FULL DAY SCHOOL : Pendidikan Jadi Ajang Politis
Marak kembali terkait kebijakan Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla terkait "Full Day School" (FDS) Â tentang konsep pengajaran 5 (lima) hari sekolah ini dilontarkan pada tanggal 14 Agustus 2017 dalam akun facebook resmi Presiden Joko Widodo. Perhatian dari kebijakan ini adalah tarik ulur tentang pro dan kontra NU dan Muhammadiyah.Â
Kegamangan Pemerintah yang tampak mencoba berusaha adil terhadap pro dan kontra dengan mengambil jalan tengah awalnya menolak tegas kemudian memperbolehkan dengan keputusan yang diplomatis yaitu bukan keharusan menerapkan kebijakan terkait "Full Day School". Dipertegas lagi pernyataan dengan mengatakan Pemerintah tidak pernah membatalkan kebijakan"Full Day School" yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017.Â
Setiap kebijakan seharusnya dikaji dan dipertimbangkan terkait pendidikan yang merupakan kunci maju mundurnya suatu bangsa. Seharusnya menanggalkan kepentingan politis. Tampak dari jaman ke jaman sampe sekarang ini NU dan Muhammadiyah selalu bertentangan. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia saat ini adalah Muhadjir Effendy sekarang menjadi sorotan kalangan masyarakat, politis dan para pendidik di negara ini atas kebijakan yang dibuatnya. Jargon "ganti menteri ganti kurikulum" sampai sekolah, pengajar, kepala sekolah dan murid pada bingung cenderung dipaksakan " mau tidak mau" Â harus siap dan harus menjalankan kebijakan tersebut, yang seringkali ramuan baru para menteri tersebut tidak melihat pelaksanaan terhadap pencapaiannya.Â
Selain itu kebijakan yang diterapkan kadangkala menafikkan dan tidak memperhitungkan aspek keragaman dan kondisi geografis serta sosiologis masyarakat di Indonesia. Ditambah lagi anggaran pendidikan yang digelontorkan setiap daerah yang tidak seragam dan tidak tepat sasaran. Senada dengan itu fasilitas setiap sekolah. Pentingnya mengutamakan kearifan lokal Indonesia bagian barat dan timur, sekolah negeri dan swasta, dan naungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Diknas) dan Kementerian Agama (atau Depag). Harus nya menjadi catatan penting bagi pemangku kebijakan. Kurikulum di negeri ini yang abu-abu coraknya antara mereplikasi sistem kurikulum negara barat atau negara timur.Â
Jika tujuan "Full Day School" (FDS) berorientasi pada perkembangan akhlak dan akidah ke arah negatif tak cukupkah mata pelajaran Agama, PKn (Pendidikan Kewarganegaan) dengan maraknya fundamentalisme agama yang radikal dan ekstrim masuk ke sekolah-sekolah bahkan perguruan tinggi. Solusi ini salah satunya untuk mencegahnya? keputusan harusnya dipertimbangan secara matang-matang bukan sekedar ego kepentingan aliran semata apalagi situasi kondisi politik negeri jelang 2019 yang kian memanas.
Pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan agar dapat mengubah pola fikir mereka dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, khusunya dalam hal komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Bicara pendidikan bukan ajang coba-coba tapi perlu ada evaluasi keberhasilannya. Esensi pendidikan itu yang terpenting bahwa pendidikan adalah senjata yang paling hebat yang bisa kita gunakan untuk mengubah dunia. Pendidikan bukanlah mempelajari fakta-fakta tetapi melatih jiwa untuk berpikir, dalam hal ini menumbuhkan daya nalar kritis anak-anak yang notabene adalah generasi penerus bangsa ini.Â
Sumber:
http://silabus.org/full-day-school/
