Tidak dipungkiri, praktek intoleransi masih saja terjadi di bumi Indonesia. Praktek yang tidak sejalan dengan budaya dan ajaran agama di Indonesia, sengaja dibawah oleh kelompok radikal masuk ke Indonesia. Akibatnya, kerukunan antar umat mulai terganggu. Ancaman perpecahan antar umat bisa terjadi, karena dipicu isu SARA. Tidak hanya itu, persatuan dan kesatuan juga terancam kakrena terus menerus dihantam ujaran kebencian. Sepintas memang sepele. Bagaimana ujaran kebencian bisa menghancurkan persatuan? Maraknya berita hoax yang dibalut kebencian dan provokasi, telah membuat sebagaian masyarakat marah. Apalagi jika dibumbui sentimen agama, kemarahan itu begitu mudah disulut.
Di Tanjung Balai, Sumatera Utara, akhir 2016 lalu, sempat terjadi pembakaran tempat ibadah karena dipicu provokasi di media sosial. Di Jakarta, provokasi agama juga sempat menghiasi perhelatan pilkada DKI. Mobilisasi massa dalam jumlah besar ke ibukota sempat terjadi. Praktek semacam ini diperkirakan akan terus terjadi, jika masyarakat tidak bisa melihat persoalan secara obyektif. Jika politik dan agama terus dicampuradukkan, dikhawatirkan berpotensi menimbulkan gesekan di tingkat masyarakat. Akibatnya apa? Persatuan dan kesatuan yang selama ini terjalin menjadi renggang. Toleransi dan kerukunan antar umat yang selama ini terjadi, menjadi berkurang. Pertemanan juga banyak putus, hanya karena perbedaan pandangan dan keyakinan.
Untuk tetap menjaga toleransi antar umat beragama di Indonesia, perlu kerjasama semua pihak. Ulama, pemerintah, aparat keamanan dan semua pihak, harus aktif memberikan kontribusi positif. Publik sangat memberikan apresiasi kepada walikota Bekasi Rahmat Effendi, ketika berani melawan kelompok intoleran yang menentang pembangunan sejumlah gereja. Alasannya, pembangunan gereja sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta telah mengantongi ijin mendirikan bangunan (IMB).
Walikota Bandung, Ridwan Kamil juga dinilai tegas dalam menjaga toleransi di wilayahnya. Kang Emil menolak mencabut izin pembangunan gereja meski ada desakan dari sebagian warga. Emil juga sempat mengeluarkan tiga kebijakan yang dinilai baik, untuk menjaga toleransi. Diantaranya adalah surat edaran tentang larangan menyampaikan pendapat atau demonstrasi di tempat ibadah, surat edaran tentang penggunaan gedung pertemuan untuk kegiatan keagamaan yang bersifat insidentil, serta surat edaran tentang jaminan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan.
Penolakan pembangunan tempat ibadah ternyata juga terjadi di Manado. Sebagian warga menolak pendirian masjid Jabal Nur, di komplek Griya Tugu Mapanget. Penolakan ini ternyata ditolak oleh walikota Vicky Lumentut. Alasannya, pendirian masjid sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).
Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita berkontribusi aktif meningkatkan toleransi? Jika belum, tidak ada kata terlambat untuk memulainya. Sebagian pemerintah daerah telah berusaha menjaga toleransi. Peran ulama, pengajar, aparat keamanan dan para pihak hingga di level keluarga, juga harus aktif menyebarkan dan menanamkan toleransi di sekitarnya masing-masing. Jika semuanya bergandengan tangan menjaga toleransi, maka paham radikalisme dalam bentuk intoleransi, ujaran kebencian, hingga tindakan teror, tidak akan terjadi lagi di Indonesia. Mari kita saling introspeksi, dan terus menjaga toleransi di lingkungan kita masing-masing.