Sempat heran ketika melihat tayangan televisi ILC pada 11 Oktober 2016 dimana Majelis Ulama Indonesia (MUI) begitu cepat memberikan keputusan atau rekomendasi terkait pernyataan Ahok masalah surat Al Maidah 51. Tengku Zulkarnain, wasekjen MUI membacakan isi rekomendasi yang intinya Ahok telah menista agama atau ulama. Keputusan cepat tanpa meminta klarifikasi dari pihak terkait atau tabayyun dan hanya berdasarkan keputusan sepihak.
Rasa penasaran mendorong melakukan penelusuran lewat internet guna mencari sebab terburu-burunya MUI mengambil keputusan. Kebetulan menemukan video adanya pertemuan di MUI pusat bertepatan dengan hari tayang ILC, 11 Oktober 2016, dimana sebelum acara yang diasuh oleh Karni Ilyas tersebut ditayangkan, telah terjadi pertemuan antara perwakilan ormas agama dengan sejumlah ulama. Tercatat dalam video itu ada Pimpinan Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ), KH Fahrurrozi Ishaq yang dulu sempat menjabat sebagai Gubernur DKI Tandingan versi FPI, kemudian Ketua Umum DPP FPI, KH Ahmad Shabri Lubis, Sekjen Majelis Dzikir Nurus Salam yang berada di bawah naungan mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), KH Utun Tarunajaya, serta Tengku Abdullah Ibrahim selaku perwakilan ulama dan masyarakat Aceh di Jakarta dan MIUMI (Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia) yang diwakili Sekjennya KH Bachtiar Nasir . Terlihat suasana penuh di ruangan kantor MUI yang dipimpin oleh Ketua Umum MUI Pusat, Dr KH Ma’ruf Amin karena kehadiran rombongan yang dibawa peserta..
Selain perwakilan ulama Aceh, jika melihat latar belakang kelompok yang hadir, memang posisinya selama ini dikenal berseberangan dengan Ahok. Sejak Gubernur DKI tersebut akan dilantik menggantikan Jokowi, penolakan oleh FPI dan GMJ sempat didengungkan yang disertai demo. Bahkan hingga mengangkat Fahrurrozi sebagai Gubernur Tandingan karena ketidaksetujuannya Ahok dijadikan Gubernur. Alasan yang dipakai tidak jauh dari masalah etika dan agama. Semasa Pilpres 2014, kedua ormas ini dikenal sebagai pendukung Prabowo yang diusung oleh Gerindra beserta KMP nya. Sewaktu demo jumat kemarin terlihat juga hadirnya ketua Bidang Advokasi parpol tersebut, Habiburohman, walau menyatakan kedatangannya atas inisiatif pribadi.
Selanjutnya Majelis Dzikir Nurus Salam tidak bisa dilepaskan dari keberadaan SBY yang menaunginya. Majunya putra sulung Cikeas, Agus Yudhoyono yang berpasangan dengan Sylviana, mau tidak mau orang pun akan mengaitkan masalah ini dengan politik. Pada kesempatan lain 7 Oktober sehari setelah video Ahok ramai dibicarakan, pasangan Agus-Sylvi sempat mengunjungi ketua MUI, KH.Ma’ruf Amin.
Secara tersirat Ketua MUI dalam pernyataannya mendukung pasangan tersebut yang bisa terbaca seperti yang dikatakan. “Secara kelembagaan kita tidak bisa dukung karena ada tata krama. Tapi saya yakin warga NU akan dukung calon yang paling banyak samanya, misal agamanya sama, warna agamanya, marhabnya sama. Penampilannya santun tidak keras, tidak galak. Saya lihat saya yakin yang paling banyak samanya Pak Agus dan Bu Sylvi. Jadi saya yakin orang NU akan dukung calon yang paling banyak samanya,” ujarnya.
Selanjutnya adalah MIUMI, nama baru bagi pendengaran penulis. Apabila melacak dari websitenya, ada kecendurungan kelompok ini memang tidak menyetujui pemimpin berasal dari non muslim. Salah satu contoh adanya artikel yang dibuat oleh Ustadz Bachtiar Nassir, yang menjabat sekretaris jenderal dengan judul "Jokowi Selangkah Lagi Akan Kafirkan Indonesia". Ada paragraf menarik yang ditulisnya seperti kutipan ini. "Jokowi bukan hanya meninggalkan pejabat kafir, seperti sekarang di Solo, di mana walikota Solo dipegang oleh seorang katolik. Di DKI Jakarta, sekarang Jokowi melenggang, dan dicalonkan oleh Mega, menjadi calon presiden. Jika terpilih, maka otomatis Ahok akan menjadi gubernur. Tidak terbayangkan bagaimana jika gubernur DKI dipegang Ahok."
Melihat rangkaian diatas dan apabila benar MUI yang telah merekomendasikan bahwa Ahok dianggap menista agama atau ulama karena berdasarkan masukan maupun desakan peserta pertemuan yang hadir, tidak terlalu salah bila orang berpikir masalah ini lebih condong soal politik. Selain tidak menghadirkan dari pihak terkait dalam hal ini Ahok serta tim pembelanya, pengambilan keputusan sudah diambil secara sepihak . Dugaan MUI telah bermain politik untuk menjegal petahana menjadi alasan yang kemungkinan benar adanya.
