Jenderal yang Masih Labil

Panglima TNI jendr. gatoto nurmantyo mulai menghiasi layar kaca dan berita sejak akhir 2016 kemaren tepatnya sebelum dan setelah aksi bela islam 212, setelah itu wajahnya terus menerus tampil di layar kaca dan berbagai media dengan berbagai isu dan permasalahan.

saya sbagai warga biasa yang selalu mengikuti perkembangan perpolitikan indonesia hingga saat ini menyimpulkan kalau sang jendral ini masih labil terhadap keberpihakan, terlihat dari beberapa pernyataan yang terkadang pro pemerintah dan terkadang berbeda dengan sikap pemerintah, jika masalah fakta tentu itu bukanlah hal yang buruk dalam artian benar katakan benar salah katakan salah, tetapi kalau masalah pendapat itu sifatnya subjektif, jika beliau bukan TNI ini juga masalah tetapi beliau adalah panglima TNI, kedudukan tertinggi TNI, yang tugasnya membantu pemerintah menjaga keutuhan NKRI, sehingga dan seharusnya beliau mempertimbangkan pendapat berdasarkan sumber-sumber terpercaya pemerintah yaitu intel, namun kenyataannya pendapat yang di kemukakan seperti tidak melalui kajian terlebih dahulu sehingga yang disampaikan bisa berbeda dengan POLRI, Presiden, dll.

kasus terbaru mengenai rumor tentang pembelian 5000 pucuk senjata oleh BIN yang katanya ilegal dengan mencatut nama presiden jokowi, namun setelah dari pemerintah melalui menkopolhukam wiranto menyampaikan bahwa memang benar adanya pembelian senjata kepada pindad oleh BIN tetapi jumlah bukan 5000 tetapi 500 sehingga tidak perlu kewenangan presiden apalagi senjata ini digunakan untuk keperluan pendidikan. setelah klarifikasi dari pemerintah sang jendral pun tidak berkomentar lagi mengenai senjata yang 5000 itu.

bukan kali ini saja sang jendral mengeluarkan pendapat yang tidak sejalan dengan pemerintah, sebelumnya juga mengenai pembelian helikopter AW 101, yang sarat akan kasus korupsi. juga perbedaan pendapat mengenai kasus Ahok dan lainnya. dari pernyataan pernyataan yang telah disampaikan itu tampak menurut hemat saya kalau beliau itu masih labil dalam artian kadang pro pemerintah kadang pro oposisi, berbeda dengan POLRI yang konsisten sejalan dengan pemerintah baik peryantaan dan tindakan.

kalau lembaga sebesar TNI tidak loyal dengan pemerintah tentu ini sangat berbahaya, seperti pedang bermata 2, bisa menjadi senjata terkuat pemerintah sekaligus ancaman, politik memang berbahaya kalau merasuk kedalam sesama lembaga negara, apalagi kita tahu sendiri saat ini isu PKI sedang lagi hangat-hangatnya di goreng setelah isu rohingya, dan kita tahu kalau sejak pemilu isu PKI ini di alamatkan kepada JOKOWI, sang jendral tahu itu. 

pertanyaannya adalah ketika presiden di serang siapa yang akan bertahan dan loyal sebagai kesatria pemerintah?

TNI dan POLRI adalah kesatrianya, jika kedua lembaga itu solid loyal kepada pemerintah maka serangan apapun akan bisa di atasi, tapi sebaliknya kalau kedua lembaga itu tidak solid maka bersiaplah negara akan kacau.