Mahasiswa Islam Tolak Makar

Tahukah anda ada hal yang menarik dari people power. People power dicetuskan pertama kali oleh Amien Rais pada 31 Maret yang lalu demi upayanya menggalang massa menolak hasil KPU atau delegitimasi KPU. 

Mantan Ketua MPR itu mengatakan tidak akan membawa persengketaan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), tapi ia akan menggalang massa yang ia beri nama people power. Harus digarisbawahi, people power yang diteriakkan Amien Rais tidak ingin melewati koridor hukum dalam menyelesaikan masalah Pemilu.

Agenda people power makin mendapat angin lewat Maklumat yang dikeluarkan Rizieq Shihab dari Mekkah pada Sabtu, 27 Maret. Isi dari maklumat tersebut menyatakan bahwa Pemilu 2019 penuh akan kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif. Lewat maklumat itu ia mendorong massa untuk menggelar aksi dan menuntut didiskualifikasinya Jokowi, serta segera menetapkan Prabowo sebagai pemenang Pilpres 2019. 

Lantas, Maklumat Mekkah inilah yang menjadi pondasi dari keputusan Ijtima Ulama III yang diadakan pada 1 Mei 2019. Rekomendasi dari ijtima Ulama III tersebut di antaranya adalah mendesak Bawaslu dan KPU untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Paslon 01.

Pertanyaan mendasarnya adalah, bagaimana mereka bisa mendesak KPU dan Bawaslu melakukan itu semua apabila mereka tidak memiliki data yang valid? Mereka lalu menuduh telah terjadi kecurangan dan mengajak masyarakat turun ke jalan. Itulah yang disebut dengan people power. Tetapi secara hukum, mengajak massa untuk melakukan tindakan inkonstitusional sama saja dengan perbuatan makar.

Telah kita ketahui sebelumnya bahwa people power mendapat dukungan, atau bahkan didorong agendanya oleh ulama simpatisan Paslon 02. Tetapi uniknya, mahasiswa Islam yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) justru menolak wacana people power.

HMI memiliki pandangan tersendiri tentang people power. Oleh karena itu, mereka mengadakan diskusi dengan organisasi mahasiswa lainnya lewat acara diskusi bertajuk Positive People with Positive Power. Perlehatan ini tidak hanya diadakan di satu tempat, ia diadakan di berbagai kota besar di Indonesia dari Barat hingga ke Timur. Yakni:

Bandung
Acara diskusi positive people with positive power diadakan di Universitas Pasundan hari Jumat 10 Mei 2019. Usai acara itu, Ketua HMI Bandung Rizky Yusro menyatakan harapannya agar pemuda dan mahasiswa dapat mengambil nilai positif dari rencana aksi people power. Ia menilai people power harus murni mengatasnamakan rakyat, bukan semata kepentingan dari para elite politik.

Jakarta
Pernyataan tentang people power datang dari Ketua Umum PB HMI Saddam Jihad usai diskusi polemik MNC Trijaya FM di Kawasan Menteng, Sabtu 11 Mei 2019. Saddam mengatakan ajakan people power hanya akan membangun konstruksi dan dikotomi politik. Saddam sendiri memilih people power yang positif yakni people power 2030 -- 2045 guna menyiapkan generasi muda yang bukan saja berperan di politik, tapi juga pembangunan nasional yang berkelanjutan. Tujuannya adalah agar HMI turut berkontribusi menyiapkan people power yang positif demi menciptakan generasi emas menyambut 100 tahun usia Indonesia nanti.

Medan
HMI Sumut juga menggelar diskusi publik yang menyentil istilah people power di kota dengan julukan Melayu Deli ini. Diskusi Positive people with positive power berlangsung di Hotel Grand Inna, Medan pada Rabu 15 Mei 2019. Kali ini giliran Ketum Badko (Badan Koordinasi) HMI Sumut Muhammad Alwi Hasbi Silalahi yang angkat bicara. 

Menurutnya istilah people power belakangan ini bisa meningkatkan tensi politik. Seharusnya elite politik bisa bijak sebelum menelurkan wacana people power, terutama mereka yang menyatakan tidak puas dengan hasil pemilu, karena ada koridor hukum dalam mengurus persengketaan pemilu. Lebih baik memikirkan people power yang positif seperti bagaimana cara meningkatkan taraf perekonomian, bukan malah mengikuti gerakan people power yang berpotensi memecah belah persatuan.