Bukti Intoleransi di NTT

17 April 2013 17:22:24 Dibaca :
Bukti Intoleransi di NTT
-

Suryadharma Ali di Harian Jakarta Post, menyatakan bahwa, "Christians Bring Discrimination on Themselves"

“… mereka telah mempolitisasi masalh administratif pembangungan Gedung Gereja. … Orang Kristen bukan satu-satunya yang memiliki masalah mendapatkan izin untuk membangun tempat ibadah, tetapi mereka mendapat perhatian karena mereka bicara kepada media atau pers.

Umat Islam di beberapa daerah seperti di Bali, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur, juga kesulitan mendapatkan izin untuk membangun masjid; tapi mereka tidak bicara kepada pers. Mereka juga tidak memprotes atau melakukan doa di depan Istana Presiden.“

1364962767957906818

Pernyataan Sang Menteri tersebut, walau sekian minggu yang lalu, tentu saja membuat banyak orang sangat terganggu; dan menyesali hal itu. Atau bisa saja merusak hubungan antar umat beragama. Pernyataan Sang Menteri, yang cenderung menuduh seperti itu; secara langsung menunjukjan bahwa orang NTT (juga Sulut) adalah kaum-kaum yang intoleran di daerahnya.

Pernyataan Sang Menteri seperti itu, akhirnya mendapat apresiasi sangat negatif (dari publik) terhadap dirinya. Menurut komentar publik dari NTT dan Sulut pada Jejaring Sosial, "... Menteri Agama sama sekali buta terhadap sikon TOLERANSI umat beragama di NTT dan SULUT." 1364962767957906818

Apa yang diungkapkan oleh Sang Menteri Agama tersebut, berbanding terbalik dengan temuan yang didapat oleh Komisi VIII DPR RI, ketika mengunjungi dan melakukan dialog dengan warga dan juga Gubernur NTT. NTT mempunyai prosentasi umat beragama yang ada di NTT antata lain Katolik (55,85%), agama Protestan (34,29%), agama Islam (9,64 %), agama Hindu (0,21 %) dan agama Budha (0,01 %); akan tetapi tak ada hal-hal yang radikal, dan bersifat penghambatan terhadap minoritas, seperti yang diungkapkan oleh Suryadharma Ali.

Ketiadaan itu, sekali lagi terbukti ketila ada dialog yang dilakukan pada 15 April 2013 tersebut, semakin mempertegas tidak adanya Intoleransi di NTT, termasuk soal pembangunan rumah ibadah. Menurut Komisi VIII DPR RI, yang diwakili oleh anggota Fraksi partai Demokrat,  H. Mahrus Munir,

" ...   Walau mayoritas penduduk NTT adalah Kristen, tidak ada tirani terhadap minoritas. Bahkan sampai saat ini, ketika daerah-daerah lain saling sandera soal keberagamaan, tidak ada satu pun tempat ibadah/masjid yang dibakar massa di NTT. Saya acungkan jempol untuk pemerintah dan masyarakat NTT. Di sini mayoritas agama Kristen, tapi tidak ada tirani. Tirani tidak ada di NTT. Saya puji NTT.

Pemerintah Kabupaten yang ada di Provinsi NTT, yang telah menyediakan dana dari APBD untuk membantu calon jemaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji  ke tanah suci. Ini bagian dari kerukunan hidup antar umat beragama yang ada di NKRI”

Dalam kaitan yang sama, Komisi Komisi VIII DPR RI, selain dari publik NTT, juga mendapat masukan dari Gubernur NTT,  Frans Lebu Raya. Menurut Gubernur NTT,

”Di NTT tidak ada yang bakar Masjid. Berulangkali saya sampaikan, mayoritas itu berguna manakala dia mampu melindungi minoritas. Di NTT kami betul menjaga kerukunan dan kedamaian. NTT hanya bisa dibangun dalam kebersamaan.

Kerukunan kehidupan beragama di NTT ditunjukan dengan berbagai macam bentuk dan rupa. Sebagai mayoritas beragama Kristen, masyarakat NTT memberikan kebebasan kepada pengikut agama lain untuk mendirikan rumah ibadah.

Di Ruteng, Kabupaten Manggarai, misalnya, sebuah masjid raya dibangun di pusat kota. Demikian juga di kota-kota kabupaten lainnya di NTT. Sementara masjid-masjid kecil berdiri bebas di mana ada komunitas Muslim.  Karena masyarakat NTT sangat rasional dan rukun soal keberagamaan. Bahkan banyak misionaris, rohaniawan membantu membangun masjid untuk kaum Muslim,”

1364962767957906818

Jadi, jelas khan ....; wahai Menteri Agama, anda sudah mengerti dan pahami atau belum!? jika belum maka silahkan bertanya kepada anggoat Komisi VIII DPRI dari Fraksi PPP yang ikut melakukan dialog di Kupang, NTT.

Wahai Menteri Agama, asal tahu saja bahwa tujuan kehadiran Komisi VIII DPR RI di Provinsi NTT adalah untuk menyerap aspirasi mengenai berbagai kondisi yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan dalam bidang agama di NTT. Serta, ingin mengetahui tentang implementasi PP No 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan di NTT, implementasi program dan pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama (KUB) serta pengelolaan zakat di Provinsi NTT.

Dan hasilnya adalah lebih baik daripada di daerah-daerah lain. Di NTT, perhatian Pemda dan warganya terhadap umat beragama  dan yang berbeda agama sangat besar, karena sudah terbangun sejak lama, bahkan sebelum negeri ini merdeka.

Mungkin juga sekali waktu Suryadhama Ali ke Ende dan Alor, NTT, dan mengenal Sultan Ende dan Sultan Alor; mereka beragama Islam, namun menjadi panutan, tokoh, pemuka bagi rakyatnya yang beragama Katolik dan Protestan.

Akhir kata, sekali lagi wahai Menteri Agama tolong tarik kata-kata yang tak bermartabat ini, “… mereka telah mempolitisasi masalah administratif pembangungan Gedung Gereja. … Orang Kristen bukan satu-satunya yang memiliki masalah mendapatkan izin untuk membangun tempat ibadah, tetapi mereka mendapat perhatian karena mereka bicara kepada media atau pers. Umat Islam di beberapa daerah seperti di Bali, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur, juga kesulitan mendapatkan izin untuk membangun masjid; tapi mereka tidak bicara kepada pers. Mereka juga tidak memprotes atau melakukan doa di depan Istana Presiden.“ Atau, jangan lagi mengulang dan menyampaikan hal-hal yang anda tak tahu, karena itu bisa menyakiti dan melukai hati rakyat.

1364962767957906818

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

Siapa Yang Menilai Tulisan Ini ?