Ini Jakarta bung. Tidak ada yang namanya makan siang gratis di Jakarta ini. Kencing saja bayar Rp.2000,-. Ungkapan ini sangat tepat menggambarkan watak asli para politisi dalam setiap mengambil keputusan-keputusan politiknya, walaupun ada aksesoris demi kesejahtaeraan rakyat.
Fenomena pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) DKI Jakarta yang akan memasuki putaran ke dua menjadi fakta yang sungguh terang benderang menjelaskan kepada rakyat bahwa sesungguhnya yang ada dalam saku para politisi itu adalah kepentingan. Jika kepentingannya sejalan maka keputusan politik itu diambil.
Partai politik yang tumbang di putaran pertama pilgub DKI Jakarta beberpwa waktu lalu, dengan gagah berani, penuh percaya diri, dengan kalkulasi kepentingan yang sangat transparan akhirnya mendukung paket Foke-Nara. Paket yang mereka lawan sebelumnya. Pada putaran pertama partai-partai, seperti Golkar,PPP, PKS dan PAN memiliki calon masing-masing dan ramai-ramai mengusung tema perubahan. Namun dengan seketika mereka berbalik seratus delapan puluh derajat, mendungkung paket Foke-Nara.
Pada putaran pertama. partai-partai ini memiliki visi misi yang berbeda dengan pasangan Foke-Nara. Sangat getol mengkampanyekan perubahan, menghujat kebijakan-kebijakan di bawah kepemimpinan Foke. Namun karena visi misinya adalah kepentingan, maka gombal visi misi politiknya itu hilang bersamaan di bawah oleh polusi Jakarta. Tiba waktunya untuk bertobat dengan mendukung paket Foke-Nara.
Sebenarnya dalam rimba politik praktis, keputusan-keputusan plitik seperti itu adalah sesuatu yang wajar. Karena pada dasarnya tabiat atau watak dari politik praktis itu adalah kepentingan. Namun menjadi aib jika keputusan-keputusan politik seperti itu akhirnya mengabaikan kepentingan rakyat. Kenapa tidak dari awal saja langsung mendukung Foke-Nara, tanpa harus membodohi rakyat dengan gombal-gombal politik menghendaki perubahan.
Keputusan politik yang diumbar oleh Golkar, PPP, PKS dan PAN dalam pilgub DKI Jakarta ini, sekali lagi mencerminkan nafas politik para politisi. Bahwa didalam politik itu tidak ada teman yang abadi. Tidak ada koalisi yang abadai, koalisi dengan rakyat sekalipun. Yang ada adalah kepentingan yang abadi.
Karena yang ada adalah kepentingan, maka jangan ngeyel untuk menuntut etika dalam setiap keputusan-keputusan politik. Etika politik itu hanya ada dalam ruang-ruang kuliah, selalu dibicarakan oleh para kaum cendikia, selalu muncul dalam ruang-ruang diskusi atau seminar, menjadi rujukan bagi para budayawan dan agamawan ataupun hanya menjadi prabot-prabot pikirian dalam otak para filsul.
Menghendaki etika politik dalam mewarnai setiap keputusan politik oleh para politisi, hanyalah sebuah harapan yang sia-sia. Karena dalam kamus para politisi, politik sama dengan kepentingan.
