Menteri Kabinet Kerja Jokowi Harus Steril dari Seserahan

Di tengah ramainya partai politik menyodorkan kader terbaiknya kepada presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), kini publik menanti ketegasan dari para pengusungnya bahwa kader bersangkutan bebas dari perbuatan tercela.

Jika dalam suatu proses lamaran pernikahan calon pengantin wanita menanti barang seserahan dari calon suaminya, maka sepatutnya untuk lamaran menjadi menteri harus steril dari seserahan.

Dalam prosesi pernikahan seserahan merupakan ungkapan cinta bagi seorang calon suami dengan ditandai berupa beragam barang bawaan. Semua itu mengandung makna sebagai tanggung jawab seorang laki-laki untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri tercinta.

Seserahan adalah simbolisasi dalam proses pernikahan yang hingga kini demikian kuat melekat dalam budaya kita. Dalam perjalanan waktu, seserahan ini ikut masuk dalam pergaulan dalam keseharian.

Dalam pergaulan di kantor, misalnya, masih ada atasan atau pimpinan berharap adanya seserahan dari bawahannya. Ketika melakukan kunjungan kerja, masih berharap pulannya dibekali buah tangan.

Seserahan dari bawahan ke sang atasan itu dijadikan tolok ukur sejauhmana bawahan punya loyalitas, kesetiaan dan kerja samanya dalam melaksanakan organisasi.  Dengan cara itu, sang atasan bisa melihat anak buah yang paling mendukung program kerjanya.

Para pengamat politik, dari sejumlah tayangan telivisi, kini makin serius mencermati calon-calon menteri yang disodorkan partai politik. Ketua partai politik pun sibuk melakukan lobi, bahkan kubu lawan yang pada kampanye Pilpres 2019 lalu sibuk menyerang Jokowi, kini "balik badan" mencari simpati agar calo menteri yang ditawarinya dapat diterima Jokowi.

Presiden dalam konstitusi kita punya hak prerogatif, khususnya mengangkat dan memberhentikan menteri. Hak istimewa atau hak khusus yang melekat pada presiden itu, secara sadar atau tidak, kini tengah menghadapi tantangan.

Pemberitaan yang mengemuka tentang pencalonan menteri-meteri dari partai politik kini ikut merasuk ke dalam pemikiran publik. Selanjutnya dalam bentuk kekuatan opini publik sangat berpotensi menggoyahkan pemilik hak istimewa.

Jika saja Jokowi labil dalam menentukan sikap, tak mustahil kubu sebelah yang sudah dinyatakan bubar oleh Prabowo Subianto,  yang kini masih merasa belum ikhlas menerima kekalahan,  akan melancarkan kritik.