Perangkat Ini Mampu Awasi Distribusi Elpiji 3 Kg Biar untuk Orang Miskin Saja

MALANG - Annisa Kesy Garside, ST., MT bersama dua koleganya sesama dosen Fakuktas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Wahyu Andhyka K, M.Kom serta seorang mahasiswa, Muhammad Andy Al Rizki berhasil membuat perangkat monitoring distribusi tabung gas elpiji 3 kilogram (kg) bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Perangkat yang diciptakannya ini untuk mengawasi distribusi elpiji dari Pertamina sampai konsumen agar tepat sasaran.

Dosen Jurusan Teknik Industri ini mengatakan, ada dua produk perangkat yang mereka ciptakan. Pertama adalah perangkat lunak monitoringlpg.comsebagai sistem monitoring dan sistem transaksi distribusi tertutup elpiji 3 kg berbasis web. Sistem ini mengutamakan visualisasi informasi secara realtime melalui peta (embeeded google maps) sehingga penataan wilayah distribusi dan monitoring penyaluran elpiji mulai dari Pertamina, SPBE, agen/penyalur sampai dengan konsumen lebih mudah dipantau.

Kedua, teknologi mobile yang memberikan solusi bagi sistem distribusi tertutup elpiji dari hulu hingga ke hilir. Teknologi ini sebagai sistem transaksi dalam monitoringlpg.com secara khusus yang dibuat dalam aplikasi mobile dengan pengguna pangkalan/sub penyalur dan konsumen elpiji, sehingga transaksi pembelian elpiji cukup menggunakan smartphone. 

Sebagai akademisi dia mengakui terinspirasi menciptakan perangkat ini saat elpiji bersubsidi tersebut langka di pasaran sejak 2015 lalu. Kelangkaan ini disebabkan karena sistem distribusi yang tidak tepat sasaran. Karena itu sistem ini berfungsi untuk mengurangi kebocoran distribusi dan penimbunan produk subsidi elpiji 3 kg. 

"Padahal pemerintah sudah menentukan kuota sekian untuk didistribusikan dengan stok terbatas hanya untuk yang berhak. Kelangkaan elpiji ini sebenarnya karena distribusi yang tidak tepat sasaran," kata Anissa di rumahnya Kelurahan Dewandaru kemarin.

Kelangkaan elpiji yang sering terjadi di Kota Malang ini membuatnya miris, karena kota ini menjadi percontohan pemerintah untuk sistem distribusi tertutup. Di samping itu, sistem teknologi distribusi yang digunakan pemerintah memakai sistem EDC dinilainya masih belum sempurna, sehingga pangkalan dan konsumen sempat menolaknya.

"Pangkalan banyak menolak karena banyak yang gaptek gak ngerti teknologi informasi, pelanggan juga gak mau ribet, sudah beli bayar pakai uang kok masih ribet keluhannya," ucapnya.

Sementara dengan sistem ini dianggap lebih mudah karena akan langsung dapat memonitor pendistribusian elpiji mulai dari SPBE, pangkalan sampai ke tangan konsumen. Di samping itu juga memudahkan pangkalan dalam pendistribusian, karena melalui ini pangkalan bisa mendistribusikan elpiji ke agen-agen terdekat sehingga dapat meminimalisir ongkos transportasi.

"Sistem EDC ini akhirnya dihentikan pemerintah karena tidak jalan, butuh skil tinggi dan investasi yang mahal. Apalagi dianggap kurang adil oleh agen karena sering agen harus ngambil dari SPBE yang lokasinya lebih jauh, dari sehingga ongkos transportasinya lebih mahal," tuturnya. 

Ia berharap sistem yang mereka ciptakan ini dapat dimanfaatkan pemerintah untuk sistem distribusi elpiji agar lebih tepat sasaran. Meskipun diakuinya masih terdapat beberapa kekurangan pada perangkatnya ini yang harus disempurnakan.

Di sisi lain, perangkat ini juga dapat dimanfaatkan untuk sistem distribusi barang bersubsidi laih. Termasuk bahan kebutuhan pokok seperti beras miskin dan sebagainya. Sehingga barang-barang kebutuhan bersubsidi itu dapat tersalurkan secara tepat sasaran bagi yang berhak.