Politik

KPK-DPR: Pertaruhan Kekuasaan dan Hukum

14 September 2017   08:08 Diperbarui: 14 September 2017   08:44 202 0 0

Institusi yang kerap membuat gaduh negeri iini, bisa kita sebut, ya  KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu dilandaskan pada kenyataan,  bahwa institusi ini, seringkali mengganggu kenyamanan sejumlah elit,  baik di partai  maupun lembaga pemerintahan yang lainnya. ibarat, kata  pepatah, KPK itu termasuk lembaga yang kerap mengganggu zona nyaman  sejumlah elit politik di negeri ini.

Hari ini, minggu ini, atau  bulan ini, kegaduhan pun terjadi lagi. Salah satu aktor yang  terlibatnya, adalah KPK, mitra-tanding-politiknya, yaitu DPR. Bagaimana  kita menafsirkan fenomena ini?

Jika, ini, jika asumsi kita benar.  DPR adalah lembaga politik. Aktivitas DPR adalah aktivias politik, dan  hakikat politik adalah perjuangan meraih dan menegakkan kekuasaan.  Dengan kata lain, mitra-tanding ini, adalah pemilik kekuasaan. Kekuatan analisisnya, terletak pada rasionalisasi, dan juga mobiisasi sumberdaya kekuasaan, termasuk aspirasi di lingkaran anggota legislatif itu sendiri.

Sementara  di lain pihak, KPK adalah lembaga yang bergerak atas dasar hukum, dan  berkewajiban untuk menegakkan hukum, khusus dalam kaitan dengan  pemberantasan korupsi. Sumber kekuatannya adalah hukum, dan sumber kelemahannnya, yaitu tidak solidnya tafsir terhadap hukum itu sendiri.

Dengan logika seperti ini, kita akan  melihat, kegaduhan kali ini, menunjukkan perseteruan antara pemilik  kedaulatan hukum dan pemegang kedaulatan kekuasaan. Itulah KPK-DPR !

Jika  sebelumnya, KPK pun sempat gaduh dengan POLRI, endingnya adalah  'damai', karena kedua-duanya memiliki landasan hukum formal yang  dianggap serupa, senada dan sama kuat. Tetapi, untuk yang satu ini, agak  lain ceritanya. Kendati, KPK-Polri dulu dianggap sebagai Cicak-Buaya,  sesungguhnya sekarang ini, mungkin jadi sekarang inilah cicak buaya itu  bertanding. Karena, lawan dari KPK itu adalah pemilik kekuasaan.

Siapa yang bakal memiliki akhir cerita yang baik ?