Herjuno Ndaru Kinasih
Herjuno Ndaru Kinasih karyawan swasta

trade and environment, social policy, and literature

Selanjutnya

Tutup

Sosial Budaya

'Wellbeing' dalam Dunia yang Semakin Urban

18 November 2012   11:13 Diperbarui: 24 Juni 2015   21:07 634 1 1

Menterjemahkan kata 'wellbeing' dalam bahasa Indonesia ibaratnya mencomot sepotong kue tradisional dalam sekotak penuh pangan lokal yang biasa dijumpai di pasar tradisional. Kue yang mirip lemper oleh orang Solo dapat disebut sebagai 'arem-arem' jika ketan atau nasi yang digunakan dibungkus oleh putih telor. Sementara, orang Bogor menyebut kue itu sebagai 'lontong'. Lain halnya dengan penutur Bahasa Inggris yang dapat dengan lebih sederhana menyebut  penganan itu sebagai 'rice cake'. Beragam nama dengan beragam sudut pandang.

Secara sederhana, 'wellbeing' dapat diterjemahkan sebagai 'kesejahteraan'. Namun, bias-nya makna 'sejahtera' dalam bahasa Indonesia mengakibatkan persepsi orang terhadap kesejahteraan semata adalah soal materi. Padahal, dalam penelitian lanjutan mengenai 'wellbeing' yang dilakukan oleh beberapa universitas di Inggris, 'wellbeing' mencakup soal material, non-material  dan relasional di antara keduanya. Jika diterjemahkan sebagai 'kebahagiaan', rasa-rasanya juga kurang sesuai walaupun pada akhirnya 'wellbeing' juga mengobservasi 'state of mind' yang bersumber pada persepsi diri akan kepuasan hidup. Lagipula, dalam bahasa Indonesia, kata-kata 'happiness' lebih tepat untuk disandingkan dengan kebahagiaan jika diterjemahkan.

Konsepsi 'wellbeing' sendiri, secara akademik, lebih banyak dieksplorasi dalam sudut pandang Ilmu Pekerjaan Sosial, Ilmu Kesejahteraan Sosial, dan saat ini mulai masuk dalam wacana kajian pembangunan. Dalam sudut pandang ilmu pekerjaan sosial, wellbeing menjadi sangat personal dan komunal jika disandingkan dengan kata 'welfare', dan menjadi subjektif jika dibandingkan dengan kata 'wealth'. Welfare yang juga berarti kesejahteraan adalah pandangan terstruktur dalam mempromosikan wellbeing dari masing-masing individu. Jelas, dalam 'welfare', ada diskusi soal peran negara. Kedudukan 'wellbeing' jika kita bicara mengenai kualitas hidup adalah kualitas yang sifatnya personal dan komunal di mana unsur pengukuran kualitatif muncul sejajar di samping pengukuran kuantitatif. Sementara itu, sebaliknya, 'wealth' lebih melihat aspek kuantitatif yang cenderung terstandar.

Di Bangladesh, menurut kajian Sarah C White dari Center for Development Studies, University of Bath, kata' sukh-shanti' yang berarti 'happiness, prosperity, and peace' dapat menggambarkan 'wellbeing' secara lebih menyeluruh, khususnya bagi masyarakat Bangladesh. Hal inilah yang membuat sedikit beda dengan persepsi beberapa masyarakat Indonesia yang menempatkan 'pendapatan' dan 'properti' lebih tinggi daripada kesejahteraan rohani yang muncul akibat pendidikan yang baik, perumahan yang baik, kebutuhan rekreasional yang baik, dan pekerjaan yang baik. Dalam pendekatan ilmu pekerjaan sosial, kesehatan, termasuk kesehatan jiwa, menjadi titik asali sumber kesejahteraan. Oleh karena interaksi yang muncul manusia dengan lingkungannya, wellbeing, dalam pendekatan pekerjaan sosial dapat dinyatakan sebagai tercapainya  'social functioning' atau keberfungsian sosial dalam diri individu.

Konsepsi 'wellbeing' di Inggris saat ini mulai mendesak pendekatan lama terhadap kemiskinan, yakni dengan konsep 'livelihood'. Jika 'wellbeing' lebih menekankan pada kesejahteraan dan keberfungsian individu dalam lingkungan sosialnya dengan pendekatan psikologi dan pekerjaan sosial, 'livelihood' lebih menekankan pada aspek sosiologi dan politik, khususnya mengenai akses si miskin (powerless) terhadap sumberdaya. Beberapa ilmuwan di Inggris, misalnya dalam konsorsium Overseas Development Institute, menyebutkan bahwa pendekatan 'wellbeing' mulai perlu dilihat karena adanya pergeseran urbanisasi di berbagai negara di mana permasalahan masyarakat miskin bukan hanya, secara tradisional, akses terhadap sumberdaya dan survival dalam mengelola lingkungan dan ekonominya. Persoalan pertumbuhan ekonomi yang pesat di beberapa negara, termasuk Indonesia, sehingga mempertinggi laju urbanisasi membuat masyarakat miskin mulai terdesak dengan permasalahan lingkungan tinggal yang layak, kriminalitas, konflik sosial di perkotaan, kompetisi kerja di perkotaan yang mempengaruhi kondisi 'wellbeing' masyarakat.

Di Indonesia, menurut pengamatan saya, laju urbanisasi semakin terlihat, khususnya ketika pertumbuhan ekonomi mulai diarahkan untuk menarik investasi asing dan juga mencapai industrialisasi nasional. Laporan Bank Dunia tahun 2010 menyebutkan bahwa di tahun 2010 tercatat 49,8% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Studi Bank Dunia juga mengidentifikasi tumbuhnya 44 area aglomerasi di Indonesia, yang menjadi indikator arus urbanisasi. Pendekatan pemerintah yang mendorong sektor pertanian sebagai corporation-based dan pendekatan food security daripada self-sufficiency turut menggeser fenomena hijrahnya sumber daya manusia ke perkotaan, dan kemudian menghadapi permasalahan 'deprevation' dan 'entitlement' yang berbeda dengan apa yang telah dikemukakan Amartya Sen dalam esainya di tahun 1980-an.

Kekuatan konsumsi yang semakin menguat di Indonesia dalam perekonomian maupun kehidupan sosial juga menimbulkan permasalahan baru dalam kajian pembangunan. Jika tadinya kajian pembangunan lebih banyak berkutat pada angka kuantitatif, maka dalam era dunia yang semakin urban ini, kajian pembangunan juga harus bisa membuka pada pendekatan psikologi dan pekerjaan sosial. Ini bukan berarti hendak membawa pendekatan individualistik dalam kajian pembangunan, namun lebih membuka pada persoalan baru pada kondisi kesehatan jiwa komunitas yang berdampak pada sistem yang lebih luas. Misalnya, beberapa studi dalam pendekatan psikologi menyimpulkan ada pengaruh tekanan ekonomi terhadap tingkat kekerasan rumah tangga. Dalam hal angka, pendapatan seseorang boleh jadi naik daripada sebelumnya. Namun, 'tekanan ekonomi' yang diindikasikan dengan, misalnya : sewa kontrakan yang semakin mahal, pemecatan sepihak, uang jajan anak yang semakin meningkat, uang pulsa yang semakin meningkat, atau terkena pencurian menjadi fenomena yang memperburuk kondisi 'wellbeing' seseorang. Hal ini yang tidak bisa dilihat dengan angka-angka, misalnya : pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, atau purchasing power parity. Oleh karena itu, indikator lain yang bisa menjembatani terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, misalnya : literasi keuangan, job securityenterpreunership, atau mungkin, secara ekstrim, kontaminasi/konsumsi aspartam atau limbah merkuri, misalnya, menjadi indikator lanjutan dalam menilai tingkat kesejahteraan seseorang.

Sayangnya, dunia yang semakin urban ini lebih lambat dipahami oleh pembuat kebijakan dan akademisi di negara berkembang dibandingkan dengan di negara  maju yang memang telah melewati fase manufacturing economy. Di negara maju, khususnya negara dengan sistem kesejahteraan (welfare state), pendekatan pekerjaan sosial dan intervensi sosial di tingkat individu, kelompok, dan komunitas telah secara mapan dilembagakan. Di negara berkembang, seperti Indonesia, pendekatan ini dianggap kurang relevan dengan sistem kesejahteraan yang universalis dan bercorakdevelopmental state (khususnya di jaman Orde Baru). Dengan Indonesia yang semakin urban saat ini, pendekatan 'wellbeing' perlu mulai dimajukan, disamping pendekatan tradisional, agar gap antara program pembangunan sosial yang dirancang dengan kenyataan di lapangan semakin berkurang.

Misalnya, tren perluasan akses permodalan yang saat ini banyak digulirkan melalui skema Kredit Usaha Rakyat dan berbagai program pemerintah pusat dan daerah, khususnya dari Dinas Koperasi dan UKM harus dilihat secara hati-hati. Sektor informal memang seperti halnya spons yang mampu menyerap tenaga kerja ketika mereka terlempar dari sektor formal. Namun, ekonomi informal, khususnya usaha mikro-keluarga, bukan sekedar penampung yang tidak memperlukan ketrampilan. Seiring dengan makin meningkatnya kompetisi di antara sektor informal, hanya mereka yang mempunyai semangat kewirausahaan yang mampu bertahan menjalankan usahanya dengan baik. Bahkan, tekanan ekonomi dapat menjadi semakin sulit ketika masyarakat, khususnya masyarakat miskin, menjadi berhutang akibat ketidakmampuannya dalam mengelola keuangan keluarga. Sementara itu, penetrasi konsumsi kartu kredit, kredit tanpa agunan (KTA), dan berbagai produk pinjaman dari institusi peminjam lainnya semakin luas. Pada akhirnya, 'wellbeing' juga ditentukan dari status hutang sebuah keluarga, khususnya keluarga miskin, terhadap institusi peminjam di samping indikator pendapatan keluarga atau daya beli keluarga. Di titik lain, permasalahan maraknya ekonomi domestik yang dibiayai oleh sektor keuangan juga mengakibatkan naiknya harga properti secara tajam, di samping kenaikan karena waktu atau inflasi. Naiknya harga properti juga menimbulkan permasalahan bagi banyak keluarga dalam mengakses perumahan yang layak. Bahkan, untuk menentukan kesejahteraan seseorang, ketika melakukan home visit, indikator mengenai kondisi spasial dan fisik rumah tinggal menjadi salah satu bahan pertimbangan pekerja sosial dalam mengukur tingkat 'wellbeing'.

Contoh-contoh lain yang sering ditemui di Indonesia adalah fenomena stres dalam menghadapi kemacetan, obesitas, gangguan pertumbuhan anak (autisme dan gejala autistik, ADHD, Turner Syndrome, dan lain-lainnya), sampai kesurupan di sekolah. Terlepas dari bahasa kebijakan dan fakta keras (hard fact), di tingkat yang paling mikro, kemajuan teknologi sebenarnya memberi peluang untuk semakin memudahkan seseorang dalam mengatasi fakta lunak dalam kajian pembangunan ini, khususnya dalam membangun jejaring yang memperkaya pengetahuan. Mungkin, knowledge management adalah salah satu solusi yang paling sederhana dalam mengelola dunia yang semakin urban. (*)

Bacaan rujukan :

Sarah C White, 'Analyzing Wellbeing : A Framework for Development Practice',  WeD Working Paper 09/44, February 2009, University of Bath, UK.

Sarah C White, 'Bringing Wellbeing into Development Practice',  WeD Working Paper 09/50, August 2009, University of Bath, UK

Susan Johnson, 'Polanyi and the Instituted Processes of Markets: Introducing a Wellbeing Perspective', WeD Working Paper 09/51, September 2009, University of Bath, UK

Poverty Analysis Discussion Group, ' Understanding Poverty and Wellbeing : A Note with Implications for Research and Policy', April 2012, Overseas Development Institute UK, diunduh dalam :  https://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7654.pdf