Nikmat cinta kemerdekaan hari ini
Bukan sekedar gelora tarik tambang
Tapi menarik kembali ratusan tambang
Yang dikuasai oleh asing!
Disahkan pada 4 Juli 2017 dan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, kontrak operasi perusahaan tambang Freeport McMoran di bumi Papua sampai tahun 2041.
Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu adalah sebuah peribahasa yang paling pas diberikan oleh pemerintahan Jokowi. Kenapa? sebab kemarin ketika isu kontrak Freeport mendominasi pemberitaan, pemerintah Jokowi ingin menunjukkan bahwa mereka bukan Suharto, bukan SBY, bukan rezim yang lemah, yang mudah ditekan-tekan oleh negara mana pun. Tapi ternyata, Pemerintahan di era Jokowi yang ingin terlihat tegas dan kebal tekanan, omong kosong juga akhirnya.
Hari ini, perusahaan tambang Freeport McMoran di bumi Papua akhirnya mengikuti keinginan pemerintah Indonesia pasca perpanjangan kontrak. Perusahaan ini menyepakati empat poin negosiasi yang diingingan oleh pemerintahan jokowi.
point pertama, sesuai mandat sang Presiden tentang kesepakatan terkait pelepasan saham (divestasi) dengan total sebesar 51 persen kepada pihak nasional; Point kedua, pembangunan fasilitas pengelolaan dan pemurnian mineral (smelter) harus dilakukan dalam lima tahun terhitung sejak kesepakatan ini dimulai; Point ketiga, kontrak karya yang selama ini dilakukan oleh PT. Freeport menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); Dan point terakhir yakni stabilitas penerimaan negara.
Namun, apakah pemerintah tahu atau pura-pura tidak tahu potensi kekayaan alam yang ada di Papua? apakah pemerintah telah puas dan bangga karena telah menerima saham sebesar 51 persen? Sebuah data menyebutkan, laporan tahunan Freeport Indonesia pada tahun 2010 memberi gambaran bahwa cadangan emas sebesar 55 juta ons, tembaga 56,6 juta pounds, dan perak 180,8 juta ons di tambang Grasberg.
Namun, apakah janji Freeport kepada Indonesia untuk membuat smelter (peleburan/pemurnian) bijih tambang terutama EMAS paling lambat tahun 2022 agar nantinya hasil tambang tidak dibawah mentah ke Amerika Serikat untuk dimasak bisa ditepati? instansi mana di Indonesia ini yang berani mencegah kapal-kapal mereka keluar-masuk di Papua? Siapa nantinya yang bisa memastikan bahwa Freeport tidak membawa bahan tambang mentah ke luar?
Namun, apakah perubahan bentuk dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus bisa mengganti kerugian yang ditanggung bangsa Indonesia, khususnya rakyat di Papua, terkait kerusakan ekologis, perampasan lahan, dan berbagai bentuk tindakan kekerasan yang terjadi sebelumnya sebagai upaya mengamankan kepentingan Freeport di Papua?
Namun, Apakah stabilitas penerimaan negara dari hasil tambang di bumi papua bisa mensejahtrakan minimal dirasakan oleh rakyat yang ada di Indonesia terutama rakyat yang ada di Papua?
Di sini kita bisa melihat, pemerintah Indonesia di era Jokowi ternyata juga tidak berdaya melindungi kepentingan nasional, yakni sumber daya alam di Papua, belum lagi sumber daya alam lainnya yang ada di bumi pertiwi ini. Karena yang terjadi lagi-lagi pemerintah Indonesia melindungi kepentingan modal asing, dalam hal ini Freeport, yang notabene jelas-jelas merugikan kepentingan nasional bangsa Indonesia.
https://muhammadfadly8.blogspot.co.id/2017/08/pt-freeport-dan-politik-goverment-to.html
