HIGHLIGHT

Pembukaan dan Penutupan PON XVIII: Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Pejabat

19 September 2012 03:10:33 Dibaca :

Perhelatan PON XVIII di Riau akan segera berakhir dengan acara penutupan yang direncanakan akan dilaksanakan pada 20 September dimana Wakil Presiden Boediono akan menutup secara langsung.

Usai sudah pesta yang menghabiskan dana triliunan lebih ini yang diambil dari dana APBN dan juga APBD Riau. Acara yang menggunakan dana rakyat ini pun selesai.

Namun sayang, Pesta Olahraga Nasional ini tidak seluruh menjadi pesta rakyat. Sebab tidak semua kegiatan bisa dilihat secara gratis. Warga harus mengeluarkan isi koceknya agar bisa menyaksikan beberapa kegiatan pada PON ini.

Penyisihan cabang olahraga sepakbola yang digelar di Stadion Tuanku Tambusai, Bangkinang, Kampar menjadi salah satu contohnya. Panitia memberlakukan tiket masuk yang harganya berkisar Rp 15 ribu.

Panitia pelaksana pertandingan penyisihan sepakbola yang Bangkinang tersebut belajar dari PB PON yang memberlakukan tiket masuk saat acara pembukaan PON pada tanggal 11 yang dihadiri Presiden SBY. Acara pembukaan PON dilaksanakan di Stadion Utama Riau.

Harga tiket pada acara pembukaan ini bervariasi. Harganya mulai dari Rp 100 ribu, Rp 250 ribu, Rp 500 ribu, Rp 1 juta dan Rp 2 juta.

Pada acara pembukaan ini, panitia hanya mencetak 15 ribu tiket untuk masyarakat sebab sisa bangku yang ada di Stadion Utama Riau di isi para tamu kehormatan yang tak lain para pejabat di negeri ini.

Hasilnya, saat acara pembukaan bangku banyak yang kosong. Terlebih tribun yang berada di depan VVIP, dimana presiden dan rombongan duduk. Tribun timur dan barat juga demikian.

Setelah acara pembukaan berjalan satu jam, kebijakan pun diambil. Masuk ke dalam stadion pun digratiskan. Hasilnya, stadion mulai tampak penuh walau masih terlihat ada bangku yang kosong.

Ternyata acara pembukaan tersebut tidak menjadi bahan evaluasi panitia PB PON dalam menerapkan tiket masuk. Tiket masuk tetap diberlakukan saat acara penutupan nanti. Hanya saja, pada acara penutupan ini harga tiket lebih murah yakni berkisar Rp. 50 ribu - Rp 200 ribu.

Dengan kehadiran beberapa artis semisal Ari Larso dan lainnya, masyarakat umum diharapkan datang. Sama halnya dengan acara pembukaan, segudang artis yang datang seperti Ungun Band, Judika dan Rossa tak begitu kuat untuk memikat masyarakat dikarenakan tiket masuk ini.

Sungguh ironis memang. Pesta yang didanai uang rakyat tak bisa dinikmati seluruhnya oleh masyarakat umum. Hanya pejabatlah yang bisa menikmatinya.

Alasan penerapan tiket masuk hanya dibuat - buat saja. Tidak ada hal yang sangat mendasar sehingga masyarakat umum harus membeli tiket agar bisa menonton acara pembukaan dan penutupan.

Alasan keamanan Presiden dan wakil Presiden yang dikedepankan tak bisa diterima. Sebab, diseluruh pintu masuk stadion, pihak kepolisian dan TNI disiagakan. Kedua aparat negara inilah yang memeriksa setiap orang yang masuk.

Di pintu masuk VVIP, tidak ada boleh masuk kecuali tamu istimewa yang membawa undangan. Penjagaan ketat pun dilakukan oleh Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres).

Bukan itu saja. Di dalam stadion pun pengamanan sangat ketat. Di tempat - tempat yang startegis, sniper disiagakan. Dengan senjata lengkap, para sniper mengawasi gedung.

Tentara dengan pakaian dinas juga disebar di dalam stadion sehingga bisa memperhatikan keadaan stadion secara seksama. Belum lagi petugas keamanan yang berpakaian sipil.

Ketatnya pengamanan di dalam stadion membuat orang berpikir beribu kali untuk membuat kerusuhan. Apalagi di pintu masuk, pintu masuk yang dijaga pihak kepolisian dan tentara sudah bisa meminimalisir pihak - pihak yang ingin membuat kerusuhan.

Melihat pengamanan yang ekstra baik didalam dan diluar stadion, sangat tidak masuk akal rasanya bila alasan demi keamanan dikedepankan PB PON sehingga memberlakukan tiket masuk.

Alasan takut over kapasitas juga tak bisa diterima. Bukan berarti karena takut over kapasistas, PB PON memberlakukan tiket masuk, yang secara langsung membebankan masyarakat.

Ketakutan over kapasitas sangat bisa diatasi. Panitia sudah bisa memetakan berapa kuota masyarakat umum dan panitia juga harus menentukan barisan tempat duduk mana saja yang akan ditempati masyarakat umum. Pintu masuk untuk masyarakat umum pun tertentu saja.

Bila ini sudah dilakukan, secara kasat mata, petugas yang didalam sudah bisa melihat apakah kursi untuk masyarakat umum sudah penuh atau belum. Bila sudah penuh, maka pintu masuk untuk maysrakat umum bisa langsung ditutup.

Bagaimana yang tidak tertampung? Nah, disinilah panitia harus menyiapkan layar lebar di pinggiran stadion yang menyiarkan acara di dalam stadion. Tenda pun harus disediakan panitia.

Disinilah para pejabat menunjukkan perannya sebagai pelayan rakyat. Bukan hanya melayani pejabat yang lebih tinggi. Namun ini tidak terjadi pada PON ini.

Sistem demokrasi yang dianut negara kita pun tak berjalan dengan semetisnya. Konsep dasar demokrasi yakni dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat telah berubah menjadi "Dari Rakyat Oleh Rakyat dan Untuk Pejabat."

Akan semakin miris bila mengingat kasus korupsi yang terjadi dalam perjalanan pelaksanaan persiapan PON ini. Kasus korupsi sendiri sudah terbukti dimana dua terdakwa sudah divonis pengadilan dan saat ini sedang menjalani hukuman di penjara. Sekali lagi pelaksanaan PON ini berkonsep "Dari Rakyat Oleh Rakyat dan Untuk Pejabat."

Palti Siahaan

/palti

hidup tak akan indah bila tiada tantangan..
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

Siapa Yang Menilai Tulisan Ini ?