DEMOKRASI, WAJAH TERBURUK SEBUAH SISTEM PEMERINTAHAN
Seperti diakui UNESCO bahwa ide demokrasi dianggaap ambiguous atau mempunyai berbagai pengertian, sekurang-kurangnya karena perbedaan lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kultural serta historis yang mempengaruhi istilah, ide, dan praktik demokrasi.
Menurut Joseph A. Schemeter demokrasi merupakan suatu perencanaan konstitusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Philip C. Schmitter, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga Negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang terpilih.
Henry B. Mayo, demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
Berserakan lusinan definisi yang dikemukakan oleh tokoh politik barat terkait istilah demokrasi. Namun, ada benang merah yang dapat dipakai untuk meringkus beragam pengertian demokrasi menjadi lebih sederhana. Bahwa pada prakteknya, roda pemerintahan dalam negara penganut sistem demokrasi wajib dijalankan oleh banyak orang, haram terpusat pada satu orang. Dapat dimengerti mengapa menjadi keniscayaan agar pemerintahan harus oleh banyak orang jika mengamati masa lalu barat yang begitu hitam pekat, kelam dalam sejarah pemerintahan para raja-raja sebagai implementasi dari kekuasaan pada tangan satu orang. Demokrasi muncul sebagai anti-tesis setelah barat membuang model pemerintahan monarki ke dalam tong sampah sejarah peradabannya.
Padahal berkaitan dengan pemerintahan oleh banyak orang (mayoritas), dalam filsafat politiknya, Ariestoteles selaku sesepuh para pemikir barat telah mengklasifikasikan negara menjadi dua; negara baik dan negara buruk. Klasifikasi ini dibuat berdasarkan seberapa banyak jumlah pemimpin dan tujuan utama pembentukan sebuah negara.
Negara baik adalah jika sebuah negara dipimpin oleh satu, beberapa, atau banyak orang dengan tujuan mencapai kepentingan bersama. Jika negara diperintah oleh satu orang demi tujuan bersama adalah monarki, jika diperintah beberapa orang bertujuan untuk kebaikan bersama adalah aristokrasi, jika deperintah banyak orang dengan tujuan untuk kebaikan semua adalah politeia.
Negara buruk adalah sebaliknya, yaitu jika sebuah negara dipimpin oleh satu, beberapa, atau banyak orang dengan tujuan mencapai kepentingan segelintir orang saja. Jika negara itu diperintah hanya oleh satu orang untuk kepentingan pribadi adalah tirani (lawan dari monarki), jika diperintah oleh beberrapa orang untuk kepentingan segelintir orang adalah oligarki (lawan dari aristokrasi), jika diperintah banyak orang untuk kepentingan mereka sendiri adalah demokrasi (lawan dari politeia).
Maka, klaim demokrasi sebagai model sistem pemerintahan terbaik yang tetap bertahan dalam benak masyarakat hingga saat ini rupanya perlu dikaji ulang, dengan tidak tergesa-gesa menyimpulkan. Sejak dulu barat mengklaim demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik, padahal bagi “sesepuh” mereka sendiri sistem kufur demokrasi lebih buruk dari monarki. Selama ini kita terjebak dalam kesesatan logika dan persepsi, menilai yang buruk dengan predikat baik padahal fakta sebaliknya.
Umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk seluruh manusia sebagaimana termaktub dalam firman-Nya.
Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (TQS Ali Imron: 110)
Jika saja negara terbaik versi Aristoteles (monarki) saja kita anggap sebuah model pemerintahan yang buruk, bagaimana dengan demokrasi sebagai negara terburuk? pantaskan umat terbaik diatur oleh sistem terburuk? Hidup di dalam sebuah model negara terburuk? Mereka yang telah menginfakkan jiwa dan hartanya untuk kebangkitan Islam sudah tentu memiliki jawabannya.
IDENTITAS PENULIS
Nama: IZZUDDIN
Alamat: Ciputat, Tangerang Selatan, Banten
Kampus: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Fakultas: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Prodi: Ilmu Politik
HP: 08561889221
Email: izzuddinabdulhakim@gmail.com
