Krisis Petani di Negeri Agraris (1)

20 Oktober 2016 00:52:47 Diperbarui: 20 Oktober 2016 00:58:59 Dibaca : Komentar : Nilai :

Tanggal 16 Oktober tahun ini, Boyolali Jawa Tengah terpilih menjadi lokasi penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-36. Keanekaragaman pangan yang tumbuh di wilayah Boyolali menjadi pertimbangan terpilihnya Boyolali sebagai tuan rumah di HPS 2016, sehingga menjadi bukti adanya diversifikasi pangan yang bisa dikembangkan untuk menopang kedaulatan pangan [1].

Kementerian Pertanian (Kementan) merupakan koordinator pelaksanaan HPS sebagai focal point Food and Agriculture Organization (FAO). Kementerian pelaksana HPS lainnya di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tema HPS Internasional adalah Climate is Changing, Food Agriculture Must Too.Sementara tema HPS Nasional adalah Membangun Kedaulatan Pangan Berkelanjutan Mengantisipasi Era Perubahan Iklim. Maksud berdaulat pangan yakni tidak hanya dari beras atau nasi namun juga dari sumber karbohidrat lainnya yang khas nusantara bercita rasa tinggi [1].

Belum lama berselang, juga diperingati Hari Tani Nasional (HTN), 24 September lalu. Namun ironis diketahui, di sejumlah daerah, seperti Sulawesi Selatan [3], Sumatra Barat [4] dan Jawa Barat [5], berkembang semacam fenomena bahwa petani dan lahan pertanian mulai berkurang. Ditambah, adanya cara pandang dari kaum muda yang enggan jadi petani, dengan alasan malu [5, 6]. Tak ayal, banyak pihak yang menyayangkan hal ini. Diantara yang gundah adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar, yang juga politisi PDIP ini, mengaku prihatin karena pada zaman sekarang hanya sedikit generasi muda yang berkeinginan menjadi petani. Sebagian besar mereka, terutama para pelajar dan mahasiswa, justru banyak yang ingin menjadi pengusaha [2].

Serupa dengan Ganjar, ketua Gerakan Kebangkitan Petani (Gerbang Tani) Sulawesi Selatan (Sulsel), Mujahid Akmal dalam diskusi peringatan Hari Tani 2016 bersama sejumlah petani dan aktivis pertanian berbagai daerah, mengutarakan dalam 10 tahun terakhir, terjadi penyusutan jumlah petani dan lahan sebanyak 15-20 persen di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Data yang dimiliki Gerbang Tani Sulsel, jumlah petani di Sulsel sebanyak 1,2 juta pada tahun 2003 namun kini di tahun 2016 sebanyak 900.000 petani saja. Itu pun didominasi oleh petani usia lanjut, yakni petani yang telah berusia lanjut, usia 50 tahun-70 tahun. Belum lagi lahan produktif pertanian semisal areal sawah, berubah menjadi kawasan perumahan [3].

Jadi, bagaimana mensinergikan momen HPS dan HTN dengan status negeri kita sebagai negeri agraris? Menilik misinya, peringatan HPS dan HTN tentu berekspektasi besar untuk tetap menjaga Indonesia agar tidak terjerumus menjadi negeri darurat impor. Namun apa daya, masyarakat petani tengah mengalami krisis identitas. Petani, juga nelayan, selama ini masih menjadi golongan masyarakat bawah. Yang lebih miris, para pemuda di abad milenium ini banyak yang malu berprofesi sebagai petani. Ini pun menjadi urgen untuk menguatkan peran strategis sektor pertanian yang mencakup petani sebagai pelaku lapang sektor pertanian. Agar profesi petani bukan sebatas gengsi atau tidak gengsi. Inilah saatnya berubaha. Bahwa pertanian dan petani berperan vital dalam mengiringi visi futuristik kemandirian pangan suatu negeri agraris.

Pertanian, Sumber Ekonomi Primer

Berdasarkan konsep politik ekonomi dan kesejahteraan sebuah negara, pertanian dipandang sebagai salah satu sumber ekonomi primer, disamping perindustrian, perdagangan dan tenaga manusia (jasa) [7]. Pada RPJMN tahap ketiga (2015-2019), sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional.  Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca [8].

Dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional semakin nyata.  Selama periode 2010-2014, rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mencapai 10,26% dengan pertumbuhan sekitar 3,90%.  Sub-sektor perkebunan merupakan kontributor terbesar terhadap PDB sektor pertanian. Pada periode yang sama, sektor pertanian menyerap angkatan kerja terbesar walaupun ada kecenderungan menurun. Pada  tahun 2014 sektor pertanian menyerap sekitar 35,76 juta atau sekitar 30,2% dari total tenaga kerja [8].

Investasi di sektor pertanian primer baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,2% dan 18,6% per tahun. Rasio ekspor-impor pertanian Indonesia sekitar 10 berbanding 4, dengan laju pertumbuhan ekspor mencapai 7,4 % dan pertumbuhan impor 13,1% per tahun. Neraca perdagangan tumbuh positif dengan laju 4,2% per tahun. Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat sangat pesat. Walaupun sempat menurun pada tahun 2013, namun NTP melonjak dari sebesar 101,78 pada tahun 2010 menjadi 106,52 pada tahun 2014 [8].

Tingkat pendapatan petani untuk pertanian dalam arti luas maupun pertanian sempit menunjukkan peningkatan yang diindikasikan oleh pertumbuhan yang positif masing-masing sebesar 5,64 dan 6,20%/tahun selama kurun waktu 2010–2014. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di perdesaan yang sebagian besar bergerak di sektor pertanian menurun dengan laju sebesar -3,69%/tahun atau menurun dari sekitar 19,93 juta pada tahun 2010 menjadi 17,14 juta pada tahun 2014 [8].

Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) akan mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (Agriculture for Development) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata). Memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur [8].

NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani [8].

Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP 2015-2045, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah (1) Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi  gula dan daging , (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, (5) peningkatan pendapatan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik [8].

Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) penguatan kelembagaan petani, (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan, (6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian [8].

Kondisi Umum Pembangunan Pertanian Tahun 2010-2014

Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian dalam arti sempit (di luar perikanan dan kehutanan) pada tahun 2014, yaitu sekitar 879,23 triliun rupiah atau 10,26 % dari PDB nasional yang besarnya 8.568,12 triliun rupiah (berdasarkan harga konstan tahun 2010). Selama periode 2010-2014, pertumbuhan PDB pertanian sempit tersebut berkisar antara 3,47 hingga 4,58 % dengan rata-rata sekitar 3,90 %, pada saat yang sama PDB nasional tumbuh sekitar 5,70 %. Dengan adanya ketimpangan pertumbuhan tersebut, maka kontribusi pertanian semakin menurun dari 10,99 % di tahun 2010 menjadi 10,26 % dari total PDB nasional di tahun 2014 [8].

Secara keseluruhan neraca perdagangan sektor pertanian masih berada pada posisi surplus.  Hal ini karena sumbangan surplus neraca perdagangan sub-sektor perkebunan yang relatif besar, sementara sub-sektor lainnya cenderung pada posisi defisit.  Laju pertumbuhan ekspor selama periode 2010-2014 sebesar 7,4%/tahun, sementara laju pertumbuhan impor lebih tinggi yaitu sekitar 13,1%/tahun, walaupun demikian secara rata-rata pertumbuhan neraca perdagangan masih tumbuh positif dengan laju 4,2%/tahun [8].

Bila ditelaah berdasarkan subsektor, maka kondisi perdagangan komoditas tanaman pangan Indonesia dalam posisi defisit atau dengan kata lain bahwa Indonesia menjadi negara net importer. Komoditas pangan yang menyumbang impor terbesar adalah gandum, kedelai diikuti oleh jagung dan beras. Neraca perdagangan produk hortikultura juga masih mengalami defisit. Kondisi defisit neraca perdagangan hortikultura terutama terjadi pada kelompok komoditas buah dan sayur [8].

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), dimana It menunjukkan fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani sementara Ib mencerminkan harga barang-barang yang dikonsumsi petani termasuk barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. NTP digunakan untuk mengukur daya tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumahtangga [8].

Umumnya, NTP digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani. Namun demikian, sebagai alat ukur kesejahteraan petani, penggunaan asumsi tingkat produksi yang tetap dinilai kurang relevan, karena kuantitas tetap berarti NTP tidak mengakomodasi kemajuan produktivitas pertanian, kemajuan teknologi dan pembangunan. Karena itu NTP cukup diposisikan sebagai alat ukur untuk menghitung daya beli penerimaan petani terhadap pengeluaran petani. Dengan kata lain, bahwa NTP bukan mutlak sebagai ukuran kesejahteraan petani karena walaupun indeks harga yang diterima petani meningkat dengan berbagai kebijakan perlindungan harga yang dilakukan Kementerian Pertanian, namun belum tentu NTP meningkat, karena masih tergantung dengan indeks harga yang dibayar petani [8].

Kesejahteraan petani merupakan sasaran akhir yang akan dicapai dari pembangunan pertanian.  Hal ini didasarkan pada fakta bahwa petani merupakan pelaku utama dalam pembangunan pertanian, sudah seharusnya mendapatkan hak yang sepadan dengan curahan waktu, tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk bekerja di bidang pertanian. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam membangun pertanian merupakan sarana atau instrumen bagi para pengambil kebijakan di bidang pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Tingkat kesejahteraan petani diukur dari: (1) pendapatan per kapita; (2) tingkat kemiskinan dan (3) tingkat kerawanan pangan rumah tangga pertanian [8].

Tingkat kemiskinan di pertanian didekati dengan menggunakan data jumlah dan persentase penduduk miskin di desa.  Jumlah penduduk miskin di desa umumnya lebih banyak dengan persentase yang lebih besar dibandingkan di kota. Pada periode 2010-2014, jumlah penduduk miskin di perdesaan atau pada sektor pertanian menurun dengan laju sebesar -3,69 %/tahun atau menurun dari sekitar 19,93 juta pada tahun 2010 menjadi 17,14 juta pada tahun 2014. Karena sebagian besar penduduk perdesaan bermata pencaharian di sektor pertanian, maka dapat dimaknai bahwa tingkat kemiskinan di sektor pertanian kondisinya lebih banyak dibanding di sektor lainnya [8].

Nindira Aryudhani

/nindiraaryudhani

Media Center @ Kantor DPP Muslimah HTI
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.
LABEL ekonomi
Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana

Featured Article