Eksistensi Pengadilan Pajak

15 Juli 2011 03:47:28 Dibaca :

EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK

OLEH:

MOCHAMMAD DJA’IS, SH CN MHUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

DISAMPAIKAN SEBAGAI SUMBANG PIKIR

DALAM SEMINAR SEHARI PERPAJAKAN TGL 12 MEI 2009

“EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DI ERA GLOBAL & TEKNIS MENYELESAIKAN SENGKETA PAJAK”

JAKARTA

2009

EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK

OLEH:

MOCHAMMAD DJA’IS, SH CN MHUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

A. KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. [Pasal 24 (2) UUD1945 jo. Pasal 10 (1) dan (2) UU No. 4 Th 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman].

Menurut Jimly Asshidiqqie, cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan, maka fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain. Jika kekuasaan legislatif beruncak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, maka cabang kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dapat dipahami terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.[1]

Selanjutnya oleh Jimly Asshidiqqie dikatakan, bahwa MPR merupakan puncak dari kedaulatan rakyat, sedang MA dan MK merupakan puncak dari kedaulatan hukum.[2]

Berdasar hal tersebut diketahui bahwa secara konstitusional, kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh lebih dari satu lembaga pengadilan. Masing-masing lembaga pengadilan memiliki kompetensi absolut, yang satu berbeda dengan yang lain.

Pengaturan demikian bertitik tolak pada kelembagaan berikut kompetensinya. Hal ini sejak awal mengandung kesalahan mendasar dalam rangka upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan. Padahal kebenaran dan keadilan ini alasan utama diadakannya lembaga pengadilan. Tanpa pemberian (mewujudkan) kebenaran dan keadilan, maka percuma saja dibentuk pengadilan. Kesalahan mendasar dalam hal ini adalah kesulitan yang dihadapi oleh pencari keadilan. Sejak awal pencari keadilan harus menentukan lebih dahulu, pengadilan manakah yang berwenang secara absolut (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili (memberi keadilan) atas perkara yang sedang dialami. Menetukan pengadilan yang memiliki kompeten absolut, merupakan suatu yang sulit, dengan taruhan kalah bilamana si pencari keadilan keliru memasukkan perkara pada pengadilan yang tidak kompeten. Kesalahan mendasar lainnya adalah, kemungkinan terjadinya keadaan di mana suatu perkara yang masuk dalam (menjadi) kompetensi absolut dari beberapa pengadilan (beberapa lingkungan peradilan). Kedua hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan b iaya ringan.

Pencari keadilan adalah pihak yang menderita akibat tindakan pihak lain (pelaku). Penderitaan ini dapat menyangkut harta benda bahkan harkat dan martabatnya, yang dapat pula menghilangkan harapan hidup (layak) bagi diri dan keluarganya. Penderitaan mungkin saja berlangsung sebentar, atau bahkan sudah berlangsung bertahun-tahun. Pihak yang sudah menderita ini pada saat akan mencari keadilan, kepadanya dihadapkan pada persoalan formalitas yaitu persoalan kompetensi, yang tidak ada sangkutpautnya dengan substansi penegakan kebenaran dan keadilan. Ini sangat ironis.

Keadaan demikian harus diakhiri. Cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi hal tersebut adalah pengaturan kekuasaan kehakiman yang bertitik tolak pada pencari keadilan. Pencari keadilan sebagai korban, tidak boleh dipersulit dalam mencari jalan untuk meraih kebenaran dan keadilan. Untuk itu diperlukan pengaturan kekuasaan kehakiman yang sederhana, yaitu kekuasaan kehakiman tanpa kompetensi absolut. Kekuasaan kehakiman diserahkan pada satu lembaga pengadilan yang di dalamnya dibagi dalam kamar-kamar atau bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan. Untuk tingkat nasional, lembaga tersebut adalah Mahkamah Agung, di tingkat provinsi namanya pengadilan tinggi negara, dan di tingkat kabupaten/ kota disebut pengadilan negara (bukan pengadilan negeri). Masing-masing lembaga pengadilan tersebut dibagi dalam kamar-kamar/ bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan. Untuk Mahkamah Agung ada bidang perdata, niaga, hubungan industrial, pidana, agama, tata usaha negara, pajak, konstitusi dan sebagainya, demikian pula untuk pengadilan tinggi negara dan pengadilan negara. Pengaturan kekuasaan kehakiman yang demikian dapat disebut sebagai sistem pengadilan satu pintu. Sebagaimana halnya yang berlaku sekarang, maka kamar/ bagian konstitusi hanya ada di Mahkamah Agung. Apabila perkara pajak ingin dipertahankan pemeriksaannya hanya sekali tanpa dibuka kemungkinan upaya hukum biasa melawan putusan, maka posisi kamar/ bidang pajak sama dengan kamar/ bidang konstitusi yaitu berada di Mahkamah Agung, tidak di pengadilan negara dan pengadilan tinggi.

Melalui sistem pengadilan satu pintu, maka pencari keadilan tidak dipersulit untuk menentukan pengadilan mana yang memiliki kompetensi absolut menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang sedang dialaminya. Pencari keadilan tinggal mengajukan saja perkara ke pengadilan, dan pengadilanlah yang selanjutnya berkewajiban untuk menentukan perkara tersebut diperiksa dan diadili oleh hakim dari kamar/ bidang mana. Hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan dapat berasal dari satu kamar/ bidang tertentu, dapat pula berasal dari beberapa kamar/ bidang, tergantung pada sifat perkaranya.

B. LETAK PENGADILAN PAJAK

Pembicaraan tentang sistem pengadilan satu pintu dan kedudukan pengadilan pajak di atas, masih merupakan suatu gagasan. Berikut ini dibicarakan letak pengadilan pajak menurut ketentuan yang ada.

Dalam Pasal 15 (1) UU No. 4 Th 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, makan pengadilan pajak harus berada pada salah satu lingkungan peradilan. Untuk menentukan pada lingkungan peradilan manakah pengadilan pajak berada, maka harus diketahui kompetensi absolut pengadilan pajak, yang menyangkut orang (pihak yang berperkara) dan jenis perkara yang berupa sengketa pajak.

Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa (Pasal 1 butir 5 UU No 14 Th 2002 ttg Pengadilan Pajak).

Berdasar ketentuan tersebut, pihak dalam sengekta pajak adalah wajib pajak/ penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang (direktur jenderal pajak, direktur jenderal bea dan cukai, gubernur, bupati/ walikota), sedangkan perkaranya berupa sengketa tentang putusan atau tindakan pejabat yang berwenang. Dengan demikian, pengadilan pajak berada di dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, berapa jumlah pengadilan pajak di Indonesia. Pada saat ini menurut Pasal 3 UU No 14 Th 2002 ttg Pengadilan Pajak, pengadilan pajak hanya ada satu yaitu berkedudukan di ibu kota negara (Jakarta). Mengingat jumlah perkara yang masuk, yang makin lama makin meningkat jumlahnya, maka seyogyanya jumlah pengadilan pajak ditambah sesuai dengan kebutuhan. Mengenai hal ini dapat mencontoh pengadilan niaga, yang pada mulanya hanya satu kemudian ditambah menjadi beberapa sesuai dengan kebutuhan.

C. STATUS KEPEGAWAIAN

UUD1945 sebelum amandemen mengatur pembagian kekuasaan negara (division or distribution of power). Prinsip kedaulatan yang berasal dari rakyat diwujudkan melalui Majels Pernusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan yang diakui sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan tidak terbatas. Dari Majelis inilah kekuasaan rakyat dibagi-bagikan secara vertikal ke dalam lembaga-lembaga tinggi negara yang berada di bawahnya. Hal ini berbeda dengan UUD1945 pasca amandemen, kedaulatan rakyat itu ditentukan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (separation of power) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip check and balances.[3]

Sehubungan dengan hal tgersebut, maka status kepegawaian personalia pengadilan pajak baik yang berkedudukan sebagai hakim, panitera sekretaris dan pegawai lainnya berada di dalam kekuasaan yudikatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 4 Th 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Berdasar hal tersebut, maka tidak dikenal lagi personalia dalam pengadilan pajak yang berstatus pegawai negeri, demikian pula prosedur pengangkatannya harus disesuaikan dengan prosedur yang berlaku di kalangan lembaga yudikatif.

D. MAJELIS HAKIM

Fungsi pengadilan termasuk pengadilan pajak adalah mewujudkan kebenaran, hukum dan keadilan melalui putusan hakim. Kebenaran diperoleh melalui proses pembuktian, hukum ditegakkan melalui putusan pengadilan (pajak) merupakan pengejawantahan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan keadilan diwujudkan melalui putusan yang didasarkan pada kebenaran serta pemberian hak kepada yang berhak dan/ atau penjatuhan sanksi kepada yang bersalah sesuai dengan kadar kesalahannya.

Apabila hal tersebut dihubungkan dengan keberadaan majelis hakim pengadilan pajak yang harus memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, maka susunan setiap majelis hakim pengadilan pajak harus terdiri dari unsur yang mampu mewujudkan keadilan dan penegakan hukum. Unsur pertama, terdiri dari hakim yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan, sedang unsur kedua harus terdiri dari hakim yang menguasai Ilmu Hukum. Susunan demikian harus ada pada setiap majelis hakim.

E. PENGADILAN PAJAK SEBAGAI PENGADILAN TINGKAT TERAKHIR

Dalam peraturan perundang-undangan ditemukan istilah pengadilan tingkat terakhir dan pengadilan negara tertinggi (Pasal 11 UU No. 4 Th 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Istilah pengadilan tingkat terakhir, menunjuk fungsi pengadilan sebagai judex factie (pengadilan yang memeriksa dan mengadili fakta). Dalam hal ini dikenal prinsip pengadilan dua tingkat. Tingkat pertama adalah hakim sehari-hari dan tingkat kedua adalah hakim banding. Setiap perkara yang akan diselesaikan melalui pengadilan (melalui jalur litigasi) terlebih dahulu harus dimasukkan pada pengadilan tingkat pertama, tidak boleh langsung pada tingkat banding. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah pengajuan gugatan berdasarkan hak prorogasi, yaitu para pihak secara tertulis bersepakat mengajukan gugatan langsung pada pengadilan tinggi (pengadilan tingkat banding).

Keberadaan pengadilan tingkat banding ini tidak didasarkan pada pemikiran hakim tinggi lebih superior, lebih pandai, atau lebih teliti daripada hakim tingkat pertama, melainkan didasarkan pada pemikiran bahwa hakim adalah manusia, dan sebagai menusia hakim dapat melakukan kesalahan. Untuk mencegah terjadinya kesalahan hakim dalam memberikan kebenaran dan keadilan melalui putusannya, maka diadakanlah pengadilan dua tingkat.

Istilah pengadilan negara tertinggi secara harfiah ditemukan dalam Pasal 11 (1) UU No. 4 Th 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Maahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan. Selain secara harfiah, makna pengadilan negara tertitinggi juga diatur secara tersirat, sebagaimana ditemukan ketentuan Pasal 24 (2) UUD1945.

Dalam Pasal 33 (1) UU No 14 Th 2002 ttg Pengadilan Pajak ditentukan, bahwa pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Apabila dicermati maka ketentuan ini mengadung dua makna. Pertama, ketentuan Pasal 33 (1) UU No 14 Th 2002 ttg Pengadilan Pajak ini merupakan pengecualian dari asas pengadilan dua tingkat. Hal ini dibolehkan, karena menurut Ilmu Hukum suatu asas selalu terbuka untuk adanya pengecualian, sehingga ketentuan hukumnya menjadi tidak kaku dan dapat memenuhi kebutuhan dan perkembangan zaman. Kedua, ketentuan Pasal 33 (1) UU No 14 Th 2002 ttg Pengadilan Pajak ini menjadi dasar pengaturan bahwa putusan pengadilan pajak hanya dapat dilawan dengan peninjauan kembali, tidak dapat dilawan dengan banding atau kasasi atau pengajuan gugatan baru dalam hal putusan pengadilan pajak berbunyi NO (niet ontvankelijk verklaard-menyatakan perkara tidak dapat diterima). Ketentuan ini bertentangan (bukan pengecualian) terhadap ketentuan Pasal 11 (2) a UU No. 4 Th 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dikatakan bertentangan dan bukan pengecualian, karena substansi materi yang diatur berlainan. Ketentuan bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan terakhir menunjuk pada ranah judex factie, sedang larangan kasasi bagi putusan pengadilan pajak adalah larangan atas ranah judex juris.

Berdasar hal tersebut, maka dalam undang-undang baru tentang pengadilan pajak tidak dicantumkan larangan kasasi, dengan kata lain terhadap putusan pengadilan pajak terbuka kemungkinan diajukan kasasi.

F. UPAYA HUKUM MELAWAN PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

Dalam Hukum Acara dikenal upaya hukum biasa (verzet, banding dan kasasi) serta upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali). Pada umumnya, terhadap putusan pengadilan tingkat pertama ditentukan dapat diajukan upaya hukum biasa maupun luar biasa (khusus untuk putusan pengadilan tingkat pertama yang mencapai kekuatan hukum pasti atau in kracht van gewijsde).

Dalam Pasal 77 UU No 14 Th 2002 ttg Pengadilan Pajak ditentukan, bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan terakhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta upaya hukum melawan putusan pengadilan pajak hanya peninjauan kembali. Ketentuan demikian bertentangan dengan Pasal 10 (3) UU No 14 Th 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan sekarang bertentangan dengan Pasal 11 (2) a UU No 4 Th 2004 ttg Kekuasaan Kehakiman. Berdasar ketentuan ini, setiap putusan pengadilan tingkat terakhir dari pengadilan yang berada di bawah MA, selalu dapat diajukan kasasi. Lembaga kasasi diadakan dengan alasan agar dalam menjatuhkan putusan hakim tidak melanggar ketentuan tentang kompetensi atau melampaui batas wewenang; tidak salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku; lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan. Jadi dalam kasasi tidak diperiksa tentang faktanya, melainkan hukumnya.

Bilamana ketentuan larangan kasasi didasarkan pada alasan membanjirnya permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan pajak, sehingga putusan belum in kracht van gewijsde yang mengakibatkan terganggunya pemasukan keuangan negara dari sektor pajak, maka sebenarnya kekhawatiran ini dapat ditepis dengan membuat ketentuan yang mengharuskan wajib pajak memenuhi seluruh kewajibannya membayar pajak sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan pajak. Ketentuan demikian dapat dicarikan dasarnya pada alasan bahwa dengan dijatuhkannya putusan pengadilan pajak, maka tentang substansi (fakta) sengketa pajak sudah final, yang belum final dalam permohonan kasasi adalah menyangkut penerapan hukumnya. Selanjutnya juga diadakan pengaturan, bahwa apabila permohonan kasasi dikabulkan oleh MA, maka kepada wajib pajak dikembalikan kelebihan pajak yang sudah terbayar ditambah dengan bunga.

G. EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

Setiap hak atau sanksi yang dicantumkan dalam putusan pengadilan harus dapat direalisasi secara paksa, apabila tidak ditaati secara suka rela oleh pihak yang dibebani kewajiban atau pihak yang dijatuhi sanksi. Realisasi paksa ini disebut eksekusi.

Eksekusi putusan pengadilan ini merupakan upaya untuk menegakkan kehormatan negara. Dengan demikian suatu putusan yang tidak dapat diekskusi, maka berarti kewibawaan negara tidak dapat ditegakkan.

Berdasar hal tersebut, maka dalam keadaan bagaimana pun, putusan pengadilan harus dapat dieksekusi.

Sehubungan dengan itu, maka di dalam undang-undang pajak yang akan datang harus dimuat ketentuan tentang eksekusi putusan pengadilan pajak. Ketentuan tentang eksekusi harus diatur secara lebih jelas, tegas dan lengka, baik mengenai syarat, prosedur serta lembaga yang berwenang melaksanakan eksekusi.

Dalam pembicaraan tentang eksekusi pengadilan, ada baiknya dikemukakan perihal teori tentang obyek eksekusi atas putusan hakim. Teori ini untuk menjawab pertanyaan, putusan hakim yang manakah yang menjadi obyek eksekusi. Pertanyaan ini muncul karena hal-hal yang bersangkutpaut dengan putusan hakim ada 5 (lima), yaitu het besluit, het uitspraak, het vonnis, het afschrift, dan het uittreksel. Het besluit adalah putusan hakim yang diambil dalam sidang musyawarah (raad kamer). Dalam sidang musyawarah (raad kamer) ini majelis hakim mengadakan musyawarah untuk mengambil putusan. Raad kamer diselenggarakan dalam sidang yang tertutup dan rahasia. Het uitspraak adalah putusan hakim yang diucapkan dalam sidang yangdinyatakan terbuka untuk umum. Di sini majelis hakim membacakan bunyi putusan yang diambil dalam sidang musyawarah (raad kamer) dengan penyesuaian seperlunya. Het vonnis adalah putusan hakim yang merupakan dokumentasi tertulis dari het uitspraak. Dari het vonnis ini dapat dikeluarkan het afschrift dan het uittreksel. Het afschrift adalah salinan keseluruhan dari het vonnis, sedangkan het uittreksel adalah kutipan atau petikan sebagian dari het vonnis.

Berbeda dengan Hukum Acara Perdata Barat yang menggunakan BRv (B urgerlijk Rechtsvordering), seluruh Hukum Acara yang berlaku di negara kita sekarang ini tidak mengenai grosse putusan hakim. Menurut BRv, obyek dari eksekusi putusan hakim adalah grosse putusan hakim.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ditentukan manakah dari putusan hakim tersebut yang menjadi obyek ekseskui. Untuk menjawab persoalan tersebut pertama kali harus ditentukan dari kelima hal tersebut manakah yang merupakan putusan hakim yang sesungguhnya, yaitu putusan hakim yang dijadikan sebagai pedoman.

Dalam Pasal 20 UU No. 4 Th 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan, bahwa semua putusan hakim hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Berdasar ketentuan ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan hakim yang sesungguhnya, yang dijadikan pedoman adalah putusan hakim yang het uitspraak. Hal ini bearti bahwa apabila ada ketidaksamaan antara het uitspraak, het vonnis, het afschrift, dan het uittreksel, maka bunyi het vonnis, het afschrift, dan/ atau het uittreksel harus diralat sehingga sama dengan bunyi het uitspraak.[4]

Sehubungan dengan tidak adanya kepastian tentang putusan mana yang dieksekusi (menjadi obyek eksekusi), maka berdasarkan hal tersebut, putusan hakim yang menjadi obyek eksekusi adalah yang het uitspraak. Kesulitan muncul dalam pelaksanaan eksekusi, karena het uitspraak sekali diucapkan sudah tidak ada lagi, yang ada adalah het vonnis. Sebenarnyadengan kemajuan teknologi,hal tersebut dapat diatasi dengan direkam. Namun sehubungan dengan tidak adanya ketentuan yang mewajibkan perekaman setiap sidang pembacaan putusan hakim, maka tidak adanya bukti adanya putusan setelah putusan diucapkan selalu terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam Undanag-Undang Pengadilan Pajak yang akan datang disarankan untuk diatur putusan hakim pengadilan pajak yang manakah yang menjadi obyek eksekusi. Untuk menjamin kepastian hukum, seyogyanya ditentukan obyek eksekusi putusan pengadilan pajak adalah grosse putusan hakim.

H. JENIS PERKARA PENGADILAN PAJAK

Dalam Pasal 31 UU No 14 Th 2002 ttg Pengadilan Pajak ditentukan, bahwa pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Sengketa pajak yang berasal dari putusan Dirjen Pajak atas keputusan keberatan diajukan dalam bentuk banding, dan sengekta pajak yang berasal dari pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya diajukan dalam bentuk gugatan.

Ketentuan tentang banding dalam pasal tersebut mencampuradukkan kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan yudikatif. Di sini ditentukan pengadilan pajak (kekuasaan yudikatif) menerima, memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding atas putusan Dirjen Pajak yang isinya tidak mengabulkan keberatan wajib pajak atas surat keputusan (kekuasaan eksekutif). Keadaan demikian tidak boleh lagi terjadi pada masa pasca amandemen UUD1945 yang mengikuti prinsip pemisahan kekuasaan negara (separation of power). Mempertahankan berlakunya ketentuan tersebut berarti mjempertahankan keadaan yang bertentangan dengan UUD1945, dengan kata lain mempertahankan berlangsungnya keadaan yang inkonstitusional. Pencampuradukan antara kewenangan eksekutif dengan kewenangan yudikatif adalah menyalahi prinsip pemisahan kekuasaan negara yang dianut oleh UUD45 pasca amandemen, dan hal ini berarti inkonstitusional.

Guna mengatasi keadaan tersebut, maka dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak yang baru harus ditentukan bahwa perkara (sengketa) pajak terdiri dari putusan Dirjen Pajak atas keputusan keberatan maupun sengketa pajak yang berasal dari pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya. Apabila perkara (sengketa) pajak tersebut dimasukkan pada pengadilan pajak untuk diperiksa dan diadili, maka hanya ada satu bentuk hukum pengajuannya pada pengadilan pajak, yaitu gugatan.

I. TENGGANG WAKTU PUTUSAN

Ketentuan tentang tenggang waktu putusan dan tenggang-tenggang waktu lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 4 Th 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dipertahankan. Ketentuan demikian mencegah penyelesaian perkara secara berlarut-larut dan lebih menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Disarankan ketentuan tentang tenggang waktu ini ini diperluas berlakunya, dengan menggunakannya untuk mengatur pemeriksaan tingkat kasasi.

[1] Jimly Asshidiqqie. 2006. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, h. 234

[2] Ibid., h. 235-236

[3] Ibid., h. 72-73

[4] Pemahaman tentang hal ini berguna antara lain untuk menjawab persoalan yang muncul akibat hilangnya di jalan putusan Mahkamah Agung yang harus diserahkan kepada pengadilan negeri (ingat kasus Tomy Soeharto). Dengan memahami teori ini maka diketahui bahwa yang hilang di jalan adalah het afschrift putusan Mahkamah Agung. Mengingat het afschrift hanya sebuah salinan dari putusan asli (het uitspraak), maka Mahkamah Agung dapat mengeluarkan lagi het afschrift baru sebagai pengganti dari het afschrift yang hilang.

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

Siapa Yang Menilai Tulisan Ini ?