PILIHAN HEADLINE

Mengawal dan Menuntut Janji Anies-Sandi

19 April 2017 17:53:17 Diperbarui: 19 April 2017 21:57:17 Dibaca : Komentar : Nilai : Durasi Baca :
Mengawal dan Menuntut Janji Anies-Sandi
Kandidat calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan-Sandiaga Uno memberi sambutan di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu (19/4/2017). Hasil sementara penghitungan cepat Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menang atas pasangan Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

Pasangan Anies-Sandi hampir bisa dipastikan akan memenangkan Pilkada Jakarta. Sebuah Pilkada yang tergolong sangat mahal bila mencermati keterlibatan masyarakat Jakarta, bahkan termasuk dari daerah lainnya. Emosi, ketegangan, konflik, fitnah, pelintiran, amarah seperti tumpah ruah. Terbelahnya kelompok masyarakat bisa jadi merupakan cost paling mahal yang harus dibayar dari Pilkada Jakarta.

Lalu, apa pasca Pilkada Jakarta? Bagi Anies-Sandi tugas moral pertama bagaimana mengembalikan kebersamaan, kesatuan, dan kesantunan masyarakat agar kembali normal. Bagaimana berbagai sumpah serapah segera cair berubah menjadi persaudaraan sebagaimana jati diri bangsa ini. Kembali terpapar keramahan khas masyarakat Indonesia yang multikultural ini. 

Bagi masyarakat Jakarta terkait kepemimpinan Anies-Sandi sudah pasti perlu pengawalan dan tuntutan pada janji-janji selama kampanye. Ini penting diingatkan karena ada kebiasaan masyarakat negeri ini yang asyik dalam euforia Pilkada tapi lupa mengawal dan menuntut janji-janji pemimpin terpilih. Sering gairah pada semua kalangan tampak hanya saat menjelang kampanye. Lalu pascakampanye dan pemilihan, suasana bergairah turun drastis. Semua berubah berjalan datar. Seakan persoalan kepemimpinan selesai.

Jika suasana sejuk berkembang sebagai wujud kesediaan sikap menerima hasil pemilihan, tentu sangat baik. Artinya, masyarakat bersikap dewasa menerima hasil apa pun dari pelaksanaan kompetisi yang sebelumnya berlangsung bergairah itu. Masyarakat menerima siapa pun yang terpilih lalu melupakan suasana panas yang berkembang sebelum pelaksanaan pemilihan.

Namun, masalahnya penurunan kegairahan melepaskan perhatian pada persoalan kepemimpinan. Sikap itu sama saja membiarkan mandat kepemimpinan berjalan tanpa semangat mengawasi pemimpin terpilih. Sebuah ruang terbuka kemungkinan penyalahgunaan kepemimpinan secara tak langsung dibiarkan melebar. Pemimpin dibiarkan berjalan sendiri tanpa diawasi, diingatkan, dan diluruskan.

Pemilih di sini merasa tugasnya sudah selesai lalu sepenuhnya pada tahap berikut menjadi tanggung jawab orang-orang yang terpilih atau para pemimpin yang sudah mendapat kepercayaan. Masyarakat seakan tak memiliki lagi tanggung jajwab apa dan bagaimana kinerja pemimpin yang dipilih ketika menjalankan tugas kepemimpinannya.

Alih-alih pengawasan bahkan kadang para pemilih sama sekali tak memiliki ikatan dengan pemimpin yang dipilih itu. Masyarakat pemilih dan pemimpin terpilih seperti membiarkan membentangkan jarak pasca proses pemilihan. Rakyat lupa apa yang dijanjikan pemimpin, para pemimpin pun lupa memenuhi janjinya yang diteriakkan saat kampanye.

Inilah bibit pertama mengapa banyak terjadi pengkhianatan kepemimpinan di negeri ini. Para pemimpin tidak hanya melupakan kepentingan rakyat, bahkan asyik memuaskan nafsu kepentingan dirinya dengan berbagai tindakan merugikan kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat tidak diurus, diabaikan, hak-hak rakyat dijarah, dimanipulai, dikorupsi untuk kepentingan dirinya. 

Tak usah heran jika proses pemilihan kepemimpinan di negeri ini seperti sama sekali jauh dari meninggalkan jejak memberikan manfaat, perubahan pada nasib rakyat. Satu-satunya yang berubah adalah nasib dan hidup pemimpin terpilih yang karena mendapatkan fasilitas serta perilaku korup kehidupan ekonomi menjadi jauh lebih baik. Nasib dan hidup pemimpinlah yang menjadi lebih baik. Sementara rakyat tak mengalami perubahan bahkan kalau toh berubah justru makin nestapa.  

Langgam Baru

Dengan proses hubungan kepemimpinan memiliki jarak lebar antara pemimpin dan rakyat sulit berharap ada dinamika perbaikan kehidupan rakyat secara keseluruhan. Tak ada bangunan konsistensi komitmen serta mekanisme memberikan tekanan kepada seorang pemimpin untuk sungguh-sungguh bekerja demi kepentingan rakyat. Yang terjadi justru ruang-ruang terbuka pengkhianatan kepemimpinan, sebagaimana banyak terjadi di negeri ini.

Sekadar catatan, sampai ini ada sekitar 340 kepala daerah yang diproses hukum karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan. Mereka yang mencapai angka lebih dari 50 persen kepala daerah di seluruh Indonesia itu, dari kasus yang menjeratnya sudah tergambar jelas jauh dari kemungkinan memikirkan rakyat. Mereka asyik-masyuk mengubah nasib diri dan kroninya menghalalkan segala cara menjarah uang rakyat.

Dari rentetan rekam jejak buram kasus para pemimpin di negeri ini, sudah saatnya masyarakat mengubah cara pandang dalam menyikapi kepemimpinan. Rakyat sudah saatnya menjadi subyek kepemimpinan; berperan aktif, progresif serta kritis pada seluruh proses kepemimpinan bila berharap ada perubahan penting setiap pemilihan pemimpin. 

Pertama, bagaimana rakyat sejak awal berpikir cerdas, arif, dan teliti mengenal serta memahami track record seorang pemimpin. Mereka yang ingin dipilih diteliti, dicermati, diuji komitmen moralnya. Jika ternyata masih belum meyakinkan siapa yang layak dipilih, Islam memberikan instrumen sholat istikharah, siapa yang layak dipilih sebagai pemimpin. 

Instrumen ini menjadi pilihan pamungkas ketika disadari betapa di era informasi dan komunikasi seperti sekarang ini mudah sekali ditemukan proses pencitraan. Calon pemimpin direkayasa tampil tanpa cacat, terkesan kredibel hanya karena kecanggihan proses pengelolaan pencitraan. Demikian pula proses pembusukan tokoh tertentu kadang begitu mudah merebak melalui fitnah, insinuasi dan sejenisnya.

Kedua mengembangkan kesadaran tanggung jawab pilihan. Bahwa memilih tak sekadar hanya mencontreng atau mencoblos dalam durasi satu sampai lima detik. Memilih merupakan proses yang harus bertitik tolak dari rasa tanggung jawab pilihan, mencari yang terbaik. Bahwa ketika memilih disadari ada sesuatu yang diharapkan agar lebih baik dari orang-orang yang dipilih sebagai pemimpin.

Memilih seseorang di sini tak sekadar hanya karena terpaku pada penampilan, gaya, fisik apalagi sekedar ikut-ikutan tren. Memilih merupakan penyerahan sebagian dari hidup kepada seorang pemimpin dengan harapan dikelola agar lebih baik. Dengan demikian, memilih benar-benar memerlukan kesungguhan dan keseriusan karena yang dipertaruhkan adalah nasib rakyat sendiri. 

Ketiga mengawasi pemimpin. Bahwa memilih pemimpin tidak berarti membiarkan semua tanggung jawab kepemimpinan kepada orang yang dipilih. Selesai memilih rakyat tidak lantas sama sekali tidak memiliki tanggung jawab jawab kepemimpinan. Baik pemimpin maupun rakyat yang dipimpin memiliki tanggung jawab. Perbedaannya, pemimpin sendirian, rakyat yang dipimpin bertanggung jawab secara kolektif. Pemimpin menjalankan rakyat mengawasi, mengkritisi kinerja pemimpin.

Mengawasi pemimpin terpilih agar berjalan di rel janji yang diteriakkan selama kampanye bahkan lebih wajib digairahkan dan dilakukan ketimbang yel-yel menjelang pemilihan. Jauh lebih banyak dibutuhkan energi dan perhatian pasca pemilihan ketimbang sebelumnya. Jika kegairahan sebelum pemilihan rendah misalnya, pengaruhnya tak akan seberapa. Namun, bila semangat mengawasi pasca pemilihan rendah, dampaknya akan langsung dirasakan seluruh rakyat negeri ini.

Semangat seperti itulah yang perlu didorong agar bangsa ini tidak mengulang kesalahan sama terbelenggu rezim Orde Baru begitu lama. Pemimpin harus diawasi dan didorong agar konsisten pada janji politiknya; agar kesejahteraan dan kepentingan rakyat menjadi prioritas. Bukan justru terjebak kepentingan pribadi dan kelompok.

Ada baiknya kita mengingat pesan tegas Umar bin Chattab yang mengatakan bahwa sering kali kedzaliman seorang pemimpin berlanjut lama karena mereka yang dipimpin kurang berani mengawasi, mengoreksi, mengkritik. Rakyat memang harus mengawal dan mengawasi serta kalau perlu menuntut janji-janji para pemimpin.***

KOMPASIANA ADALAH PLATFORM BLOG, SETIAP ARTIKEL MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

NILAI :

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana