Tadinya saya sedikit urung untuk menulis apapun tentang kisruh PT Freeport Indonesia (PTFI) vs pemerintah RI. Oleh karena ketika saya hendak baru mau melangkah, saya perhatikan berbagai orang2 hebat telah ada disana dengan tulisannya yg sangat fantastic.
Oh, syukurlah, ternyata kita masih memiliki beberapa anak bagsa dengan jiwa nasionalisme yang tinggi.
Namun akhirnya tergoda juga untuk menulis. Apalagi yg dapat saya sumbangkan bagimu negeri, jika bukan dengan tulisan? Jadi pemikiranku ini hanya untuk menyambung energi pemikiran orang2 yg menulis tentang hal itu sebelumnya.
KISRUH VS PT FREEPORT
Jika kita tela'a lebih jauh tentang kehadiran PTFI, kita akan mengetahui bahwa kehadiran PTFI di Nusantara, tidak banyak bermanfaat bagi rakyat kita, lebih khusus rakyat Papua. Ini jika kita merujuk pada besarnya sumberdaya alam yang telah dikeruk dibanding pada tingkat kesejahtraan bagi masyarakat yang ditimbulkan.
Lihat saja fakta yang ada, PTFI telah hadir dinegeri ini selama -+ 50 tahun, beberapa gunung telah dibongkar, bertonton emas telah didapatkan, namun miris, sebagian besar rakyat Papua masih bergelut dalam kubang kemiskinan. Ada apa?
Artinya, pasti ada yang salah. Terdapat beberapa kebijakan yang selama ini merugikan. Jadi sungguh tolol jika kebijakan lama yang merugikan masih saja diteruskan.
Itulah mengapa pemerintah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PTFI sebagai pengganti Kontrak Karya (KK), yang dianggap pemerintah sebagai biang keladi kerugian negara selama ini.
Namun hal ini ternyata ditolak PTFI, sebabnya, beberapa point dalam IUPK dianggap merugikan PTFI.
Ketika pemerintah sebelum-sebelumnya tiba2 mendadak meriang saat mendengar negara adidaya dibalik PTFI yang mensupport perusahaan tersebut, sebaliknya pemerintahan Jokowi-Jk datang dengan jantan, "kalo loe gak mau gua atur, loe bakal gua gebuk. Gua gak peduli siapa yang ada dibelakang loe, loe merugikan, bakal gua hajar!" Begitu kira2 gertak pemerintah Jokowi kepada PTFI.
Belakangan kita ketahui, bos PTFI balik mengancam. Jika pemerintah RI tetap ngotot memberlakukan kebijakan baru dalam IUPK, maka -+ 12rb karyawan bakal dipecat dalam waktu dekat. Selanjutnya, mereka akan melawan pemerintah RI di meja Arbitrase Internasional. Dengan cara licik tersebut, mereka berharap dapat menekan pemerintah. Sebab karyawan yang dipecat, sudah pasti unjuk rasa menuntut pemerintah. Sebuah, taktik licik!
