Entah siapa yang diwakili oleh DPR baru-baru ini, beragam kebijakannya justru menuai banyak kritik dari masyarakat. Â Skandal "mesra" kasus E KTP yang menjerat sejumlah nama anggota DPR seolah menebarkan aroma "busuk" lembaga tinggi negara ini.
Sungguh bukan main ketika seekor "Kucing" menangkapi "Tikus" justru menunjukkan sebuah kegagalan. Katanya mereka sih, kalau kucing menangkapi tikus eh tikusnya makin bertebaran dimana-mana, itu tandanya kucing gagal membasmi tikus. Logika macam apa yang mereka pakai?.
Memang sih sekarang Kucing sedang sibuk dan menemukan sarang tikus. Tikusnya kocar-kacir dan kondisi itu membuat mereka membuat sarang dimana-mana. Tapi ternyata kesuksesan tikus dimaknai sama dengan sibuk kata DPR.
Bukankah justru tikus itu ternyata banyak karena mereka sudah menguasai rumah ya? Kan Kucing baru datang. Jangan sampailah anggapan seolah-olah Kucing berniat membasmi tikus malah dianggap gagal.
Bukankah justru karena datang dan berhasilnya Kucing menemukan sarang Tikus membuat pemilik rumah (Rakyat) mengerti bahwa banyak tikus di rumahnya?.
Ilustrasi akal-akalan untuk membenarkan kebijakan angket sangatlah mudah ditebak. Terlebih dalam suasana intensnya KPK menyelidiki sejumlah nama DPR karena kasus bagi-bagi proyek "tumpeng" E-KTP. Situasi yang tendensius tersebut sepertinya menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR.
Buktinya kita dapat lihat data hasil survei SMRC pada Mei 2017. Di mana, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR Â anjlok dan tesisa remah-remah kepercayaan saja, yakni 6,1 persen. Berbalik arah dengan DPR, prestasi emas yang berhasil diraih KPK selama 2017 dengan berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 5 kali sontak meningkatkan kepercayaan publik. Dari hasil survei SMRC, tingkat kepercayaan publik kepada KPK sebesar 64,4 persen.
Kenyataan tersebut jelas mengartikan bahwa pemilik rumah (Rakyat) sepertinya lebih mempercayai KPK daripada DPR. Situasi yang mendorong DPR di ujung tanduk mengatakan kepada kita akan kepanikan DPR karena ulahnya sendiri bagi-bagi proyek E-KTP.
Upaya lain yang menambah kepanikan DPR adalah gagasannya ingin membekukan alokasi anggaran KPK dan Kepolisian tahun depan. Sampai sebegitunya menolak nurani bahwa tanpa KPK yang diuntungkan justru tikus-tikus berdasi.
Lucu memang jika kita kuliti. KPK yang digagas oleh Megawati tahun 2002 dan berhasil menyeret sejumlah petinggi Demokrat semasa SBY menyisakan upaya "jegal-menjegal" kekuasaan. Sampai menjelang lengsernya SBY, semerbak wacana penghapusan KPK.
KPK juga terlalu "kasat mata" dapat diamati polanya. Semasa SBY pula, KPK berhasil menguak korupsi yang melibatkan petinggi Golkar soal Lumpur Lapindo Sidoarjo. Maklum, Golkar kan koalisinya Demokrat. Hingga baru-baru ini, KPK berhasil menangkap tangan seorang Gubernur Bengkulu beserta istrinya karena kasus Korupsi. Jikalau kita telisik, gubernur Bengkulu berasal dari Golkar. Duh mutar-muter sebenarnya pertikaian dua kubu ini, kubu PDIP dan kubunya Demokrat, hehe...
