Bank Dunia: PKH Efektif Atasi Kemiskinan di Berbagai Negara

Jakarta (9/8/2017) - Bank Dunia menilai Program Keluarga Harapan (PKH) sangat efektif untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Margareth Grosh selaku Senior Advisor, Social Protection and Jobs World Bank menegaskan banyak negara yang telah menerapkan PKH atau yang lebih dikenal dengan sebutan Conditional Cash Transfer (CCT) sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Mereka yang telah menerapkan CCT antara lain Mexico, Brazil, Filipina.

"CCT yang diterapkan disejumlah negera tersebut telah terbukti berhasil menekan angka kemiskian disana. Oleh karena itu, kami menilai langkah yang diambil pemerintah Indonesia sangatlah tepat dengan menjadikan PKH sebagai andalan dalam menekan angka kemiskian karena dalam program ini masyarakat tidak hanya diberikan bantuan semata akan tetapi juga diedukasi untuk bisa mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan," tegas Margareth saat Workshop Program for Results (P4R) PKH dan Technical Asisstance World Bank, di Kemensos, Selasa (8/8).

Margareth saat menyampaikan penjelasannya

Margareth menambahkan program yang telah dijalankan pemerintah indonesia sejak tahun 2007 tersebut harus diperluas jangkauannya dengan menambah jumlah keluarga pemerima.

Ditempat yang sama, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat menegaskan, besarnya manfaat PKH ini menyebabkan pemerintah menambah jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 6 juta menjadi 10 juta pada tahun 2018. "Kami optimis bahwa target ini akan tercapai,  oleh karena itu kami berharap dukungan kepada semua pihak untuk dapat mengimplementasikannya,  ucap Harry.

Meski melakukan penambahan jumlah KPM, dikatakan Harry Hikmat pemerintah terus melakukan evaluasi kepada KPM agar PKH bisa tepat sasaran. Untuk itu, pendampingan yang ketat sangat diperlukan. Keluarga penerima manfaat tidak hanya diberikan bantuan secara cuma-cuma tetapi juga diberikan pendampingan dan motivasi untuk bisa hidup mandiri dan keluar dari masalah kemiskinan. "Mereka diberikan pendampingan dan edukasi untuk bisa mandiri," jelas Harry.

Harry bersama sekjen dan direktur jamsoskel

Edukasi yang diberikan kepada KPM tersebut diwujudkan dengan mengubah sistem pencairan dari tunai menjadi non tunai. Harry menambahkan, untuk mewujudkan hal itu pemerintah menggandeng himpunan bank negara atau Himbara sejak tahun 2016. Sistem baru ini memungkinkan pemerintah melakukan integrasi PKH dengan bansos lainnya. 

"Dengan era baru penyaluran bantuan sosial non-tunai ini menjadi peluang berintegrasinya berbagai bantuan sosial baik berupa barang seperti Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Beras Sejahtera (RASTRA) maupun uang seperti PKH yang terdapat dalam satu kartu yang disebut dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)," tambah Harry. (KAS/JSK)