Masalah air bersih dan sanitasi tampaknya merupakan masalah klasik yang tak kunjung usai diberantas di Indonesia. Bagaimana tidak ? Pada tahun 2011 ini, dari sekitar dua ratus jutaan penduduk Indonesia, baru 20% saja yang memiliki akses terhadap air bersih. Itu pun kebanyakan di daerah perkotaaan. Sedangkan sisanya, atau sekitar 80% rakyat Indonesia masih mengkonsumsi air yang tak layak untuk kesehatan.
Hal itu dibuktikan melalui hasil penelitian dari Jim Woodcock, seorang konsultan masalah air dan sanitasi dari bank dunia, yang hasilnya adalah 100.000 bayi di Indonesia tewas setiap tahunnya yang disebabkan oleh diare, penyakit yang paling mematikan nomor dua setelah infeksi saluran pernapasan akut. Penyebab utamanya, jelas buruknya akses terhadap air bersih serta sanitasi.
Di NTT (Nusa Tenggara Timur), warga harus menempuh jarak minimal sejauh 700 meter dengan lama sekitar 46 menit ditambah dengan tekstur jalanan yang mereka lalui yang tidak rata untuk memperoleh air bersih. Tentu saja hal itu sangat memprihatinkan. Selain disebabkan oleh topografi daerah tersebut, tidak adanya sistem infrastruktur yang memadai juga merupakan penyebab utama sulitnya masyarakat mengakses air bersih.
Bahkan, saking langkanya air bersih, warga Pulau Sebatik di Kalimantan Timur pun kesulitan air bersih. Sampai-samapai mereka harus mengambil air bersih di daerah Tawau yang telah masuk ke dalam wilayah Malaysia. Sebenarnya di daerah tersebut telah terdapat Pipa PDAM yang dibangun pada tahun 2004. Namun kondisi sudah rusak karena tidak pernah dialiri air bersih.
Data dari kementerian kesehatan menyatakan bahwa 60% sungai di Indonesia tercemar, mulai dari bahan organic sampai bakteri-bakteri penyebab diare seperti coliform dan Fecal coli. Padahal, air sungai seharusnya bisa menjadi sumber kehidupan warga sekitar. Namun, justru malah tercemar dan berubah warnanya menjadi hitam pekat, sehingga tidak layak untuk dijadikan air minum, mandi, serta mencuci. Kondisi ini tentunya menyebabkan pencemaran lingkungan dan berimbas pada buruknya kesehatan pada warga.
Belum selesai masalah akses terhadap air bersih, masalah buruknya sanitasi juga semakin besar. Sebab, kedua hal tersebut juga berkaitan. Sebuah penelitian bahkan menunjukkan bahwa masih sekitar 70 juta masyarakat Indonesia buang air besar sembarangan setiap harinya. Itu berarti, setiap hari ada 14.000 ton tinja dan 176.000 meter kubik air seni yang mencemari lingkungan. Bakteri E.Coli juga dijumpai pada 75% air sumur dangkal di perkotaan Hal itu tentu menyebabkan akses air bersih semakin sulit. Ini dibuktikan dengan sebuah data yang menunjukkan dari 1000 orang penduduk Indonesia, 411 diantaranya terkena penyakit diare, yang itu artinya hampir 50% penduduk Indonesia.
Menurut penelitian sebuah lembaga yang bernama MDGs (Millenium Development Goals) Asia Pasifik, Bahwa untuk sektor sanitasi di Indonesia cakupan akses nasionalnya, rata-rata memang telah mencapai 80%, dan itu artinya telah melampaui target dari MDGs yang hanya 74%. Namun, hal itu baru sebatas kuantitas. Bukan kualitas. Dengan bukti di atas yang menunjukkan bahwa banyaknya bayi yang meninggal akibat diare, hal itu telah cukup membuktikan bahwa secara kualitas, sanitasi di Indonesia masih sangat-sangat buruk.
Sedangkan bila ditinjau dari kuantitas dan kualitas, data terbaru yang dilansir MDGs, baru 51,02% keluarga di Indonesia yang memiliki akses sanitasi yang memadai. Targetnya, pada tahun 2015 akses sanitasi dapat naik hingga di angka 60% hingga 70%.
Masalah sanitasi juga tidak hanya merembet di masyarakat saja. Pemerintah juga ikut “kebakaran jenggot” menghadapi masalah ini. Berdasarkan data Direktorat Air Minum dan Limbah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kerugian Indonesia akibat buruknya layanan Sanitasi mencapai 58 triliyun rupiah per tahun. Salah satunya karena biaya memperoleh air bersih yang mahal.
Melihat data-data di atas tentu kita sangat prihatin terhadap kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini ditinjau dari faktor ketersediaan akses terhadap air bersih serta sanitasi. Hal itu tentunya memunculkan tanda tanya besar. Apa penyebab buruknya kualitas air dan sanitasi di Indonesia ? Menurut saya, ada 2 masalah pokok yang menyebabkan buruknya kualitas air di Indonesia.
Masalah yang pertama adalah rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Dari data di atas saja sudah dapat dibuktikan, dengan masih banyaknya penduduk Indonesia yang buang air besar sembarangan tentu menyebabkan buruknya kualitas air di Indonesia terutama pada sumber-sumber air yang seharusnya menjadi sumber penghidupan warga. Dengan tingkat populasi yang tinggi, namun kesadaran akan lingkungan yang rendah semakin memperparah kondisi tersebut. Masyarakat Indonesia masih sering membuang limbah rumah tangga, sampah, dst. Padahal sungai-sungai itulah yang menjadi sumber penghidupan mereka. Belum juga eksploitasi air tanah untuk kepentingan fasilitas hotel, apartemen, dan perkantoran yang menyebabkan semakin berkurangnya debit air bersih.
Masalah yang kedua, adalah rendahnya alokasi APBD tiap daerah yang digunakan untuk memperbaiki layanan air bersih dan sanitasi. Berdasarkan data dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri, pada tahun 2010 yang lalu, rata-rata alokasi belanja sanitasi seluruh kota dan kabupaten di Indonesia masih di angka 1,5% dari total belanja APBD. Dibandingkan pada saat tahun 2006 yang alokasi rata-ratanya hanya 0.5%, hal itu tentu mengalami kenaikan yang signifikan. Namun, berkaca dari kondisi Indonesia saat ini, hal itu tentu jauh dari kata layak, karena kondisi sanitasi dan air bersih di Indonesia telah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan.
Dua masalah pokok di atas, sepertinya tak kunjung usai. Bahkan dari tahun ke tahun semakin besar serta rumit untuk diatasi. Lalu bagaimana cara mengatasinya agar masalah tersebut dapat sedikit demi sedikit dikurangi ?
Menurut saya ada 3 langkah strategis yang harus diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah air bersih dan sanitasi
Langkah pertama dan yang paling mendasar di sini adalah pemerintah terus menggalakkan upaya penumbuhan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Hal itu sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah melalui program PHBS, yaitu Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang mengupayakan untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau dan mampu melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Sasaran penyuluhan program ini adalah kelas IV dan V SD/sederajat. Namun, di sini, saya ingin menggarisbawahi, bahwa hendaknya penyuluhan tentang PHBS sebaiknya lebih dimulai dari dini. Bahkan sejak taman kanak-kanak pun, pemerintah harus memberikan penyuluhan juga. Mulai dari hal-hal kecil seperti mencuci tangan sebelum makan, gosok gigi dua kali sehari, dan lainnya. Sehingga, penanaman perilaku hidup sehat dapat teraplikasikan sejak anak didik berada di pendidikan dasar.
PHBS seharusnya juga tidak hanya diberikan kepada anak-anak. Orang tua pun juga perlu diberi pengetahuan tentang ini. Sebab, orang tua-lah yang membentuk pribadi dan perilaku anak tersebut. Secara tidak langsung, orang tua juga menjadi pengawas bagi anak saat di rumah, apakah anak tersebut mampu melaksanakan perilaku hidup sehat ataukah tidak.
Selain itu, instansi - instansi pemerintah, masyarakat, pendidikan dan lainnya juga harus diberi penyuluhan tentang ini. Dengan begitu, fasilitas di lembaga mereka tentu harus memenuhi standar, bahkan di atas standar. Misal fasilitas tempat cuci tangan yang memadai serta fasilitas MCK yang bersih dan layak
Selain digalakkan melalui penyuluhan, pemerintah juga sebenarnya telah menggalakkan PHBS melalui demonstrasi atau peragaan langsung. Misalnya demonstrasi cuci tangan yang benar, klinik sanitasi, dan lain sebagainya. Namun, upaya pemerintah mengadakan sosialisasi semacam itu terlihat belum menyeluruh ke seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang masuk ke dalam daerah dengan kualitas air dan sanitasi yang buruk. Ketidakterjangkauan itulah yang menyebabkan masyarakat tidak tahu bagaimana berperilaku hidup sehat. Oleh karena itu, pelaksanaan PHBS hendaknya dipetakan secara maksimal sehingga dapat menjangkau daerah-daerah yang membutuhkan.
Program lainnya yang telah dilaksanakan pemerintah adalah PPSP yaitu Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman. Melalui program ini pembangunan sanitasi untuk permukiman yang membutuhkan diharapkan dapat dipercepat. Namun, minimnya anggaran yang dimiliki, menyebabkan program ini jauh dari kata maksimal. Sehingga, dibutuhkan anggaran yang lebih besar untuk mewujudkannya.
Langkah kedua yang harus dilaksanakan, setelah kesadaran masyarakat dapat ditumbuhkan, maka pemerintah menaikkan anggaran untuk meningkatkan fasilitas untuk mengakses air bersih serta sanitasi yang layak. Berdasarkan data yang telah saya tulis di atas, rata-rata daerah di Indonesia masih mengalokasikan 1,5% dari APBD-nya untuk pembangunan di bidang sanitasi. Hal itu tentu sangat kecil, dan seharusnya bisa ditambah untuk tahun-tahun ke depannya.
Langkah yang ketiga, apabila di rasa APBD telah mencapai titik maksimum, sehingga tidak dapat dinaikkan lagi, pemerintah juga dapat menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional yang berkaitan dengan hal ini. Misalnya lembaga PBB, seperti WHO atau World Health Organization. Di tingkat nasional, langkah Danone untuk membantu ketersediaan air bersih di NTT patut diacungi jempol. Dan itu, tentu akan semakin dapat menjangkau daerah lainnya bila kerja sama itu dilakukan dengan lembaga-lembaga Internasional lainnya.
