Dear Bobotoh, Pahamilah Bahwa Aturan Ya Aturan

Putusan PSSI memberikan hukuman atau sanksi kepada klub sepakbola Persib Bandung akibat para bobotohnya membuat koreografi save Rohingya saat bermain melawan Semen Padang sepertinya tidak diterima oleh para pecinta Persib. Mereka menganggap aksi koreografi yang dilakukan menjelang pertandingan dimulai itu dianggap sebagai aksi kepedulian mereka terhadap krisis yang terjadi di Myanmar.

Pertandingan yang digelar di stadion Si Jalak Harupat yang menghaskan koreografi save Rohingya itu saat ini masih menjadi perbincangan masyarakat mulai dari masyarakat pengangguran sampai pada level masyarakat yang mempunyai posisi enak dinegeri ini.  Semua umumnya justru malah berbalik menyalahkan dan bahkan memaki serta mengutuk PSSI yang memberi sanksi atas koreografi yang mereka anggap sebagai wujud kepedulian terhadap tragedi yang menimpa Muslim Rohingya di Myanmar. 

Sanksi hukuman yang jatuh setelah 5 hari dari terselesaikannya pertandingan itu berupa denda sebesar lima puluh juta rupiah itu ternyata katanya akan dibayar secara patungan dengan uang yang berbentuk logam dengan nominal seratus rupiah. Hebatnya juga patungan denda uang itu rencananya akan diikuti pula oleh beberapa tokoh nasional yang setiap hari wara wiri menjadi bahan berita diberbagai media. Tidak ketinggalan pula tokoh - tokoh nasional itu pun ikut memberikan tanggapan berupa ketidaksetujuannya atas sanksi yang dijatuhkan oleh PSSI kepada Persib Bandung.

Sebenarnya apabila kita, bobotoh dan mereka yang menjadi tokoh nasional itu mau sedikit fair menilai sebuah permasalahan tentang sanksi PSSI kepada Persib Bandung mestinya mau mengakui bahwa hal yang dilakukan oleh PSSI sudah tepat. PSSI tidaklah mengeluarkan sanksi dengan serampangan. Soal koreagrafi yang dilakukan pada pertandingan saat itu sangatlah mudah menemukan aturan hukumnya sebagai dasar untuk PSSI menjatuhkan sanksi.

Regulasi Kompetisi Liga 1 Pasal 56 menjadi acuan bagi PSSI untuk menghukum terhadap apa yang dinilai sebagai hal - hal yang dianggap mengganggu jalannya pertandingan. Pasal yang berbunyi " hal - hal yang mengganggu jalannya pertandingan seperti flare, firewoks, smoke bomb, laser, spanduk yang bernada rasis, yel - yel serta hal lain yang dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran disiplin  dan terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan kode disiplin ". 

Membaca pasal tersebut lalu dikaitkan dengan koreografi yang membentuk kata save rohingya di stadion Si Jalak Harupat bisalah akhirnya dimaklumi bahwa putusan sanksi itu sudah tepat sekali Urusan politik dan agama memang tidak boleh disangkutpautkan dengan kegiatan olahraga apapun dan dimana pun. Alasan bahwa koreografi itu dilakukan semata sebagai wujud kepedulian terhadap korban kekerasan militer di Myanmar pasti akan diabaikan, rencana mengumpulkan secara patungan uang recehan untuk membayar denda pun sudah pasti akan diabaikan oleh PSSI sejauh uang itu benar diterbitkan oleh Bank Indonesia dan masih berlaku.

Justru berbalik terasa aneh rasanya keputusan yang sudah didasarkan oleh dasar hukum yang jelas tetapi terus dibawa - bawa dan dikaitkan dengan masalah perpolitikan. Semua tahu memang benar ada peristiwa memilukan di Myanmar yang berujung pada pengungsian besar - besaran tetapi olahraga tetaplah olahraga, olahraga tidak boleh dikaitkan dengan politik apapun dan tentunya yang mengkaitkan olahraga dengan politik layak diberikan sanksi.

Membanding - bandingkan putusan yang diberikan oleh PSSI kepada kegiatan serupa dinegara lain yang katanya tidak diberikan sanksi menjadi suatu hal yang berlebihan karena aturan ya tetap aturan. Segala aturan memang harus harus dijalani dan kepada yang melanggar aturan tentulah mendapatkan sanksi. Semoga kawan - kawan bobotoh bisa bersikap sportif dan tidak mendramatisir pokok masalah penyebab dijatuhkannya sanksi.