Pembangunan Infrastruktur di Papua

23 September 2016 23:44:32 Diperbarui: 24 September 2016 08:38:35 Dibaca : Komentar : Nilai :

PAPUA,salah satu wilayah yang terletak di penghujung timur Indonesia . Wilayah yang dahulunya disebut Irian Jaya ini merupakan wilayah terluas di Indonesia . Jika dilihat dari karakteristik budaya, mata pencaharian , dan pola kehidupannya, penduduk asli Papua terbagi menjadi penduduk pedalaman atau pegunungan dan penduduk dataran rendah atau pesisir. 

Penduduk yang masih mayoritas primitif ini sangat sulit untuk menyerap perkembangan-perkembangan yang ada. Agama dan kepercayaan yang kental dari nenek moyang merka jadikan patokan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari . 

Opsi pembanguan infrastruktur di Papua sudah lama terdengar. Namun, sekarang opsi ini kembali menghantui. Menjalankannya ternyata tidak semudah yang kita bayangkan . Hambatan-hambatan yang menghadangi sehingga memperlamban jalannya pembangunan . Dan parahnya sekarang ini Belanda secara terbuka berbicara tentang keadaan yang ada di Papua. 

Pembangunan tentang Papua ini dibahas dalam seminar akademis di University of Groningen Belanda , bekerjasama dengan Universitas Gadjah mada Yogyakarta, selasa (20/09). Mereka mengukur pemekaran yang terjadi di wilayah ini dan dampak pembangunan infrastruktur oleh pemerintah indonesia. Dalam mahasiswa University of Groningen menyatakan belum adanya kolerasi positif antara pemekaran wilayah dengan pembangunan yang mereka ukur dari persentase jumlah kemiskinan dan sumberdaya manusianya. 

Tol laut,jalan trans-papua, pelabuhan-pelabuhan, bahkan kereta api yang menghubungkan kawasan industri tambang , kayu dan perkebunan menjadi agenda utamanya. Analisis tentang kolonialitas pembangunan ini mengungkap sisi gelap pembangunan. Alih-alih akan memperbaiki sumber daya manusia, kemakmuran serta kesejahteraan rakyat di dalamnya . Bukan perbaikan tapi malah kerusakan yang mereka dapatkan . Dengan memakai kerangka analisa marxis , para agen pembangunan bercampur aduk dengan kehendak berkuasa, kehendak untuk menguasai, kehendak untuk mengatur , dan kehendak untuk menjalankan apa yang diinginkan oleh kelompok yang lebih dominan . Akibatnya pembangunan ini berakhir dengan dominasi ,marginalitas dan kekerasan dalam segala bentuk . 

Setiap ada pembangunan di wilayah Papua , diklaim untuk menyejahterakan rakyat di dalamnya, namun realnya dari tahun ke tahun Papua tetap jafi provinsi termiskin . Jika pemerintah benar-benar mengerti pendekatan sosial , pembangunan seperti ini bukanlah solusi terbaik untuk memperbaiki, melainkan memperparah persoalan. 

Refrensi :

http://m.news.viva.co.id/news/read/825425-pembangunan-di-papua-jangan-bikin-warganya-terpinggirkan 

 

Nama   : RAHMA DESTIYATI 

NIM      :  07041181621037

PRODI  : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

KELAS  : A / SISTEM POLITIK INDONESIA  / UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

PEMBIMBING : Nur AslamiahSupli,BIAM.,M.Sc

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.
Featured Article