Bantuan Langsung Siswa MIskin, Bantuan Langsung Tunai atau apapun itu jenis bantuan pemerintah pasti bertujuan baik, demi kesejahteraan masyarakat. Tujuan baik pemerintah, oleh pemerintah untuk masyarakat di negari ini, ternyata belum tentu diterima baik oleh sebagian masyarakatnya. Alasannya simple, hanya “iri dan meri”, karena tetangganya dapat bantuan, dirinya tidak, mengapa harus tetangga yang dapat bantuan bukannya aku saja. Dan siapa yang disebut miskin, apa mereka yang tidak punya mobil tapi punya motor. Atau tidak punya motor tapi punya lahan atau sawah. Atau bukan pejabat tapi Pegawai dan bukan pegawai tapi pengangguran?
Sulit memprediksi secara tepat kreteria miskin pada era seperti ini. Banyak orang punya rumah bagus tapi kondisi keuangan minim atau sebaliknya. Ada juga kemiskinan itu dinilai dari love choise ( pilih kasih ) alasannya si penunjuk bantuan adalah saudara, teman dekat atau orang dekat. Pemerintah membagi bantuan melalui data Statistik dari Badan Pusat Statistik Negara sebagai tolok ukur, padahal sensus BPS telah dilakukan 5 tahun yang lalu. Dalam tempo sekian tahun diprediksi banyak perubahan yang terjadi. Sebagai missal lima tahun lalu Fulan miskin dengan beban anak usia sekolah (SMU). Selang waktu tiga tahun anak lulus dan langsung bekerja atau bahkan mungkin jadi TKI ke luar. Dalam tempo waktu dua tahun kehidupan si fulan pastinya telah banyak berubah baik ekonomi keuangan, kondisi rumah maupun kendaraan.
Selain kondisi masyarakat yang banyak berubah juga aturan atau kebijakkan pemerintah kadang tidak lazim diaplikasikan pada masyarakat. Sebagai missal raskin, menurut aturan harus diberikan kepada masyarakat miskin yang telah ditunjuk atau ditentukan. Tapi bila itu dilakukan sesuai aturan tersebut, banyak masyarakat yang protes, sehingga dalam pelaksanaan banyak raskin yang dibagi sama rata, semua masyarakat kebagian baik simiskin maupun kaya.
Begitu juga bantuan untuk siswa miskin sangat dilematis, bila dikasih langsung ke siswa belum tentu digunakan sesuai kebutuhannya yaitu kebutuhan untuk menunjang sarana pendidikan. Sedangkan jika diambil alih pihak sekolah, maka itu akan bermasalah karena menyalahi aturan. Lalu dimana letak kebijakkan yang benar sehingga mampu menyelamatkan semuanya. Menggunakan aturan yang ada dengan konsekuensi ramai dibawah atau mengunaka kebijakkan bawah dengan konsekuensi melanggar aturan pemerintah. Apapun yang dilakukan dibawah resiko ditanggung pelaksana, dalam hal ini yang selamat tetap pejabat pemerintah.
