Ekologi Politik: Kerusakan Akibat Tambang

Banyak masalah yang melanda lingkungan kita. Mulai dari masalah air, masalah udara, masalah tanah, dan lain sebagainya. Untuk menanggulangi masalah ini banyak hal yang dilakukan. Ketika masalah pencemaran udara yang terjadi karena asap pabrik, maka solusi untuk mengurangi hal ini pun dicari. Yang paling utama adalah solusi yang ramah lingkungan. Ketika limbah plastik menumpuk maka yang dikembangkan adalah mencari wadah lain yang bisa menggantikan plastik. Sebisa mungkin pengembangan ini yang ramah lingkungan. 

Mencermati persoalan sumberdaya alam sebagai persoalan sosial-politik itulah yang menjadi fokus dari pendekatan ekologi politik. Ekologi politik merupakan bidang kajian yang mempelajari aspek-aspek sosial politik terhadap pengelolaan lingkungan. Asumsi pokok dalam ekologi politih adalah bahwa perubahan lingkungan tidaklah bersifat netral, melainkan merupakan suatu bentuk politized environment dimana banyak melibatkan aktor-aktor yang berkepentingan baik pada tingkat lokal, regional maupun global (Bryant dalam Satria, 2009:2-3). 

Tujuan dalam ekologi politik tidak semata-mata sebagai penjelas atas fenomena perubahan lingkungan, tetapi juga merupakan pijakan penting dalam formulasi kebijakan pengelolaan lingkungan. Oleh karena, itu ekologi politik dapat menjadi pendekatan baru dalam memahami isu-isu maupun dalam formulasi kebijakan kelautan dan perikanan (Satria, 2009:3). 

Ekologi politik awalnya dicetuskan oleh Russet pada tahun 1967, Eric Wolf pada tahun 1972, Miller pada tahun 1978 dan Cockburn bersama Ridgeway pada tahun 1970. Namun pada tahun 1960an kajian ekologi sudah mulai memasukkan aspek politik, khususnya yang terkait dengan tumbuhnya minat terhadap pengaruh manusia terhadap lingkungan  biofisik. Istilah ekologi merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Ekologi bertujuan untuk memberikan ilustrasi hubungan antara manusia dengan spesies lainnya. Perubahan lingkungan juga dilihat sebagai hasil hubungan antara manusia dengan spesies lainnya (Forsyth dalam Satria, 2009:3).

Secara umum, ekologi politik  memfokuskan diri pada penjelasan politik terhadap perubahan dan kerusakan lingkungan. Ekonomi politik mengkombinasikan perhatian pada ekologi dan ekonomi-politik secara luas, yang mencakup dialetika antara masyarakat dengan sumberdaya, dan juga dialetika dalam kelas dan grup dalam masyarakat itu sendiri (Blaikie dan Brookfield dalam Forsyth dalam Satria, 2009:4).  

Kerusakan Lingkungan karena Tambang

Menurut data dari kompas, sekitar 70 persen keruskan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh operasi pertambangan. Industri ini dengan mudah melabrak dan mengakali berbagai aturan yang bertentangan dengan kepentingannya, termasuk UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH). Hampir 34 persen daratan Indonesia telah diserahkan kepada korporasi lewat 10.235 izin pertambangan mineral dan batubara (minerba). Ini belum termasuk izin perkebunan skala besar, wilayah kerja migas, panas bumi, dan tambang galian C. 

Kawasan yang menjadi lahan eksploitasi tidak hanya daratan, lautan pun juga dieksploitasi. Lebih dari 16 titik reklamasi, penambangan pasir, pasir besi, dan menjadi tempat pembuangan limbah. Demikian juga hutan Indonesia, setidaknya ada sekitar 3,97 juta hektar kawasan lindung terancam pertambangan, tak luput keanekaragaman hayati di dalamnya. Sungai juga menjadi korban eksploitasi tambang ini. Jumlah daerah aliran sungai (DAS) yang rusak parah meningkat dalam 10 tahun terakhir. Ada sekitar 4.000 DAS yang ada di Indonesia, sebanyak 108 DAS mengalami kerusakan parah. ESDM dinilai melakukan pembiaran atas kehancuran ini dan dibayar dengan kematian warga, kerusakan lahan, dan berubahnya pola ekonomi masyarakat. 

Dari contoh tersebut yang diambil dari kompas, bisa dilihat bahwa kerusakan lingkungan adalah masalah yang sangat penting. Banyak hal yang dirugikan, mulai dari ekosistem di sekitar, kehidupan masyarakat di sekitar, bahkan ekonomi di sekitar wilayah kerusakan. Perusahaan tambang seperti memili tameng yang superior untuk menjalankan hal tersebut. UU yang jelas sudah tertulis dapat mereka langkahi dengan mudah. Lingkungan tempat penambangan dibiarkan begitu saja tanpa adanya rehabilitasi lingkungan. 

Kejadian ini bisa dilihat bahwa ada peran politik dalam kelancaran kegiatan ini. Seperti yang  dijelaskan dalam berita kompas, ESDM dinilai melakukan pembiaran atas kejadian ini. Dapat dilihat dari ijin yang bisa dengan mudah keluar. Disini terlihat seperti tidak ada pertimbangan dalam melakukan hal tersebut.

Dari kejadian ini ekologi politik mempunyai peran yang cukup penting. Dari sudut pandang ekologi politik, tambang seharusnya bisa melakukan kegiatannya dengan memperhatikan dampak yang akan disebabkan dari kegiatannya. ESDM juga harusnya dapat mempertimbangkan dampak yang terjadi. Setidaknya mereka bisa memperhatikan lingkungan yang rusak akibat kegiatan tambang ini.