pilihan headline

Mungkinkah Vertical Drainage Diterapkan di Jakarta?

24 Februari 2017   01:21 Diperbarui: 24 Februari 2017   11:01 2669 9 18
Mungkinkah Vertical Drainage Diterapkan di Jakarta?
Vertical darainage. Geoengineer.org

Menarik menyimak program penanggulangan banjir yang diusulkan oleh calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan metode Vertical Drainage. Anies dalam berbagai kesempatan terlihat yakin bahwa sistem vertical drainage merupakan solusi paling tepat dan modern untuk penanggulangan banjir di kota Jakarta.

Sistem vertical drainage yang dikenal luas di Amerika Serikat, Eropa dan beberapa negara Asia dinilai sangat efektif untuk menanggulangi limpahan air di permukaan tanah. Namun harus diingat bahwa proses pelaksanaannya sangat lama dan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Bukan itu saja, proses instalasi yang kurang baik dapat menyebabkan pengaliran air ke dalam tanah tidak sesuai dengan yang diinginkan. 

Masih banyak faktor lain yang harus diperhatikan sebelum menerapkan vertical drainage, seperti kondisi tanah yang akan dibuat vertical drainage, jenis pasir yang digunakan sebagai bagian dari pembuatan vertical drainage harus sesuai kebutuhan, diameter pasir serapan harus sesuai dengan perhitungan karena jika tidak akan menyebabkan pasir merembet melebihi diameter yang ditentukan, lahan yang sangat luas untuk membuat vertical drainage, dan lain sebagainya.

Gambar 1. Pemasangan Strips Drain Proyek Vertical Drainage || Sumber : www.linkedin.com/pulse/
Gambar 1. Pemasangan Strips Drain Proyek Vertical Drainage || Sumber : www.linkedin.com/pulse/
Gambar 2. Pengerjaan Proyek Vertical Drainage || Sumber www.vibromenard.co.uk
Gambar 2. Pengerjaan Proyek Vertical Drainage || Sumber www.vibromenard.co.uk
Gambar 3. Penampakan Melintang Vertical Drainage || Sumber :www.vibromenard.co.uk/
Gambar 3. Penampakan Melintang Vertical Drainage || Sumber :www.vibromenard.co.uk/
Sekarang kita coba melihat situasi dan kondisi kota Jakarta saat ini?

Sudah bukan rahasia lagi jika tatakota Jakarta sudah semrawut dari dahulu. Lahan-lahan yang seharusnya menjadi tempat penampungan air berubah menjadi gedung-gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan maupun kompleks perumahan. Sementara itu, beberapa lahan kosong yang masih ada di Jakarta telah dikuasai oleh sekelompok pengusaha yang bergerak di bidang properti. Halaman-halaman rumah (jika masih ada) dan jalanan telah disemen dan dicor sehingga tidak ada lagi lahan terbuka untuk menyerap air.

Di sisi lain, Daerah Aliran Sungai (DAS) yang seharusnya merupakan kawasan di mana air hujan dan sejenisnya mengalir menuju  penampungan air seperti sungai (kali), danau, dan rawa-rawa justru dimanfaatkan sebagai pemukiman oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Alhasil, DAS mengalami penyempitan sehingga air hujan dan sejenisnya tidak dapat mengalir dengan lancar menuju penampungan air sehingga banjir tidak terelakkan lagi. Belum lagi persoalan kurangnya kesadaran warga untuk menjaga lingkungan dengan membuang sampah secara sembarangan di saluran-saluran air bahkan di sungai yang dapat memicu terjadinya pendangkalan dan penyumbatan di saluran-saluran air dan sungai.

Menurut hemat saya, berdasarkan beberapa hal yang telah dipaparkan di atas rasanya sulit, bahkan hampir mustahil bagi siapapun untuk melaksanakan sistem vertical drainage secara meluas di kota Jakarta kecuali tatakota yang sudah ada saat ini dirombak total atau dimulai dari nol.

Vertical drainage memang metode paling ampuh untuk menyerap limpahan air di permukaan tanah. Tetapi perlu diperhatikan bahwa sistem tersebut bisa berhasil di Amerika Serikat, Eropa, dan beberapa negara Asia karena negara-negara tersebut minimal memiliki tatakota yang jauh lebih teratur dan rapi dibandingkan Jakarta. 

Harus diakui bahwa sejak dahulu negara-negara tersebut telah melakukan dan membangun segala sesuatu dengan sangat terencana dan berorientasi jangka panjang. Ini jelas berbeda dengan Indonesia, khususnya kota Jakarta yang sejak Orde Lama, Orde Baru sampai era reformasi melakukan dan membangun sesuatu tanpa perencanaan yang matang dan berorientasi jangka pendek. Seringkali pembangunan berorientasi profit (keuntungan) jangka pendek meskipun menabrak aturan dan rancangan tatakota.

Kembali kepada program vertical drainage yang dicanangkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Kita tidak tahu apakah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sudah benar-benar mempertimbangkan dan mengkaji program penanggulangan banjir dengan metode vertical drainage, baik dari sisi pembiayaan, keahlian dalam membuat vertical drainage, kesesuaian dan ketersediaan lahan untuk proyek tersebut? Atau jangan-jangan program yang disampaikan dan diyakini Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ini hanya sekedar wacana tanpa kajian yang mendalam dengan tujuan yang penting punya program dapat dijual dan terdengar merdu di telinga.

Merujuk dari debat dan beberapa pernyataan yang disampaikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, kedua pasangan ini, khususnya Anies Baswedan memang lihai dan sangat meyakinkan untuk menjual ide tersebut walaupun ide tersebut hanya akan menjadi wacana yang sesudahnya akan mereka lupakan begitu saja karena sulit dan mustahil untuk dilakukan.

Mungkinkah pemikiran kita yang sederhana tentang vertical drainage seperti yang dipaparkan di atas berbeda dengan yang dipahami dan diingini Anies Baswedan dan Sandiaga Uno? Di sini kita patut khawatir karena dalam beberapa kesempatan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno suka berubah-ubah dan ngeles ketika ditanya tentang program-programnya. Ingat bagaimana Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengusung program kredit rumah tanpa uang muka (Down Payment/DP). 

Padahal aturan Bank Indonesia (BI) terang-terangan melarang kredit perumbahan tanpa DP. Kendati BI menyatakan melarang perbankan memberikan kredit perumahan tanpa DP, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tetap bersikeras bahwa program kredit perumahan tanpa DP yang diusungnya tidak menyalahi aturan. Mungkin Anies Baswedan dan Sandiaga Uno punya kekuasaan dan kewenangan yang begitu luar biasa besarnya sehingga berniat menabrak aturan perbankan yg dibuat BI.

Setelah mendapat kritik tentang kredit rumah tanpa DP, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ngeles dengan mengatakan bahwa yang dimaksud tanpa DP adalah bentuk tabungan selama enam bulan. Jadi warga Jakarta yang ingin memiliki rumah harus menabung secara kontinyu selama enam bulan sebagai pengganti DP (ini membuat orang yang waras dan cerdas dibuat bingung dengan permainan kata-kata Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. 

Mengapa demikian? Karena ujungnya tabungan selama enam bulan itu tetap saja menjadi DP. Belum lagi soal apakah warga bisa menabung sesuai dengan ketentuan karena dapat dipastikan nilai tabungan setiap bulan harus jutaan agar dapat memiliki rumah. Padahal untuk biaya hidup sehari-hari saja sudah sangat berat apalagi untuk menabung jutaan rupiah setiap bulan).

Selanjutnya dari tabungan selama enam bulan lalu berubah lagi menjadi bukan tanpa DP tetapi menjadi nol Rupiah. Ke depannya kita tidak tahu argumentasi apalagi yang akan disampaikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Sekali lagi, yang patut menjadi kekhawatiran kita bersama tentang program vertical drainage akan memiliki nasib yang sama dengan program kredit ruman tanpa DP yang ujung-ujungnya terus berubah-ubah. Bagi warga Jakarta, cerdaslah untuk menilai program mana saja yang realistis dan rasional yang diusung para pasangan calon gubernur DKI Jakarta.