Kuala Kurun-Terindikasi ilegalitas,3 (Tiga) perusahaan perkebunan besar swasta (PBS) yakni, PT.Flora Nusa Perdana (FNN), PT.Prasetya Mitra Muda (PMM) dan PT.Kahayan Agro Plantation (KAP) di polisikan oleh, Focal Poin Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), Wancino dan Badan Teritorial Telapak Kalimantan Tengah-Barat T-227,Johanes Jenito. Baru-baru ini.
Dalam surat laporan tertanggal 26 Maret 2015, yang ditujukan kepada Kapolres Gunung Mas. Serta tembusan kepada, Menteri Lingkungan Hidup (LH), Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kapolda Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Bupati Gunung Mas dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas. Serta Dinamisator Nasional JPIK dan BPT Telapak. Mereka menyampaikan bahwa, adanya pelanggaran serius yang dilakukan oleh ketiga pemegang konsesi tersebut dan terindikasi ilegalitas.
Selain menilai pemerintah Kab.Gunung Mas telah gagal menegakan hukum dengan baik, mereka juga menilai PT.FNP,PT.PMM dan PT.KAP telah gagal mematuhi hukum. Sehingga berujung pada kerusakan lingkungan yang serius. Dimana menurut mereka, kegagalan penegakan hukum terhadap perusahaan ini ataupun juga terhadap perusahaan-perusahaan lain. Maka akan merusak kemampuan Kab.Gunung Mas pada khususnya dan provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya, dalam memberikan hasil substantif sebagai provinsi percobaan yang dipilih Presiden Republik Indonesia untuk REDD+
“Dengan ini Focal Point JIPK Kalimantan Tengah, B.T Telapak Kalteng-Bar T-227 melaporkan bukti-bukti terkait pelanggaran, PT.FNP, PT.PMM dan PT.KAP. Dan kami mohon kepada Bapak untuk mengambil tindakan. Serta memulai penyidikan untuk proses penegakan hukum. Dan kami menggunakan kasus ini sebagai bahan acuan, dalam laporan kami mengangkat kasus ini ke publik,” ungkap mereka dalam surat tersebut. Bersambung...