Tolak Isu SARA Masuk Pra Pilwalkot Bekasi 2018

13 Mei 2017 07:15:19 Diperbarui: 13 Mei 2017 07:28:35 Dibaca : 53 Komentar : 0 Nilai : 0 Durasi Baca :
Tolak Isu SARA Masuk Pra Pilwalkot Bekasi 2018
Walikota Bekasi Rahmat Effendi dan Wakil Walikota Ahmad Syaikhu terlihat makin akur , Foto;Gusdidit

Masivnya isu SARA saat Pilgub DKI Jakarta dikwatirkan akan berimbas dalam pra pilkada Kota Bekasi 2018 mendatang, karena Kota Bekasi berbatasan langsung dengan ibukota. Namun, hal tersebut diharapkan tidak terjadi karena karakteristik warga masyarakat Kota Bekasi berbeda dengan DKI Jakarta.

Secara geografis memang Kota Bekasi merupakan pintu gerbang ibukota, namun karakter masyarakat Kota Bekasi tidak gampang terhasut dan tersulut. Maka penggunaan media sosial (medsos) sebagai jejaring informasi yang paling cepat harus santun, bermartabat dan bukan memprovokasi. Hindari kampanye hitam (Black campaign).

Dari beberapa kasus yang dilatarbelakangi isu SARA (Suku, Agama dan Ras) di Kota Bekasi memang sempat mengkwatirkan, namun karena penanganan yang cepat sehingga cepat padam. Dari kondisi warga yang heterogen dan komuter sudah berbaur satu sama lain dan sangat menghormati kearifan lokal. Ada beberapa kasus yang sempat muncul, tapi juga cepat padam karena para tokoh lintas agama dan tokoh komunitas ikut  meredam.

Isu atau sentimen SARA tidak akan bisa berkembang untuk mempengaruhi kondusifitas warga, meski dengan tujuan kepentingan politik tertentu.  Diakuinya tensi suhu politik akan meningkat pra Pilkada 2018 yang tahapan pendaftaran calon sekitar Februari 2018. Seharusnya trik dan intrik politik tidak boleh melanggar tatanan sosial dan mengadu domba warga karena berbeda pilihan politik. Politik harus nalar, sehat dan beradab.

Yang membuat isu politik terkadang membahayakan karena penggunaan medsos yang berlebihan dan semua orang bebas mengutarakan pendapat meski melanggar norma sosial dan kebablasan sehingga memantik kegaduhan. Kampanye hitam sengaja memanfaatkan situasi politik untuk menyerang pihak lawan, menebarkan kebencian. menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut dan menyebarkan berita bohong.

Meski aturan penggunaan medsos akan ditangani KPU, namun secara umum KPU tidak mungkin bisa memantau semua pengguna medsos dan alur informasi yang muncul. Kuncinya hanya satu gunakan medsos secara bijak, santun dan beradab sehingga tidak memancing serta memantik kegaduhan yang tidak perlu. Memilih pemimpin harus dengan cara-cara yang beradab agar menghasilkan pemimpin yang berkwalitas.

Kampanye harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Seharusnya yang dikedepankan adalah kesantunan dalam berpolitik untuk saling adu ide, visi misi, program, solusi dan gagasan dalam memajukan Kota Bekasi.  Kita harapkan dalam Pilwalkot mendatang, rakyat bisa menyaksikan praktik politik yang santun dan saling menghormati antara calon dan antara partai politik pendukung, sehingga pesta demokrasi menyenangkan dan penuh kegembiraan.

KOMPASIANA ADALAH PLATFORM BLOG, SETIAP ARTIKEL MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

NILAI :

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana