Kalau merujuk tanggal Pilkada serentak 09 Desember 2015, secara de facto H. Mursini-H. Halim, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) periode 2016-2021, sebenarnya sudah lebih setahun berkuasa di Negeri Jalur. Tapi kalau mengacu kepada tanggal pelantikan, yakni 01 Juni 2016, tinggal lebih-kurang sebulan lagi, keduanya genap setahun berkuasa di Kabupaten Kuansing.
Lalu, gebrakan apa yang sudah dilakukan politisi senior dari PPP itu? Atau lompatan besar apa yang sudah digesa kedua pemimpin itu, sehingga membuat Kuansing lebih maju, makmur dan sejahtera?
Di banyak daerah, kita sering mendengar, ada kepala daerah yang memasang target, misalnya gebrakan 100 hari setelah pelantikan. Atau gebrakan satu tahun, yang membuat target kinerjanya terukur, sehingga masa kepemimpinan yang hanya lima tahun, benar-benar maksimal untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat.
Tapi, apa yang terjadi di Kuansing di bawah kepemimpinan Mursini-Halim? Semula, mayoritas masyarakat Kuansing tentu sangat berharap duet Mursini-Halim ini adalah duet yang terbaik. Mursini adalah politisi senior yang sebelumnya pernah menjabat Wakil Bupati Kuansing mendampingi H Sukarmis pada periode pertama. Mursini adalah juga mantan anggota DPRD Riau.
Pengalamannya yang segudang dipadu dengan sosoknya yang agamis, santun dan sederhana. Begitupun Halim adalah seorang pengusaha sukses. Wajar saja, kalau masyarakat Kuansing pernah bermimpi bahwa keduanya akan membawa Kuansing “terbang ke angkasa” menjadi kabupaten yang maju, gemilang dan terbilang.
Mari kita review memori kita sejak kedua pemimpin itu dilantik, yakni pada 01 Juni 2016. Karena keduanya dilantik di tengah tahun berjalan, dimana APBD TA 2016 tentu disusun oleh rezim sebelumnya. Bahkan disinyalir rezim sebelumnya juga sudah menguasai hampir sepenuhnya APBD tersebut, maka bisa ditebak apa yang terjadi, Mursini-Halim seakan tak bisa berbuat apa-apa. Kinerja keduanya terseok-seok di tengah rutinitas sehari-hari yang sebenarnya tak berarti bagi masyarakat. Apa boleh buat. Tapi ketika itu mungkin, masyarakat masih bisa memaafkan.
“Yo baapo lo rak. APBD lah habi dek nen dulu. Tu payah kini...(Ya gimana lagi, APBD TA 2016 mungkin sudah dikuasai oleh rezim sebelumnya, sehingga pemerintahan Mursini-Halim kesulitan,” begitu kira-kira opini yang berkembang di masyarakat. Opini yang sebenarnya setengah memaafkan. Padahal tentu saja, masyarakat ingin pemimpinnya bisa berbuat lebih banyak. Tak peduli dalam situasi apapun itu!
Tahun pun berganti dari 2016 menjadi 2017. Harapan masyarakat kembali membuncah bahwa Pemerintahan Mursini-Halim akan bergerak cepat membangun Kuansing yang kesohor dengan Motto: Basatu Nagori Maju. Tapi apa daya, di awal tahun baru, Pemerintahan Mursini malah membuat pengumuman yang sangat memprihatinkan. Karena ketiadaan dana, Pemkab Kuansing terpaksa merumahkan 2.926 pegawai honorer. Begitu kira-kira pernyataan Sekdakab Kuansing yang kala itu dijabat oleh Muharman. Bagai disambar petir di siang bolong, ribuan pegawai honorer menangis menanti masa-masa penganggurannya.
Kekecewaan masyarakat semakin berlanjut, karena sampai saat ini, sudah 4 bulan tahun 2017 berjalan, APBD Kabupaten Kuansing ternyata belum juga disahkan. Lalu, kalau APBD tidak ada, dengan apa pembangunan dapat dilaksanakan. Tentu saja, APBD merupakan instrumen yang sangat penting untuk membangun daerah. Tanpa APBD, tak mungkin kepala daerah dapat menunaikan janji-janji politiknya kepada masyarakat.
Singkat kata, hampir setahun kepemimpinan Mursini-Halim, hampir tidak ada gebrakan-yang berarti, yang bisa menjadi indikator bahwa kinerja keduanya memang terbaik. Bahkan beberapa kawan di Kuansing mengibaratkan, “Tak baranjak lenggang dari ketiak ro...(Tak ada perubahan apa-apa).” Bahkan yang ada mungkin hanya kemunduran.
Jika gaya kepemimpinan Mursini-Halim tetap seperti ini, hemat saya paling tidak ada dua hal yang mungkin akan terjadi. Pertama, mayoritas masyarakat besar kemungkinan tidak akan memilih Mursini lagi pada periode kedua (pada Pilkada 2021 nanti).