Menanggapi Tulisan Hendrajit Review

Belakangan ini muncul berbagai komentar yang menunjukan ketidaksetujuan warganet terhadap rencana pemerintah RI dalam beberapa kebijakan pemerintah, salah satunya adalah soal impor garam. Komentar pedas tersebut salah satunya muncul dari Hendrajit Review.  

Menurutnya kebijakan impor oleh pemerintah saat ini merupakan langkah yang tidak imajinatif. Pemerintah saat ini sedang mengembangkan ideologi yang dituntun asing agar Indonesia menjadi bangsa yang tidak produktif dan bisa dikuasai oleh mereka.

Tentu, kita bisa nilai sendiri saat ini. Bahwa komentar tersebut tidak didasari oleh fakta dan data, melainkan lebih sebagai upaya penggiringan opini yang negatif pada pemerintah. Pendapat Hendrajit lebih dipengaruhi faktor subyektif dari kubu oposisi yang hanya melihat sisi buruk pemerintah. Pendapatnya tidak netral dan berupaya turut menyelesaikan masalah bangsa. Justru sebaliknya, malah turut memperkeruh suasana dengan menyebarkan berita yang provokatif.

Selain itu, opini itu juga menyesatkan karena tidak melihat fakta sejarah sebelumnya. Kalau kita mau jujur dengan data, impor garam sudah terjadi sejak pemerintahan sebelumnya. Kebijakan impor saat ini merupakan hasil dari pengelolaan yang kurang tepat terkait kedaulatan pangan pada pemerintahan sebelumnya. Sehingga pemerintahan Jokowi saat ini harus memperbaikinya

Sebenarnya impor garam oleh pemerintah RI telah dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya. Misalnya, pada 2012, pemerintah mengimpor 2,2 juta ton garam. Kemudian, 1,9 juta ton pada 2013 dan 2,3 ton pada 2014.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi garam rakyat pada 2016 hanya mencapai 118 ribu ton, padahal kebutuhan masyarakat mencapai 3 juta ton. Rendahnya produksi garam nasional sangat dipengaruhi oleh iklim di Indonesia, salah satunya karena tingginya curah hujan.

Pemerintah mengimpor garam konsumsi lantaran produksi garam saat ini mengalami penurunan. Impor garam ini awalnya memang menimbulkan perdebatan beberapa pihak. Kendati demikian, pemerintah tetap memutuskan mengimpor garam konsumsi sebagai langkah terakhir mengatasi kelangkaan yang telah menyebabkan melonjaknya harga garam.

Pemerintah saat ini terus berupaya agar ke depan kita tak lagi menjadi pengimpor bahan pangan. Karena sumber daya alam Indonesia sangat melimpah. Untuk itu pemerintah terus berinovasi agar kondisi yang disebut sebagai kedaulatan pangan dapat terwujud.

Langkah kebijakan yang diambil Jokowi untuk menanggulangi agar Indonesia tidak menjadi pengimpor bahan pangan ke depan adalah dengan memperkuat subsidi pada sektor-sektor produktif. Dengan demikian, bangsa Indonesia dapat lebih mandiri. Selain juga tetap menguatkan subsidi pada sektor kesehatan dan pendidikan. Keduanya merupakan hal yang saling terkait dalam program pembangunan yang menyeluruh. Yaitu membangun negara sekaligus membangun manusianya.

Langkah kebijakan yang tepat dalam pemerintahan Jokowi banyak mendapatkan apresiasi dalam dunia Internasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, defisit anggaran yang rendah, rasio utang yang masih kecil dan kelayakan investasi di Indonesia yang tinggi sering membuat negara lain iri pada Indonesia.

Kita boleh berpendapat, bahkan juga diperkenankan mengkritik pemerintah. Tetapi seyogyanya kritik tersebut didasarkan pada data dan fakta. Sehingga kritik tersebut bermanfaat dalam memberikan solusi atas permasalahan bangsa. Bukan hanya untuk mengumbar kebenciaan sesaat.