkuat di Asia, bukan omong kosong bila Presiden Jokowi mampu meletakkan landasan Perusahaan Listrik dan diarahkan menjadi perusahaan yang selain juga menjadi BUMN terbesar, juga menjadi perusahaan listrik yang mampu melayani rakyat dengan maksimal, menjadi perusahaan profesional bukan perusahaan yang dijadikan 'bancakan proyek'. 

Masa depan dunia adalah di energi, sektor listrik luar biasa. Ada tiga negara yang sudah siap dalam ekspansi modal listrik dan memenuhi kebutuhan listrik dunia. Perancis, RRC dan Jepang. Mereka semua menggunakan strategi membangun "pembangkit" sendiri dengan kekuatan sendiri, bukan memberikan pada pihak yang tidak jelas. Dalam sistem kelistrikan ada tiga sektor penanganan: 

1. Pembangkitan
2. Transmisi 
3. Distribusi

Yang menjadi kendala sekarang adalah "Pembangkit Listrik dan Sumber BBM penggerak pembangkit listrik", kehancuran PLN di masa lalu karena PLN tidak berdaulat dalam melakukan "pembangunan pembangkitan", semua diserahkan pada swasta, cilakanya PLN adalah perusahaan negara yang rentan oleh permainan-permainan tender, pembangkitan listrik sama sekali tidak dikuasai oleh internal PLN, banyak alasan namun pengawasan yang kendor membuat Tender PLN hanya jadi pasar gelap surat izin, surat izin dijualbeli bahkan sudah seperti Bursa Saham, hal yang amat mirip dengan permainan quota tekstil di masa lampau, semua makelar menaikkan harga, bersaing dalam bid/offer tapi kemudian proyek berujung mangkrak, negara dan PLN ditipu habis-habisan. 

Banyaknya Pembangkit yang mangkrak menunjukkan ada proses yang tidak beres dalam persoalan tender, selain itu satu-satunya jalan bila PLN ingin jadi Perusahaan kelas dunia, platform untuk menguasai PLN jadi kelas dunia sangat mudah. Pertama, PLN Berdaulat atas eksekusi Pembangkit. Dua, PLN Berdaulat atas sumber daya BBM penggerak energi Pembangkit Listrik, sektor BBM PLN adalah sektor yang paling banyak dijadikan permainan para mafia, selama ini jajaran direksi PLN di masa lalu juga tidak berdaulat untuk mengakses sektor BBM yang menggerakkan pembangkit listrik. 

Presiden Jokowi sebenarnya marah besar ketika keliling mengunjungi banyak pembangkit listrik yang mangkrak, "ada kekeliruan dalam eksekusi dan nggak ada transparansi dalam eksekusi pembangunan pembangkit". Presiden Jokowi yang memang berpengalaman sebagai pengusaha instingnya bergerak, di satu sisi ia memang bersikeras agar proyek 35.000 Megawatt selesai, di satu sisi ia juga harus menertibkan tubuh PLN. Di sinilah tugas besar itu dilakukan direksi PLN dibawah Sofjan Basir, apakah Sofjan Basir mampu menjawab itu? apa yang ia harus lakukan dengan latar belakang Perbankan. 

Persoalan PLN sebenarnya bukan persoalan teknis, tapi persoalan berantakannya manajemen dan penentuan kepastian tender, dalam hal ini biasanya orang Perbankan memang lebih jago, karena ada kemampuan "menghitung kelayakan" tender, selain itu persoalan restrukturisasi korporasi PLN, dari perusahaan "malas" menjadi "perusahaan yang mampu menjawab tantangan jaman sebagai Perusahaan Listrik Kelas Dunia". Inilah kenapa Presiden memilih Sofyan Basir dalam soal Direksi PLN. 

Bahkan setelah keliling melihat Pembangkit Listrik, PLN mendapat tanggung jawab besar untuk menyelesaikan pembangkit pembangkit listrik yang mangkrak di masa lalu, melakukan transparansi tender, ngebut untuk memenuhi target 35.000 megawatt dan restrukturisasi Perusahaan, setelah adanya desakan dari RI-2 dan kelompok JK seperti Sudirman Said dan Sofyan Djalil, justru Presiden Jokowi berpihak di Sofyan Basir dan PLN. Ini artinya Perusahaan Listrik Negara harus jadi perusahaan kelas dunia, mimpi Jokowi itu yang jadi pegangan bagaimana melihat PLN ke depan. 

Untuk melihat perubahan besar PLN kita harus melihat dari Problematika Listrik Mangkrak: dimana berita dari Detik ini menggambarkan kondisi berantakannya disiplin eksekusi proyek di masa lalu: 

Dalam rapat di Istana pada akhir Juni lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyoroti adanya 34 pembangkit listrik yang mangkrak hampir 10 tahun, tak jelas kelanjutan pembangunannya. Sebanyak 34 pembangkit berkapasitas 2.500 MW yang mangrak, merupakan sisa dari Fast Tracking Project (FTP) I yang dilaksanakan tahun 2005-2010. Ini akibat banting-bantingan harga saat lelang proyek pembangkit FTP dulu. Kontraktor memenangkan lelang karena menawar harga paling murah, dan ternyata abal-abal. Pembangunan pembangkit tak pernah diselesaikan, kalau pun selesai kualitasnya buruk sekali. (Sumber Detik.com : Ada 34 Perusahaan Pembangkit Listrik Mangkrak )

Mangkraknya PLN, byarpetnya banyak daerah, permainan para makelar, kekacauan manajemen perusahaan PLN dalam mengatasi problematika harus dilakukan perubahan yang paling mendasar, ini menyangkut Paradigma.